Sebenarnya, Jokowi Mau Gak Jadi Presiden RI 3 Periode?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
25 November 2019 17:05
Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan respons terkait wacana perubahan masa jabatan presiden yang tertuang dalam UUD 1945. Salah satunya adalah memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau total selama 15 tahun.
"Sampai hari ini presiden sama sekali tidak berpikir itu dan ini juga kalau dibiarkan menjadi kontra produktif," ujar Pramono kepada wartawan di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Menurut dia, amandemen UUD 1945 bak membuka kotak pandora.
"Dan presiden saya yakin beliau tetap. Karena beliau adalah presiden yang dilahirkan oleh reformasi sehingga beliau akan taat dan patuh kepada apa yang sudah ada," kata Pramono.
"Bahkan partai-partai pun termasuk partai besar mereka beranggapan bahwa gagasan ini terlalu mengada-ada," ujarnya.
Wacana perubahan masa jabatan presiden bersumber dari penuturan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Persatuan Pembangunan Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
"Hanya kalau yang sekarang itu dua kalinya dua kali saklek gitu kan. Artinya kalau dulu 'dapat dipilih kembali' itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan. Kalau ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali (masa jabatan)," kata Arsul.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengkritisi wacana tersebut. Kritikan itu disampaikan Ujang kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2019) malam.
"Sudah mulai ngawur dan aneh. Ingin melanggengkan kekuasaan Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan para pendukungnya. Di Amerika Serikat saja sebagai mbah-nya demokrasi masa jabatan hanya dua periode," katanya.
"Mereka ingin mengulang Orde Baru. Nanti setelah sudah dapat tiga periode, lalu ingin empat periode dan seterusnya," lanjut pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia tersebut.
(miq/miq) Next Article Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya dan Jokowi
"Sampai hari ini presiden sama sekali tidak berpikir itu dan ini juga kalau dibiarkan menjadi kontra produktif," ujar Pramono kepada wartawan di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Menurut dia, amandemen UUD 1945 bak membuka kotak pandora.
"Bahkan partai-partai pun termasuk partai besar mereka beranggapan bahwa gagasan ini terlalu mengada-ada," ujarnya.
Wacana perubahan masa jabatan presiden bersumber dari penuturan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Persatuan Pembangunan Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
"Hanya kalau yang sekarang itu dua kalinya dua kali saklek gitu kan. Artinya kalau dulu 'dapat dipilih kembali' itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan. Kalau ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali (masa jabatan)," kata Arsul.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengkritisi wacana tersebut. Kritikan itu disampaikan Ujang kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2019) malam.
"Sudah mulai ngawur dan aneh. Ingin melanggengkan kekuasaan Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan para pendukungnya. Di Amerika Serikat saja sebagai mbah-nya demokrasi masa jabatan hanya dua periode," katanya.
"Mereka ingin mengulang Orde Baru. Nanti setelah sudah dapat tiga periode, lalu ingin empat periode dan seterusnya," lanjut pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia tersebut.
(miq/miq) Next Article Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya dan Jokowi
Most Popular