Saat Jokowi Telepon Langsung Sri Mulyani Minta Anggaran
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
29 October 2019 14:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani usai melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah di Maluku, Selasa (29/10/2019).
Lantas, ada hal mendesak apa yang membuat kepala negara sampai harus menghubungi bendahara negara?
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah itu, Jokowi mengaku mendengarkan aspirasi dari pemimpin daerah, salah satunya terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ya tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Tadi malam jam 9 malam sampai jam 10-an," kata Jokowi, dikutip melalui keterangan resmi Sekretariat Kepresidenan.
"Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," ungkap Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi Universitas Darussalam.
Untuk menindaklanjuti aspirasi dari sejumlah kepala daerah, Jokowi mengaku akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani, selaku pemegang penuh hak pelaksanaan kas keuangan negara.
"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," jelasnya.
Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Kepala daerah mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.
"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," jelasnya.
(dru) Next Article Geger Wacana (Lagi) Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Lantas, ada hal mendesak apa yang membuat kepala negara sampai harus menghubungi bendahara negara?
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah itu, Jokowi mengaku mendengarkan aspirasi dari pemimpin daerah, salah satunya terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung posko pengungsi pasca gempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/10/2019). (Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden) |
"Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," ungkap Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi Universitas Darussalam.
Untuk menindaklanjuti aspirasi dari sejumlah kepala daerah, Jokowi mengaku akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani, selaku pemegang penuh hak pelaksanaan kas keuangan negara.
"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," jelasnya.
Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Kepala daerah mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.
"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," jelasnya.
(dru) Next Article Geger Wacana (Lagi) Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Most Popular