Kabinet Jokowi Bisa Diumumkan 20 Oktober, Siapa Pilihannya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyelesaikan susunan kabinet menteri di periode keduanya. Susunan kabinet tersebut, akan diumumkan di hari yang sama saat pelantikan pada 20 Oktober mendatang.

Pengakuan Jokowi soal selesainya menyusun kabinet terungkap dalam sebuah video di YouTube Sekretariat Presiden.

"Sudah (rampung) Kabinet," jelas Jokowi seperti dikutip Senin (14/10/2019).

Jokowi masih mempertimbangkan lebih jauh apakah kabinet diumumkan di hari yang sama pada saat pelantikan di 20 Oktober 2019 atau sehari setelahnya.

Baca: Menteri yang Bertahan: Sri Mulyani & Luhut Binsar Pandjaitan

"Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan, mungkin bisa sehari setelah pelantikan. Semua Insyallah disiapkan," demikian kata Jokowi dilansir detik.com.

Sebelumnya Jokowi juga telah memastikan kabinetnya akan diisi juga oleh orang Papua.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi usai menerima perwakilan siswa sekolah dasar Jayapura dan Asmat, Provinsi Papua di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Foto: Jokowi (CNBC Indonesia/Chandra)

"Saya pastikan ada. Saya pastikan ada," kata Jokowi, pekan lalu.

Sejumlah kementerian baru dikabarkan akan dibentuk seiring sejumlah tantangan di sektor investasi, perdagangan dan digitalisasi.

Baca: Pantaskah Sandiaga Uno Gantikan Menteri BUMN Rini?

Salah satu kementerian yang akan diubah adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Menurut sumber CNBC Indonesia, nomenklatur kementerian itu akan diubah.

"Kemenko Kemaritiman akan menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Nantinya seluruh investasi akan terpusat di bawah kendali Menko Maritim dan Investasi," ungkapnya, pekan lalu.

Kemudian, salah satu direktorat jenderal di Kementerian Perdagangan akan dilebur ke dalam Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, akan ada pula Kementerian Ekonomi Digital.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih mengatakan saat ini perkembangan digital tergolong pesat di Indonesia. Sedangkan negara lain sudah terlebih dahulu memiliki kementerian yang bertugas mengembangkan digitalisasi.

"Saat ini perizinan digital terpisah-pisah. Kementerian digital diharapkan bisa mengakomodir semua perkembangan digital dari proses awal hingga regulasi," kata dia, beberapa waktu lalu.

Selain itu, ada kabar jumlah kursi wakil menteri dalam kabinet Jokowi akan ditambah. Hal itu merupakan bagian dari upaya menampung "aspirasi politik" lintas partai yang kian bertambah.