Most Read
Mereka yang Membela Ahok 'Mati-matian' Vs Gelombang Penolakan
Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
16 November 2019 08:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba ada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kementerian BUMN. Ahok mengaku diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN.
"Saya tidak tahu [BUMN apa]. Mungkin Desember atau November saya tidak tahu. Tanya ke pak Menteri [Menteri BUMN Erick Thohir]. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," papar Ahok di Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019).
Ya, Ahok dikabarkan bakal menjadi seorang petinggi di salah satu BUMN. Kabar beredar, Ahok akan mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memberikan petunjuk bahwa Ahok akan mendapat posisi di BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Spekulasi muncul ke PLN dan Pertamina. Kabar terkuat dari sumber CNBC Indonesia, memang Ahok bakal menjadi komisaris utama Pertamina.
Tapi, pemilihan Ahok menjadi pejabat BUMN bisa memancing polemik. Mengingat rekam jejak Ahok sebelumnya yang sempat menjalani pidana karena kasus penistaan agama.
Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun buka suara. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan tidak masalah jika Ahok menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN. Menurut dia, semua pihak tak punya dasar untuk menghalangi Ahok menjadi petinggi di perusahaan plat merah sebagaimana diwacanakan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Kalau Ahok menista agama itu sudah jelas. Tapi dia kan sudah dihukum. Kecuali kalau nanti dia menista agama lagi," ujar Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11), seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Ia malah heran jika ada yang menghambat atau menghalangi Ahok berkarir di sana."Kalau misalnya Ahok dikasih jabatan komisaris atau dirut BUMN sih sah-sah saja. Atas dasar apa menghambat atau menghalangi Ahok?" kata Anwar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas mengatakan, kinerja Ahok sudah diketahui banyak orang, sehingga layak mendapat posisi di BUMN.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memberikan petunjuk bahwa Ahok akan mendapat posisi di BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Spekulasi muncul ke PLN dan Pertamina.
Berikut penjelasan Jokowi soal rencana penunjukkan Ahok tersebut, saat diwawancara wartawan di Istana Negara, Kamis (14/11/2019).
Pak Ahok diplot di BUMN?
Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Dan ini masih dalam proses seleksi.
Rekomendasi Bapak ya Pak Ahok?
Ini kan masih proses seleksi.
Di Pertamina?
Tanyakan ke Menteri BUMN.
Pertimbangan apa?
Nanti coba dilihat.
Bidang energi ya?
Itu sangat teknis, tanyakan ke menteri BUMN.
Direksi atau Komisaris?
Bisa dua duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses.
Peluang?
Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN.
Pernyataan Jokowi tersebut secara jelas menyatakan kalau Ahok kompeten. Sementara, Ahok sempat terganjal oleh penolakan para netizen yang mempertanyakan status mantan napi. Menkopolhukam Mahfud MD berpendapat mantan narapidana masih bisa menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, termasuk di BUMN. Namun ketentuan itu tergantung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMN itu.
"Maka tanya di badan perusahaan BUMN mana, lalu lihat AD ART-nya, boleh nggak. Jadi nggak tunduk pada (UU) ASN, nggak tunduk pada undang-undang hukum tata negara negara, itu undang-undang hukum perdata, biasa," kata Mahfud.
Selain itu, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, menyebut Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN. Apalagi Ahok merupakan sosok yang berpengalaman.
"Kan belum pasti (Ahok menjadi bos di BUMN). (Tapi) saya rasa oke, kenapa tidak?" ujar Buya Syafii usai acara silaturahmi akademisi Yogyakarta.
Buya Syafii menyebut Ahok memiliki segudang pengalaman. Ahok pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta dan kepemimpinannya kala itu dianggap berhasil oleh Buya Syafii. Di mata Buya Syafii Ahok juga sosok pekerja keras dan mau belajar.
"Dia pekerja keras dan lurus orangnya," tutur anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga buka suara soal Ahok di BUMN energi. Walaupun Luhut mengatakan tidak tahu menahu posisi Ahok nantinya, tapi ia mengatakan jika ada orang baik ingin masuk BUMN tapi ditolak maka perlu dipertanyakan. "Itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya mungkin tidak mau dibersihkan," kata Menko Luhut, Jumat (15/11/2019). Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.
"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.
Arie melanjutkan, bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.
"Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik," tuturnya.
Arie berharap, bos Pertamina bisa diisi oleh orang dalam. Menurutnya, banyak orang dalam Pertamina yang lebih pantas.
"Kalau ditanya siapa sih yang pantas? yang pantas pasti pengambil keputusan lah yang tahu. Kalau dari kami bahwa yang paham Pertamina. Yang paham Pertamina ya pastinya orang Pertamina. Ya silahkan pilihlah kader-kader Pertamina. Saya pikir tidak kurang orang Pertamina kader-kader yang baik," ucapnya dilansir detikcom
Ketua umum PA 212 Slamet Ma'arif juga menilai Ahok kurang tepat memimpin BUMN.
Menurutnya, rekam jejak Ahok kurang baik dan perangainya buruk. Dia mempertanyakan apakah tidak ada orang lain yang lebih sopan dan tidak kasar.
"Apa di Indonesia nggak ada lagi orang yang track recordnya baik, sopan, tidak kasar," tegas Slamet kepada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (14/11/2019).
Dia juga mempertanyakan apakah tidak ada sosok lain yag tidak korupsi dan bagi-bagi kekuasaan.
"(Apa tidak ada) yang tidak terindikasi korupsi? Atau bagi-bagi kekuasaan untuk menutupi sesuatu," lanjut Slamet.
Slamet mengingatkan kepada pemerintah agar berhati-hati. Menurutnya jangan sampai penunjukan Ahok menyakiti perasaan umat Islam.
"Hati-hati pak! Jaga perasaan umat biar kondusif ini negara," tegas Slamet.
Slamet sendiri mengungkapkan pihaknya akan mengawasi gerak-gerik Ahok apabila benar ditunjuk jadi bos BUMN. "Kita awasi," tutupnya.
(dru) Next Article Jadi Komut, Begini Cinta & Galaknya Ahok ke Pertamina
"Saya tidak tahu [BUMN apa]. Mungkin Desember atau November saya tidak tahu. Tanya ke pak Menteri [Menteri BUMN Erick Thohir]. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," papar Ahok di Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019).
Ya, Ahok dikabarkan bakal menjadi seorang petinggi di salah satu BUMN. Kabar beredar, Ahok akan mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina.
Tapi, pemilihan Ahok menjadi pejabat BUMN bisa memancing polemik. Mengingat rekam jejak Ahok sebelumnya yang sempat menjalani pidana karena kasus penistaan agama.
Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun buka suara. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan tidak masalah jika Ahok menjadi bos di salah satu perusahaan BUMN. Menurut dia, semua pihak tak punya dasar untuk menghalangi Ahok menjadi petinggi di perusahaan plat merah sebagaimana diwacanakan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Kalau Ahok menista agama itu sudah jelas. Tapi dia kan sudah dihukum. Kecuali kalau nanti dia menista agama lagi," ujar Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11), seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Ia malah heran jika ada yang menghambat atau menghalangi Ahok berkarir di sana."Kalau misalnya Ahok dikasih jabatan komisaris atau dirut BUMN sih sah-sah saja. Atas dasar apa menghambat atau menghalangi Ahok?" kata Anwar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas mengatakan, kinerja Ahok sudah diketahui banyak orang, sehingga layak mendapat posisi di BUMN.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, memberikan petunjuk bahwa Ahok akan mendapat posisi di BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Spekulasi muncul ke PLN dan Pertamina.
Berikut penjelasan Jokowi soal rencana penunjukkan Ahok tersebut, saat diwawancara wartawan di Istana Negara, Kamis (14/11/2019).
Pak Ahok diplot di BUMN?
Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Dan ini masih dalam proses seleksi.
Rekomendasi Bapak ya Pak Ahok?
Ini kan masih proses seleksi.
Di Pertamina?
Tanyakan ke Menteri BUMN.
Pertimbangan apa?
Nanti coba dilihat.
Bidang energi ya?
