Atasi Defisit, BPJS Fokus Kejar Pengemplang Iuran Mandiri
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
18 November 2019 07:43
Jakarta, CNBC Indonesia- BPJS Kesehatan bakal memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri. Hal ini Deputi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan Andi Afdal Abdullah, Minggu (17/11/2019).
"Jadi memang sangat penting untuk mengikutsertakan khalayak. Jadi disamping edukasi dan membuat orang membayar channel nya harus di perbanyak. Kami pun sedang mengoptimalkan hal tersebut," katanya.
Dia menuturkan bahwa penagihan yang dilakukan juga disertai dengan mempersiapkan puluhan ribu channel pembayaran di berbagai lini. Beberapa diantaranya seperti di warung dan beberapa e-commerce.
Namun menurutnya, lagi-lagi hal tersebut kembali lagi pada individu peserta. Sebab pembayaran BPJS bersifat gotong-royong sehingga kesadaran itu pun juga penting ditanamkan.
"Harapannya kalau orang mau bayar itu sudah ada jalannya dan yang jadi isu utama bagaimana orang ini mau membayar. Kemarin sebenarnya ada instrumen sanksi tapi sebenarnya harus pelan-pelan di edukasi karena kalau tidak bayar sistem gotong royong ini tidak akan berjalan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemukan proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak sesuai di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung.
Berbeda dari kebanyakan, faktanya di rumah sakit tersebut ditemukan lebih banyak peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri, di luar pembiayaan negara atau daerah.
Melihat fakta ini, Presiden mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan sistem penagihan iuran peserta mandiri.
(sef/sef) Next Article Kurangi Biaya Klaim, Standar Rawat Inap BPJS Jadi Kelas A & B
"Jadi memang sangat penting untuk mengikutsertakan khalayak. Jadi disamping edukasi dan membuat orang membayar channel nya harus di perbanyak. Kami pun sedang mengoptimalkan hal tersebut," katanya.
Dia menuturkan bahwa penagihan yang dilakukan juga disertai dengan mempersiapkan puluhan ribu channel pembayaran di berbagai lini. Beberapa diantaranya seperti di warung dan beberapa e-commerce.
"Harapannya kalau orang mau bayar itu sudah ada jalannya dan yang jadi isu utama bagaimana orang ini mau membayar. Kemarin sebenarnya ada instrumen sanksi tapi sebenarnya harus pelan-pelan di edukasi karena kalau tidak bayar sistem gotong royong ini tidak akan berjalan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemukan proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak sesuai di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung.
Berbeda dari kebanyakan, faktanya di rumah sakit tersebut ditemukan lebih banyak peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri, di luar pembiayaan negara atau daerah.
Melihat fakta ini, Presiden mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan sistem penagihan iuran peserta mandiri.
(sef/sef) Next Article Kurangi Biaya Klaim, Standar Rawat Inap BPJS Jadi Kelas A & B
Most Popular