Sri Mulyani Rombak 25 Pejabat Eselon II Kemenkeu
Cantika Adinda, CNBC Indonesia
09 September 2019 20:19
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebanyak 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dimutasi antar direktorat jenderal.
Sri Mulyani mengatakan, mutasi lintas unit dilakukan untuk mendorong sinergi dalam pelaksanaan tugas. Ia meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik agar mampu membangun pemahaman masyarakat soal pengelola keuangan negara.
Pasalnya, lanjut Sri Mulyani, banyak karyawan di Kemenkeu tidak paham mengenai instrumen di dalam APBN, karena hanya bekerja dalam satu kotak-kotak, dan tidak bisa memperluas perspektif.
"Ada saja yang berujar tidak paham APBN dan keuangan negara. APBN merupakan instrumen yang luar biasa penting di dalam negara ini mencapai tujuannya," tutur Sri Mulyani saat memberikan sambutan pelantikan di kantornya, Senin (9/9/2019).
Di tengah perlambatan ekonomi dunia, Sri Mulyani meminta kepada seluruh pegawai Kemenkeu untuk selalu siap dan waspada dengan segala kemungkinan untuk memperkuat pondasi perekonomian. Bahkan meminta untuk bisa menghemat anggaran.
"Kita harus berpikir dan bekerja keras untuk menggunakan instrumen fiskal untuk menjaga stabilisasi," ungkapnya.
Adapun daftar 25 nama pejabat Eselon II yang dilantik, berada di bawah Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Penglolaan Pembiayan dan Risiko, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Pusat Investasi Pemerintah.
Pada Ditjen Anggaran terdapat Lisbon Sirait yang dilantik sebagai Direktur Sistem Penganggaran dan Wawan Sunarjo sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga.
Kemudian pada Ditjen Perbendaharaan ada Tiarta Sebayang sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara, Bakhtaruddin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung.
Masih di bawah Ditjen Perbendaharaan, ada Supendi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi, Sofandi Arifin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung, Ludiro sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta.
Lalu, Dedi Sopandi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur, Edih Mulyadi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Tri Budhianto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali, Irfa Ampri sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, dan Arif Wibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pada Ditjen Kekayaan Negara, Edward Uncok Parlagutan Nainggolan dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat. Sementara itu di Ditjen Perimbangan Keuangan ada Adriyanto dilantik sebagai Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan dan Agung Widiadi sebagai Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.
Di bawah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ada Heri Setiawan sebagai Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Brahmantio Isdijoso sebagai Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Endah Martiningrum sebagai Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.
Pada Inspektorat Jenderal ada Rina Robiati sebagai Inspektur VI dan pada Badan Kebijakan Fiskal terdapat Ubaidi Sochen Hamidi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Di bawah Pusat Investasi Pemerintah terdapat Ririn Kadariyah sebagai Direktur Utama, Muhammad Yusuf sebagai Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan, Mohd. Zeki Arifudin sebagai Direktur Pengelolaan Aset Piutang, dan Aris Saputro sebagai Direktur Hukum dan Manajemen Risiko.
(miq/miq) Next Article Kemenkeu Tanpa Pegawai Baru 5 Tahun ke Depan
Sri Mulyani mengatakan, mutasi lintas unit dilakukan untuk mendorong sinergi dalam pelaksanaan tugas. Ia meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik agar mampu membangun pemahaman masyarakat soal pengelola keuangan negara.
Pasalnya, lanjut Sri Mulyani, banyak karyawan di Kemenkeu tidak paham mengenai instrumen di dalam APBN, karena hanya bekerja dalam satu kotak-kotak, dan tidak bisa memperluas perspektif.
Di tengah perlambatan ekonomi dunia, Sri Mulyani meminta kepada seluruh pegawai Kemenkeu untuk selalu siap dan waspada dengan segala kemungkinan untuk memperkuat pondasi perekonomian. Bahkan meminta untuk bisa menghemat anggaran.
"Kita harus berpikir dan bekerja keras untuk menggunakan instrumen fiskal untuk menjaga stabilisasi," ungkapnya.
Adapun daftar 25 nama pejabat Eselon II yang dilantik, berada di bawah Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Penglolaan Pembiayan dan Risiko, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Pusat Investasi Pemerintah.
Pada Ditjen Anggaran terdapat Lisbon Sirait yang dilantik sebagai Direktur Sistem Penganggaran dan Wawan Sunarjo sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga.
Kemudian pada Ditjen Perbendaharaan ada Tiarta Sebayang sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara, Bakhtaruddin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung.
Masih di bawah Ditjen Perbendaharaan, ada Supendi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi, Sofandi Arifin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung, Ludiro sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta.
Lalu, Dedi Sopandi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur, Edih Mulyadi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Tri Budhianto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali, Irfa Ampri sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, dan Arif Wibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pada Ditjen Kekayaan Negara, Edward Uncok Parlagutan Nainggolan dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat. Sementara itu di Ditjen Perimbangan Keuangan ada Adriyanto dilantik sebagai Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan dan Agung Widiadi sebagai Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.
Di bawah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ada Heri Setiawan sebagai Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Brahmantio Isdijoso sebagai Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Endah Martiningrum sebagai Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.
Pada Inspektorat Jenderal ada Rina Robiati sebagai Inspektur VI dan pada Badan Kebijakan Fiskal terdapat Ubaidi Sochen Hamidi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Di bawah Pusat Investasi Pemerintah terdapat Ririn Kadariyah sebagai Direktur Utama, Muhammad Yusuf sebagai Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan, Mohd. Zeki Arifudin sebagai Direktur Pengelolaan Aset Piutang, dan Aris Saputro sebagai Direktur Hukum dan Manajemen Risiko.
(miq/miq) Next Article Kemenkeu Tanpa Pegawai Baru 5 Tahun ke Depan
Most Popular