Simak! Inilah Sederet Gebrakan Erick Thohir Benahi BUMN
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
08 December 2019 11:48
Jakarta, CNBC Indonesia - Belum genap dua bulan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sudah melakukan berbagai macam gebrakan. Aksi yang dilakukan Erick diharapkan bisa membawa citra dan kinerja BUMN menjadi lebih baik.
Gebrakan tersebut mulai dari pembentukan task force untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga aksi 'bersih-bersih' di tubuh BUMN.
Terobosan pertama adalah pembentukan satuan tugas untuk segera merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada 4 November lalu, task force dibentuk oleh menteri BUMN dan dipimpin oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Chandra Dwiputra. Dengan hadirnya satgas diharapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak molor karena ditargetkan dapat beroperasi pada 2021.
Tak cukup sampai di pembentukan satgas, Erick juga melakukan sederet aksi bersih-bersih di tubuh BUMN. Diawali dengan memangkas jabatan deputi di Kementerian BUMN. Pada era Rini, jabatan deputi diisi oleh tujuh orang. Namun, Erick memangkasnya menjadi hanya tiga orang saja.
Aksi restrukturisasi tersebut dinilai Erick sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan efisiensi birokrasi demi mempercepat langkah membangun bangsa.
Gebrakan lain yang dilakukan oleh Erick adalah mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering dikenal sebagai Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Kebijakan ini tak pelak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Erick juga menunjuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Marta Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN.
Dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja BUMN, Erick juga melakukan evaluasi terhadap sinergi antara BUMN dengan anak usahanya. Erick menyoroti bahwa perusahaan plat merah banyak yang memiliki entitas anak yang tidak mendukung core bisnis induk sehingga menjadi tidak sinergis.
Yang paling baru dan paling hangat adalah memutuskan untuk memberhentikan empat anggota dewan direksi PT Garuda Indonesia Tbk yang terlibat dalam skandal penyelundupan moge Harley Davidson dan sepeda Brompton yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 1,5 miliar.
Skandal tersebut melibatkan Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara. Dalam penerbangan tersebut ada tiga direksi maskapai BUMN tersebut yang tercatat dalam manifes.
Mereka adalah Iwan Joeniarto yang menjabat Direktur Teknik dan Layanan Garuda, Mohammad Iqbal yang menjabat sebagai Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha, dan Heri Akhyar yang merupakan Direktur Human Capital.
Meski demikian, direksi baru belum akan dipilih dalam waktu dekat. Direksi baru akan diumumkan 45 hari lagi alias Januari 2020 nanti. Semua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian BUMN.
Baru-baru ini, Erick melarang BUMN untuk membagikan atau memberikan suvenir dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-8/MBU/12/2019 tentang larangan memberikan souvenir atau sejenisnya.
Dalam surat yang ditetapkan pada 5 Desember 2019, setidaknya ada dua isi penting. Pertama, setiap penyelenggaraan RUPS pada persero dan rapat pembahasan bersama pada perum dilarang untuk memberikan suvenir atau sejenisnya kepada siapapun.
Kedua, dalam rangka memastikan keterpenuhan kuorum penyelenggaraan RUPS, dimungkinkan pemberian suvenir kepada pihak pemegang saham selain negara dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
Disebutkan pula bahwa maksud dilakukan ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum.
"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), termasuk dalam pemberian souvenir atau sejenisnya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero atau Rapat Pembahasan Bersama pada Perum agar sejalan dengan prinsip efisiensi dan pengelolaan perusahaan yang baik," bunyi surat tersebut seperti dikutip Sabtu (7/12/2019).
Restrukturisasi di tubuh BUMN memang jadi hal penting agar perusahaan plat merah tanah air dapat lebih berjaya. Namun, jangan lupakan juga soal utang BUMN yang selangit. Hal itu merupakan PR besar untuk Kementerian BUMN.
