Berkali-kali Jokowi Meminta, Entah Kenapa Tak Kunjung Beres..

Lidya Julita S, CNBC Indonesia
06 September 2019 12:59
Berkali-kali Jokowi Meminta, Entah Kenapa Tak Kunjung Beres..
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Antisipasi Perkembangan Perekonomian Dunia. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali meminta kepada menteri terkait, soal pemotongan birokrasi yang menghambat investasi.

Jokowi tanpa bosannya meminta kembali hal ini karena dirasa masih banyak yang menyebabkan kran investasi tak jua lancar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kebijakan untuk mendorong investasi jadi sebuah kunci.

"Presiden meminta adanya penyederhanaan, kita harus lebih aktif melihat kebutuhan para investor supaya mereka bisa betul-betul menerjemahkan minat investasi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

"Jadi aktivitas investasi tidak hanya sekadar berhenti di minat. Kita harus menghilangkan semua peraturan-peraturan yang menyebabkan cost of doing business jadi mahal tinggi dan panjang serta bertele-tele. Dan kita juga mengeluarkan aturan perpajakan yang dua hari lalu disampaikan di kabinet."

Halaman Berikutnya >> Indonesia Tempat yang Aman (NEXT) Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga iklim investasi. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi di perekonomian Indonesia yang sehat dan tetap tumbuh.

"Capital itu kan pada akhirnya akan mencari tempat, kalau dia lagi jittery, mereka pasti akan cari tempat yang dianggap aman. Oleh kerena itu kita bisa tunjukkan Indonesia adalah tempat yang aman dan baik, maka mereka akan tetap datang ke Indonesia."

Intinya, saat ini gejolak ekonomi global dan perubahannya sangat tidak menguntungkan. Namun, Sri Mulyani menegaskan bagaimana pun harus diyakinkan jika Indonesia itu tempat yang baik dan aman.

"Pertumbuhan tetap tinggi, inflasi rendah, stabilitas terjaga, dan kebijakan ekonomi pro investasi dan pembangunan. Sehingga masyarakat juga tetap mendapat pekerjaan. Policy harus ditunjukkan kepada investor bahwa ini adalah perekonomian yang baik," tutur Sri Mulyani.
(dru/wed) Next Article Sri Mulyani Bentuk Komite Audit PNS

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular