Ini Seabrek PR Kabinet Baru dari Para Pengusaha
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
23 October 2019 11:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menyambut baik formasi kabinet Presiden-Wakil Presiden Jokowi-KH Maruf Amin periode 2019-2024 yang resmi diumumkan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Formasi tersebut dianggap sebagai pilihan terbaik yang harus dihormati dan didukung semua pihak demi kemajuan bangsa dan negara. Namun, ada beberapa catatan pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan para anggota kabinet.
"Kami mengapresiasi capaian pemerintahan selama ini dan menyambut baik dengan susunan kabinet yang telah dipilih Presiden," kata Rosan dalam keterangan pers yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (23/10/2019).
Ia mengatakan, sebagai mitra pemerintah, Kadin akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program-program kabinet baru. Kadin juga mendukung untuk mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita di tahun 2045.
"Segenap jajaran Kadin Indonesia mengucapkan selamat kepada kabinet yang baru, semoga kabinet ini bisa membawa angin segar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional," kata Rosan.
Rosan mengatakan pihaknya berharap kabinet baru dapat menjawab pelbagai PR yang harus diselesaikan antara lain defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktifitas hingga lapangan kerja.
Di samping itu, ada tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global.
Rosan mengatakan, para pelaku usaha global masih menunggu perkembangan perang dagang China-AS terkait kesepakatan damai dagang fase satu pada November nanti. Ini akan menjadi pekerjaan rumah Indonesia yang masih belum bisa mengambil peluang terkait perang dagang dua negara tersebut.
Catatan lainnya adalah upaya peningkatan daya saing. Presiden Jokowi menargetkan untuk menaikkan ranking EODB Indonesia di tahun 2020 masuk peringkat ke-40.
"Kami mendukung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemangkasan birokrasi yang panjang dan deregulasi aturan. Selama ini persoalan regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang telah menjadi beban dunia usaha," kata Rosan.
(hoi/hoi) Next Article 10 Kursi Wakil Menteri di Kabinet Jokowi Kosong, Anda Mau?
Formasi tersebut dianggap sebagai pilihan terbaik yang harus dihormati dan didukung semua pihak demi kemajuan bangsa dan negara. Namun, ada beberapa catatan pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan para anggota kabinet.
"Kami mengapresiasi capaian pemerintahan selama ini dan menyambut baik dengan susunan kabinet yang telah dipilih Presiden," kata Rosan dalam keterangan pers yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (23/10/2019).
Ia mengatakan, sebagai mitra pemerintah, Kadin akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program-program kabinet baru. Kadin juga mendukung untuk mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita di tahun 2045.
"Segenap jajaran Kadin Indonesia mengucapkan selamat kepada kabinet yang baru, semoga kabinet ini bisa membawa angin segar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional," kata Rosan.
Rosan mengatakan pihaknya berharap kabinet baru dapat menjawab pelbagai PR yang harus diselesaikan antara lain defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktifitas hingga lapangan kerja.
Di samping itu, ada tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global.
Rosan mengatakan, para pelaku usaha global masih menunggu perkembangan perang dagang China-AS terkait kesepakatan damai dagang fase satu pada November nanti. Ini akan menjadi pekerjaan rumah Indonesia yang masih belum bisa mengambil peluang terkait perang dagang dua negara tersebut.
Catatan lainnya adalah upaya peningkatan daya saing. Presiden Jokowi menargetkan untuk menaikkan ranking EODB Indonesia di tahun 2020 masuk peringkat ke-40.
"Kami mendukung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemangkasan birokrasi yang panjang dan deregulasi aturan. Selama ini persoalan regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang telah menjadi beban dunia usaha," kata Rosan.
(hoi/hoi) Next Article 10 Kursi Wakil Menteri di Kabinet Jokowi Kosong, Anda Mau?
Most Popular