Skema Pengupahan dalam Omnibus Law, Ini Penjelasan Satgas

Jakarta, CNBC Indonesia- Salah satu cakupan yang termuat dalam Omnibus Law adalah terkait skema pengupahan. Dimana menurut Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno UMP yang ada saat ini tidak mencerminkan keadilan terhadap keadilan, sehingga pelaku usaha memberi masukan pada pemerintah untuk memasukan faktor produktifitas dalam sistem pengupahan. Sehingga skema pengupahan perjam dilakukan per pekerjaan dan penetapannya diusulkan perdaerah karena ekonomi tiap daerah berbeda.

 

Seperti apa cakupan Omnibus Law terkait sistem pengupahan? Selengkapnya saksikan dialog  Aline Wiratmaja dengan Anggota Satgas Omnibus Law dan Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Kamis, 16/01/2020)