Pesangon Bikin Pengusaha Pusing, Asuransi PHK Perlu Nih?
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
23 September 2019 16:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Baru-baru ini ada wacana revisi undang-undang ketenagakerjaan terutama terkait pemangkasan pesangon. Isu ini menuai pro-kontra dari berbagai kalangan. Namun pemerintah tidak serta-merta memangkas besaran pesangon tetapi juga dibarengi juga dengan adanya skema asuransi pengangguran.
Terkait dengan isu pengurangan besaran pesangon, Nelson Saragih selaku Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menjelaskan pemangkasan pesangon karena pesangon di Indonesia dianggap terlalu tinggi dibanding dengan negara lain seperti Brasil, ia bilang bukan hal yang tepat karena secara nominal justru besarannya lebih kecil.
Pada dasarnya pesangon merupakan salah satu skema manfaat yang diterima oleh pengangguran saat pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun sebenarnya ada 3 skema lain terkait benefit pengangguran yang dilakukan di berbagai belahan dunia yaitu asuransi pengangguran, bantuan pengangguran (unemployment assistance) serta tabungan asuransi. Tentu dari keempat skema tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.
Negara-negara maju cenderung menerapkan kebijakan asuransi pengangguran. Sementara itu, negara-negara berkembang cenderung menerapkan kebijakan tabungan asuransi (unemployment insurance saving account/UISA).
Sedangkan untuk kompensasi berupa jenis pesangon adalah bentuk manfaat yang paling banyak dilakukan di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Namun pesangon lebih banyak diperhatikan di negara berkembang ketimbang negara maju.
Sistem pembayaran pesangon saat pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah sistem manfaat atau kompensasi yang dilakukan di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh SMERU Research Institute, besaran pesangon yang diberikan di Indonesia terus bertambah sejak 1986-2003 menyusul diterbitkannya UU No. 13/2003.
Mengutip dari studi yang sama, besaran pesangon yang dibayarkan kepada buruh di Indonesia termasuk besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Besarnya biaya pesangon ini sering dikeluhkan oleh banyak perusahaan.
Bahkan dinilai tidak efektif karena tidak semua perusahaan mematuhi peraturan ini. Hingga tahun 2010 saja menurut data Bank Dunia hampir 66% buruh yang di-PHK mengaku tidak mendapat pesangon.
Oleh karena itu wacana pengurangan biaya pesangon yang dianggap sebagai faktor penghambat investasi digulirkan. Namun penurunan itu juga dibarengi dengan skema manfaat lain berupa asuransi pengangguran.
Pemberian asuransi pengangguran sebenarnya juga memiliki dampak moral (moral hazard) seperti keengganan untuk kembali bekerja salah satunya. Selain itu skema ini juga membebankan risiko kepada pemberi kerja.
(BERLANJUT KE HALAMAN 2 --> SKEMA UNTUK ASURANSI PENGANGGURAN DI NEGARA LAIN DAN INDONESIA) Negara-negara di Asia Tenggara yang telah mengimplementasikan skema manfaat asuransi pengangguran adalah Thailand, Vietnam, dan juga Laos. Thailand mulai melaksanakan program ini sejak 2004, Vietnam pada 2009 sedangkan Laos merupakan negara terbaru yang mulai menerapkan skema model ini. Sementara itu negara Asia Tenggara lainnya belum melakukan inisiatif ini.
Bentuk model kompensasi lain yang juga dilakukan di negara berkembang terutama di Amerika Latin adalah tabungan pengangguran (unemployment insurance saving account).
Satu hal yang membedakan antara program ini dengan program asuransi pengangguran adalah pada risiko yang dibebankan oleh individu. Para pekerja diwajibkan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung dan hanya boleh diambil ketika mengalami pemutusan hubungan kerja atau menjadi pengangguran. Negara-negara yang menggunakan skema ini antara lain Argentina, Brasil, Columbia Ekuador, Panama, Venezuela, dan Peru.
Salah satu yang jadi acuan skema kompensasi yang jadi acuan adalah skema yang dilakukan di Chile dengan menggabungkan tabungan individu dengan dana solidaritas. Sistem ini disebut juga dengan sistem hibrid yang menekankan pada risk sharing antara pemerintah, pekerja dan pemberi kerja.
Skema lain yang umum dilakukan adalah asistensi/bantuan untuk pengangguran. Bentuk program ini adalah dengan memberikan dana untuk pengangguran yang dinilai tidak mampu menjaga standar hidup minimal. Biasanya program ini dibarengi dengan adanya program asuransi pengangguran.
Studi yang dilakukan oleh SMERU Research Institute juga menyebutkan bahwa untuk membuat skema asuransi pengangguran yang tepat sasaran harus memperhatikan karakteristik tenaga kerja Indonesia terutama pada faktor sektor pekerjaan serta aspek demografi. Selain itu, faktor lemahnya kapasitas administrasi Indonesia terutama dalam pengawasan juga patut dipertimbangkan.
Menurut data BPS, lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Belum lagi ditambah yang menyandang status setengah menganggur, tentu pemberian asuransi pengangguran akan berdampak pada besarnya moral hazard yang mungkin ditimbulkan.
Selain itu, kebanyakan pengangguran di Indonesia adalah mereka yang memiliki pendidikan tinggi tetapi belum memiliki pengalaman kerja dan masih tinggal bersama orang tuanya. Bagi kelompok ini, akses untuk ke lapangan pekerjaan jauh lebih penting.
Dilihat dari sisi administratif, kapasitas administrasi Indonesia yang masih lemah juga dapat memicu pemberian asuransi pengangguran menjadi tidak tepat sasaran.
SMERU Research Institute mengusulkan skema tabungan pengangguran digunakan untuk membuat skema kompensasi jangka pendek dan dilanjutkan dengan bantuan pengangguran untuk jangka panjangnya.
(TIM RISET CNBC INDONESIA)
(taa/taa) Next Article Kena PHK, Pesangon Maksimal Dapat 19 Kali Gaji Plus-Plus
Terkait dengan isu pengurangan besaran pesangon, Nelson Saragih selaku Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menjelaskan pemangkasan pesangon karena pesangon di Indonesia dianggap terlalu tinggi dibanding dengan negara lain seperti Brasil, ia bilang bukan hal yang tepat karena secara nominal justru besarannya lebih kecil.
Negara-negara maju cenderung menerapkan kebijakan asuransi pengangguran. Sementara itu, negara-negara berkembang cenderung menerapkan kebijakan tabungan asuransi (unemployment insurance saving account/UISA).
Sedangkan untuk kompensasi berupa jenis pesangon adalah bentuk manfaat yang paling banyak dilakukan di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Namun pesangon lebih banyak diperhatikan di negara berkembang ketimbang negara maju.
Sistem pembayaran pesangon saat pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah sistem manfaat atau kompensasi yang dilakukan di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh SMERU Research Institute, besaran pesangon yang diberikan di Indonesia terus bertambah sejak 1986-2003 menyusul diterbitkannya UU No. 13/2003.
 Sumber : SMERU Research Institute |
Mengutip dari studi yang sama, besaran pesangon yang dibayarkan kepada buruh di Indonesia termasuk besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Besarnya biaya pesangon ini sering dikeluhkan oleh banyak perusahaan.
Bahkan dinilai tidak efektif karena tidak semua perusahaan mematuhi peraturan ini. Hingga tahun 2010 saja menurut data Bank Dunia hampir 66% buruh yang di-PHK mengaku tidak mendapat pesangon.
 Sumber : SMERU Research Institute |
 Sumber : SMERU Research Institute |
Oleh karena itu wacana pengurangan biaya pesangon yang dianggap sebagai faktor penghambat investasi digulirkan. Namun penurunan itu juga dibarengi dengan skema manfaat lain berupa asuransi pengangguran.
Pemberian asuransi pengangguran sebenarnya juga memiliki dampak moral (moral hazard) seperti keengganan untuk kembali bekerja salah satunya. Selain itu skema ini juga membebankan risiko kepada pemberi kerja.
(BERLANJUT KE HALAMAN 2 --> SKEMA UNTUK ASURANSI PENGANGGURAN DI NEGARA LAIN DAN INDONESIA) Negara-negara di Asia Tenggara yang telah mengimplementasikan skema manfaat asuransi pengangguran adalah Thailand, Vietnam, dan juga Laos. Thailand mulai melaksanakan program ini sejak 2004, Vietnam pada 2009 sedangkan Laos merupakan negara terbaru yang mulai menerapkan skema model ini. Sementara itu negara Asia Tenggara lainnya belum melakukan inisiatif ini.
Bentuk model kompensasi lain yang juga dilakukan di negara berkembang terutama di Amerika Latin adalah tabungan pengangguran (unemployment insurance saving account).
Satu hal yang membedakan antara program ini dengan program asuransi pengangguran adalah pada risiko yang dibebankan oleh individu. Para pekerja diwajibkan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung dan hanya boleh diambil ketika mengalami pemutusan hubungan kerja atau menjadi pengangguran. Negara-negara yang menggunakan skema ini antara lain Argentina, Brasil, Columbia Ekuador, Panama, Venezuela, dan Peru.
Salah satu yang jadi acuan skema kompensasi yang jadi acuan adalah skema yang dilakukan di Chile dengan menggabungkan tabungan individu dengan dana solidaritas. Sistem ini disebut juga dengan sistem hibrid yang menekankan pada risk sharing antara pemerintah, pekerja dan pemberi kerja.
Skema lain yang umum dilakukan adalah asistensi/bantuan untuk pengangguran. Bentuk program ini adalah dengan memberikan dana untuk pengangguran yang dinilai tidak mampu menjaga standar hidup minimal. Biasanya program ini dibarengi dengan adanya program asuransi pengangguran.
Studi yang dilakukan oleh SMERU Research Institute juga menyebutkan bahwa untuk membuat skema asuransi pengangguran yang tepat sasaran harus memperhatikan karakteristik tenaga kerja Indonesia terutama pada faktor sektor pekerjaan serta aspek demografi. Selain itu, faktor lemahnya kapasitas administrasi Indonesia terutama dalam pengawasan juga patut dipertimbangkan.
Menurut data BPS, lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Belum lagi ditambah yang menyandang status setengah menganggur, tentu pemberian asuransi pengangguran akan berdampak pada besarnya moral hazard yang mungkin ditimbulkan.
Selain itu, kebanyakan pengangguran di Indonesia adalah mereka yang memiliki pendidikan tinggi tetapi belum memiliki pengalaman kerja dan masih tinggal bersama orang tuanya. Bagi kelompok ini, akses untuk ke lapangan pekerjaan jauh lebih penting.
Dilihat dari sisi administratif, kapasitas administrasi Indonesia yang masih lemah juga dapat memicu pemberian asuransi pengangguran menjadi tidak tepat sasaran.
SMERU Research Institute mengusulkan skema tabungan pengangguran digunakan untuk membuat skema kompensasi jangka pendek dan dilanjutkan dengan bantuan pengangguran untuk jangka panjangnya.
(TIM RISET CNBC INDONESIA)
(taa/taa) Next Article Kena PHK, Pesangon Maksimal Dapat 19 Kali Gaji Plus-Plus
Most Popular