Dalam laporan yang ditulis 11 September 2019, Moody's Investor Service (Moody's) menyebutkan BUMN di Indonesia menunjukkan performa utang yang mengkhawatirkan. Ini karena BUMN di Indonesia memiliki kemampuan manajemen utang implisit paling rendah dibandingkan dengan negara lain.
Hal itu terutama mengingat banyak perusahaan pelat merah di Tanah Air yang mengalami masalah terkait tingginya rasio utang, seperti PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF).
BUMN karya mencatatkan pertumbuhan utang paling tinggi, tapi dari sisi total nilai maka emiten BUMN perbankan menduduki posisi teratas. Namun, emiten perbankan mencatatkan jumlah utang paling besar. Apalagi bank BUKU IV. Tapi itu merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dicatatkan dalam struktur liabilitas.
Utang Luar Negeri (ULN) BUMN juga tumbuh fantastis dalam setahun terakhir melebihi pertumbuhan ULN pemerintah. ULN BUMN tumbuh dobel digit dipicu oleh tingginya pertumbuhan ULN BUMN bank dan BUMN non lembaga keuangan.
Mengutip BI, ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2019 tercatat sebesar 395,6 miliar dolar AS, terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 197,1 miliar dolar AS serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar 198,5 miliar dolar AS.
ULN Indonesia tersebut tumbuh 10,3% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan ULN swasta.
Walau ULN Swasta melambat ternyata utang BUMN melesat drastis. Sebagai contoh utang Bank BUMN pada September tahun lalu tercatat US$ 5,82 miliar. Namun jumlahnya naik 20,4% menjadi US$ 7,01 miliar
Pertumbuhan utang bank BUMN melebihi pertumbuhan utang bank total dan bank swasta lainnya yang masing-masing hanya tumbuh 5,62% dan 2,38% (yoy).
Utang BUMN non-lembaga keuangan (LK) juga tumbuh signifikan di atas pertumbuhan utang swasta non-bank. Posisi utang BUMN non-bank pada September tahun ini mencapai US$ 39,88 miliar atau meningkat 50,02% dibanding posisi yang sama tahun lalu yang hanya US$ 25,86 miliar.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg) Next Article Dirut Garuda Dipecat, Erick Thohir Kebanjiran Karangan Bunga
Gebrakan tersebut mulai dari pembentukan task force untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga aksi 'bersih-bersih' di tubuh BUMN.
Terobosan pertama adalah pembentukan satuan tugas untuk segera merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada 4 November lalu, task force dibentuk oleh menteri BUMN dan dipimpin oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Chandra Dwiputra. Dengan hadirnya satgas diharapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak molor karena ditargetkan dapat beroperasi pada 2021.
Aksi restrukturisasi tersebut dinilai Erick sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan efisiensi birokrasi demi mempercepat langkah membangun bangsa.
Gebrakan lain yang dilakukan oleh Erick adalah mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering dikenal sebagai Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Kebijakan ini tak pelak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Erick juga menunjuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Marta Hamzah sebagai Komisaris Utama BTN.
Dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja BUMN, Erick juga melakukan evaluasi terhadap sinergi antara BUMN dengan anak usahanya. Erick menyoroti bahwa perusahaan plat merah banyak yang memiliki entitas anak yang tidak mendukung core bisnis induk sehingga menjadi tidak sinergis.
Yang paling baru dan paling hangat adalah memutuskan untuk memberhentikan empat anggota dewan direksi PT Garuda Indonesia Tbk yang terlibat dalam skandal penyelundupan moge Harley Davidson dan sepeda Brompton yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 1,5 miliar.
Skandal tersebut melibatkan Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara. Dalam penerbangan tersebut ada tiga direksi maskapai BUMN tersebut yang tercatat dalam manifes.
Mereka adalah Iwan Joeniarto yang menjabat Direktur Teknik dan Layanan Garuda, Mohammad Iqbal yang menjabat sebagai Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha, dan Heri Akhyar yang merupakan Direktur Human Capital.
