Makin Liar! Prabowo Diisukan Jadi Menteri Pertahanan Jokowi
Redaksi, CNBC Indonesia
08 October 2019 13:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar Partai Gerakan Indonesia Raya merapat ke koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo diikuti dengan sejumlah isu liar. Baru-baru ini beredar kabar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ditawari Jokowi sebagai menteri pertahanan.
"Saya agak heran aja kemudian ya berita itu kemudian beredar. Sumbernya dari mana saya nggak tahu," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019), seperti dilansir detik.com.
Ia mengaku tidak pernah mendengar perihal kursi menhan ditawarkan kepada Gerindra. Bahkan Prabowo pun juga sudah mengonfirmasi tidak pernah ditawari atau bahkan meminta jabatan tersebut.
Tidak hanya kursi menhan, Dasco juga membantah Gerindra meminta kursi Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
"Nggak ada, nggak ada. Jadi kalau ada berita-berita seperti itu saya klarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan mengenai menteri pertahanan atau menko polhukam. Baik ditawarkan ataupun meminta," kata wakil ketua DPR itu.
"Saya nggak tahu ya (Prabowo) interest (tertarik) atau nggak. Karena kemarin waktu klarifikasi soal itu dia bilang nggak tapi ya senyum-senyum aja lah gitu," lanjutnya.
Semakin dekatnya pelantikan Jokowi-Ma'ruf membuat kabar bergabungnya partai oposisi semakin kencang. Sebelumnya, ada kabar Gerindra meminta jatah tiga menteri. Terdapat tiga nama yang mencuat, yaitu eks cawapres Sandiaga Uno dan dua wakil ketua umum partai, yakni Fadli Zon dan Edhy Prabowo.
Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019), Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memberikan penjelasan terkait rumor itu.
"Begini memang ada pembicaran antara orang yang minta presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," kata Muzani.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia itu menuturkan, Prabowo selaku ketua dewan pembina dan ketua umum belum mengambil keputusan. Apakah berkoalisi atau berada di dalam barisan oposisi.
"Terhadap pembicaraan itu Pak Prabowo merasa bahwa kita ini adalah kekuatan parpol yang justru berseberangan dengan Pak Jokowi atau menjadi kompetitor Pak Jokowi dalam pilpres yang lampau," ujar Muzani.
"Sehingga beliau (Prabowo) terhadap tawaran itu berpikir kalau sampai iya, kalau ini benar bahwa ini adalah panggilan negara, tugas negara, maka beliau memikirkan bahwa panggilan dan tugas negara tersebut harus dimaknai sebagai sebuah cara kita untuk menyicil membayar utang kampanye," lanjutnya.
(miq/dob) Next Article Prabowo: Amerika Bingung dengan Gaya Politik di Indonesia
"Saya agak heran aja kemudian ya berita itu kemudian beredar. Sumbernya dari mana saya nggak tahu," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019), seperti dilansir detik.com.
Ia mengaku tidak pernah mendengar perihal kursi menhan ditawarkan kepada Gerindra. Bahkan Prabowo pun juga sudah mengonfirmasi tidak pernah ditawari atau bahkan meminta jabatan tersebut.
"Nggak ada, nggak ada. Jadi kalau ada berita-berita seperti itu saya klarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan mengenai menteri pertahanan atau menko polhukam. Baik ditawarkan ataupun meminta," kata wakil ketua DPR itu.
"Saya nggak tahu ya (Prabowo) interest (tertarik) atau nggak. Karena kemarin waktu klarifikasi soal itu dia bilang nggak tapi ya senyum-senyum aja lah gitu," lanjutnya.
Semakin dekatnya pelantikan Jokowi-Ma'ruf membuat kabar bergabungnya partai oposisi semakin kencang. Sebelumnya, ada kabar Gerindra meminta jatah tiga menteri. Terdapat tiga nama yang mencuat, yaitu eks cawapres Sandiaga Uno dan dua wakil ketua umum partai, yakni Fadli Zon dan Edhy Prabowo.
Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019), Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memberikan penjelasan terkait rumor itu.
"Begini memang ada pembicaran antara orang yang minta presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," kata Muzani.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia itu menuturkan, Prabowo selaku ketua dewan pembina dan ketua umum belum mengambil keputusan. Apakah berkoalisi atau berada di dalam barisan oposisi.
"Terhadap pembicaraan itu Pak Prabowo merasa bahwa kita ini adalah kekuatan parpol yang justru berseberangan dengan Pak Jokowi atau menjadi kompetitor Pak Jokowi dalam pilpres yang lampau," ujar Muzani.
"Sehingga beliau (Prabowo) terhadap tawaran itu berpikir kalau sampai iya, kalau ini benar bahwa ini adalah panggilan negara, tugas negara, maka beliau memikirkan bahwa panggilan dan tugas negara tersebut harus dimaknai sebagai sebuah cara kita untuk menyicil membayar utang kampanye," lanjutnya.
(miq/dob) Next Article Prabowo: Amerika Bingung dengan Gaya Politik di Indonesia
Most Popular