Itu sangat teknis, tanyakan ke menteri BUMN.
Direksi atau Komisaris?
Bisa dua duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses.
Peluang?
Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN.
Pernyataan Jokowi tersebut secara jelas menyatakan kalau Ahok kompeten. Sementara, Ahok sempat terganjal oleh penolakan para netizen yang mempertanyakan status mantan napi. Menkopolhukam Mahfud MD berpendapat mantan narapidana masih bisa menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, termasuk di BUMN. Namun ketentuan itu tergantung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMN itu.
"Maka tanya di badan perusahaan BUMN mana, lalu lihat AD ART-nya, boleh nggak. Jadi nggak tunduk pada (UU) ASN, nggak tunduk pada undang-undang hukum tata negara negara, itu undang-undang hukum perdata, biasa," kata Mahfud.
Selain itu, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, menyebut Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN. Apalagi Ahok merupakan sosok yang berpengalaman.
"Kan belum pasti (Ahok menjadi bos di BUMN). (Tapi) saya rasa oke, kenapa tidak?" ujar Buya Syafii usai acara silaturahmi akademisi Yogyakarta.
Buya Syafii menyebut Ahok memiliki segudang pengalaman. Ahok pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta dan kepemimpinannya kala itu dianggap berhasil oleh Buya Syafii. Di mata Buya Syafii Ahok juga sosok pekerja keras dan mau belajar.
"Dia pekerja keras dan lurus orangnya," tutur anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga buka suara soal Ahok di BUMN energi. Walaupun Luhut mengatakan tidak tahu menahu posisi Ahok nantinya, tapi ia mengatakan jika ada orang baik ingin masuk BUMN tapi ditolak maka perlu dipertanyakan. "Itu orang baik, mau bikin lurus bersih ya mungkin tidak mau dibersihkan," kata Menko Luhut, Jumat (15/11/2019). Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap buat keributan.
"Kita tahu perilaku Pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan," kata Arie saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).
"Pertamina ini perusahaan strategis, yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh gimana bisa maksimal melayani masyarakat," sambung Arie.
Arie melanjutkan, bahwa Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat Komisaris maupun Dewan Direksi.
"Salah satunya di situ kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik," tuturnya.
Arie berharap, bos Pertamina bisa diisi oleh orang dalam. Menurutnya, banyak orang dalam Pertamina yang lebih pantas.
"Kalau ditanya siapa sih yang pantas? yang pantas pasti pengambil keputusan lah yang tahu. Kalau dari kami bahwa yang paham Pertamina. Yang paham Pertamina ya pastinya orang Pertamina. Ya silahkan pilihlah kader-kader Pertamina. Saya pikir tidak kurang orang Pertamina kader-kader yang baik," ucapnya dilansir detikcom
Ketua umum PA 212 Slamet Ma'arif juga menilai Ahok kurang tepat memimpin BUMN.
Menurutnya, rekam jejak Ahok kurang baik dan perangainya buruk. Dia mempertanyakan apakah tidak ada orang lain yang lebih sopan dan tidak kasar.
"Apa di Indonesia nggak ada lagi orang yang track recordnya baik, sopan, tidak kasar," tegas Slamet kepada detikcom lewat pesan singkat, Kamis (14/11/2019).
Dia juga mempertanyakan apakah tidak ada sosok lain yag tidak korupsi dan bagi-bagi kekuasaan.
"(Apa tidak ada) yang tidak terindikasi korupsi? Atau bagi-bagi kekuasaan untuk menutupi sesuatu," lanjut Slamet.
Slamet mengingatkan kepada pemerintah agar berhati-hati. Menurutnya jangan sampai penunjukan Ahok menyakiti perasaan umat Islam.
"Hati-hati pak! Jaga perasaan umat biar kondusif ini negara," tegas Slamet.
Slamet sendiri mengungkapkan pihaknya akan mengawasi gerak-gerik Ahok apabila benar ditunjuk jadi bos BUMN. "Kita awasi," tutupnya.
(dru) Next Article Jadi Komut, Begini Cinta & Galaknya Ahok ke Pertamina
Most Popular