Meski demikian, direksi baru belum akan dipilih dalam waktu dekat. Direksi baru akan diumumkan 45 hari lagi alias Januari 2020 nanti. Semua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian BUMN.
Baru-baru ini, Erick melarang BUMN untuk membagikan atau memberikan suvenir dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-8/MBU/12/2019 tentang larangan memberikan souvenir atau sejenisnya.
Dalam surat yang ditetapkan pada 5 Desember 2019, setidaknya ada dua isi penting. Pertama, setiap penyelenggaraan RUPS pada persero dan rapat pembahasan bersama pada perum dilarang untuk memberikan suvenir atau sejenisnya kepada siapapun.
Kedua, dalam rangka memastikan keterpenuhan kuorum penyelenggaraan RUPS, dimungkinkan pemberian suvenir kepada pihak pemegang saham selain negara dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
Disebutkan pula bahwa maksud dilakukan ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum.
"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), termasuk dalam pemberian souvenir atau sejenisnya dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero atau Rapat Pembahasan Bersama pada Perum agar sejalan dengan prinsip efisiensi dan pengelolaan perusahaan yang baik," bunyi surat tersebut seperti dikutip Sabtu (7/12/2019).
Restrukturisasi di tubuh BUMN memang jadi hal penting agar perusahaan plat merah tanah air dapat lebih berjaya. Namun, jangan lupakan juga soal utang BUMN yang selangit. Hal itu merupakan PR besar untuk Kementerian BUMN.
Dalam laporan yang ditulis 11 September 2019, Moody's Investor Service (Moody's) menyebutkan BUMN di Indonesia menunjukkan performa utang yang mengkhawatirkan. Ini karena BUMN di Indonesia memiliki kemampuan manajemen utang implisit paling rendah dibandingkan dengan negara lain.
Hal itu terutama mengingat banyak perusahaan pelat merah di Tanah Air yang mengalami masalah terkait tingginya rasio utang, seperti PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF).
BUMN karya mencatatkan pertumbuhan utang paling tinggi, tapi dari sisi total nilai maka emiten BUMN perbankan menduduki posisi teratas. Namun, emiten perbankan mencatatkan jumlah utang paling besar. Apalagi bank BUKU IV. Tapi itu merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) dicatatkan dalam struktur liabilitas.
Utang Luar Negeri (ULN) BUMN juga tumbuh fantastis dalam setahun terakhir melebihi pertumbuhan ULN pemerintah. ULN BUMN tumbuh dobel digit dipicu oleh tingginya pertumbuhan ULN BUMN bank dan BUMN non lembaga keuangan.
Mengutip BI, ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2019 tercatat sebesar 395,6 miliar dolar AS, terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 197,1 miliar dolar AS serta ULN swasta (termasuk BUMN) sebesar 198,5 miliar dolar AS.
ULN Indonesia tersebut tumbuh 10,3% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan ULN swasta.
Walau ULN Swasta melambat ternyata utang BUMN melesat drastis. Sebagai contoh utang Bank BUMN pada September tahun lalu tercatat US$ 5,82 miliar. Namun jumlahnya naik 20,4% menjadi US$ 7,01 miliar
Pertumbuhan utang bank BUMN melebihi pertumbuhan utang bank total dan bank swasta lainnya yang masing-masing hanya tumbuh 5,62% dan 2,38% (yoy).
Utang BUMN non-lembaga keuangan (LK) juga tumbuh signifikan di atas pertumbuhan utang swasta non-bank. Posisi utang BUMN non-bank pada September tahun ini mencapai US$ 39,88 miliar atau meningkat 50,02% dibanding posisi yang sama tahun lalu yang hanya US$ 25,86 miliar.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg) Next Article Dirut Garuda Dipecat, Erick Thohir Kebanjiran Karangan Bunga
Most Popular