Besok Pendaftaran CPNS Dimulai, Apa Saja yang Dipersiapkan?

News - CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
10 November 2019 13:31
Besok Pendaftaran CPNS Dimulai, Apa Saja yang Dipersiapkan? Foto: Upacara PNS di Pulau Reklamasi (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pendaftaran lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dibuka mulai besok, Senin 11 November 2019. Jangan sampai calon peserta gagal ikut pendaftaran CPNS karena belum menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan. Apa saja dokumen yang dibutuhkan?

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan, dokumen yang perlu disiapkan yakni akta kelahiran, KTP, ijazah dan transkrip nilai, kartu keluarga (KK), termasuk pass foto ukuran 4x6 dan swafoto.
"Itu sebaiknya di-scan saja dulu dengan maksimal kapasitasnya 200 KB," kata Ridwan kepada detikcom beberapa waktu lalu, ditulis Minggu (10/11/2019).

Scan KTP diperlukan untuk memastikan data kependudukan, pass foto dan swafoto untuk menyesuaikan pelamar dengan data KTP, dan scan ijazah serta transkrip untuk memastikan jurusan pelamar sesuai dengan formasi yang dituju.

Pastikan pula scan dokumen tersebut bisa dibaca dengan jelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses verifikasi pendaftaran.


Ridwan juga menjelaskan, banyak peserta CPNS yang kelabakan saat melakukan pendaftaran karena tidak menyiapkan dokumen tersebut jauh-jauh hari. Banyak pelamar yang baru men-scan dokumen di hari yang sama saat itu dibutuhkan.

Tahun ini pemerintah membuka pendaftaran penerimaan CPNS yang dimulai pada 11 November 2019. Ada 67 instansi yang membuka lowongan hingga 24 November mendatang.

Hal ini berdasarkan Surat pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, bernomor B/1069/M.SM.01.00/2019. Disebutkan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019, di Kementerian/Lembaga dan 462 pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota.

Berikut daftar lengkap instansi pemerintah pusat yang melaksanakan pengadaan CPNS Tahun 2019, berserta jumlah alokasi formasi:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (60)
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (67)
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (77)
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (72)
5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (98)
6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (25)
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak (25)
8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (140)
9. Kementerian Pemuda dan Olahraga (11)
10. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (230)
11. Kementerian Dalam Negeri (370)
12. Kementerian Luar Negeri (138)
13. Kementerian Pertahanan (552)
14. Kementerian Hukum dan HAM (4.598)
15. Kementerian Keuangan (202)
16. Kementerian Pertanian (520)
17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (187)
18. Kementerian Perhubungan (1.244)
19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan + formasi Dikti (2.196)
20. Kementerian Kesehatan (2.205)
21. Kementerian Agama (5.815)
22. Kementerian Tenaga Kerja (416)
23. Kementerian Sosial (117)
24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (705)
25. Kementerian Kelautan dan Perikanan (399)
26. Kementerian Komunikasi dan Informatika (581)
27. Kementerian Perdagangan (222)
28. Kementerian Perindustrian (359)
29. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1.180)
30. Kementerian Pariwisata (202)
31. Kementerian Riset dan Teknologi (11)
32. Kementerian Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet (90)
33. Kejaksaan Agung (5.203)
34. Badan Intelijen Negara (721)
35. Sekretariat Jenderal MPR (21)
36. Sekretariat Jenderal DPR (59)
37. Sekretariat Mahkamah Agung (2.104)
38. Sekretariat Jenderal BPK (348)
39. Badan Kepegawaian Negara (180)
40. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (131)
41. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (170)
42. Badan Tenaga Nuklir Nasional (156)
43. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (209)
44. Arsip Nasional RI (71)
45. Badan Informasi Geospasial (48)
46. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (282)
47. Badan Koordinasi Penanaman Modal (19)
48. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (300)
49. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (160)
50. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (727)
51. Perpustakaan Nasional (57)
52. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (41)
53. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (277)
54. Lembaga Ketahanan Nasional (42)
55. Kepolisian Negara RI (554)
56. Badan Narkotika Nasional (154)
57. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (716)
58. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (93)
59. Sekretariat Komisi Nasional HAM (15)
60. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (143)
61. Badan Keamanan Laut (171)
62. Badan SAR Nasional (391)
63. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (139)
64. Komisi Ombudsman (91)
65. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (139)
66. Badan Pengawas Pemilu (319)
67. Badan Pembina Ideologi Pancasila (60)



"Jadi ada beberapa kasus yang di depan kepala saya sendiri itu yang diminta foto yang di-upload atau yang diunggah ijazah, minta ijazah yang diunggah kartu keluarga. banyak yang gitu-gitu. Karena itu dari awal di-scan saja semuanya," tambahnya. (hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading