Benarkah Smelter Nikel RI Dikuasai oleh Investor China?
Gustidha Budiartie & Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
23 August 2019 12:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik soal larangan ekspor nikel masih hangat. Penambang nikel mulai buka suara, mereka bukan keberatan soal hilirisasi namun meminta adanya pembenahan tata niaga nikel yang dipasok ke smelter terlebih dulu.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy K Lengkey mengungkap masalah tata niaga ini cukup berat, mulai dari harga yang terlalu murah yang dibeli oleh smelter sampai surveyor 'bodong' yang mengenakan tarif tanpa standar. Ini membuat penambang kewalahan.
"Harga lokal 1,8% yang diterima itu cuma kira-kira Rp 300.000, atau US$ 24-25. Sedangkan kalau ekspor 1,7% itu US$ 34 dolar per ton. Ini kadar rendah. Jadi, kadar tinggi dijual dengan harganya serendah-rendahnya, yang satu diekspor harga tinggi," kata Meidy.
Rencana pelarangan ekspor ini memang terkesan terburu-buru, berdasar Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 dan ketentuan relaksasi ekspor di PP Nomor 1 Tahun 2017, untuk nikel memang harusnya mulai berlaku pada 12 Januari 2022.
Namun, tiba-tiba ada kabar larangan ekspor dipercepat dan berlaku pada tahun ini. Kabar beredar ada lobi dari investor smelter China ke Presiden Joko Widodo untuk mempercepat larangan ekspor, mengingat beberapa smelter akan mulai beroperasi dan mereka khawatir soal pasokan nikel ke pabrik.
Progres Smelter Nikel RI
Sejak diterbitkan aturan relaksasi ekspor PP Nomor 1 Tahun 2017, sebenarnya upaya pembangunan smelter nikel bisa dibilang paling cepat progresnya. Sampai saat ini, diperkirakan RI bakal memiliki 35 smelter nikel hingga pada tahun 2022 mendatang. Ini cukup cepat, mengingat pada 2016 lalu cuma ada 7 smelter nikel yang akan beroperasi.
Lantas, benarkah dari 35 smelter nikel yang akan beroperasi tersebut didominasi oleh investasi China?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, fasilitas pengolahan atau smelter nikel di Indonesia didominasi oleh investasi dari China.
"Investasinya dari China," kata Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Jumat (23/8/2019).
Sebagai informasi, selama ini ada empat perusahaan smelter besar pemilik IUI di Indonesia, yakni PT Sulawesi Mining Investment, PT Virtue Dragon Industry, PT Huadi Nickel Aloy, dan PT Harita Nickel.
Yunus pun membenarkan, kalau keempat smelter IUI tersebut seluruhnya merupakan investasi China.
Adapun, ditemui di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyampaikan, perlakuan pemerintah untuk komoditas nikel pada dasarnya tidak berbeda dengan komoditas batu bara.
Kata Bambang, jika pada komoditas batu bara ada Harga Batubara Acuan (HBA), di nikel ada yang namanya Harga Patokan Mineral (HPM). Kondisi serupa pun dialami oleh komoditas batu bara, karena adanya batasan harga (price cap) untuk penjualan domestik.
"Batu bara kan (kondisinya) sama saja, kenapa batu bara bisa, nikel tidak bisa?" kata Bambang, di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Berdasar data yang didapat CNBC Indonesia, berikut adalah daftar smelter nikel di Indonesia sampai 2022.
(gus/gus) Next Article Di Balik Larangan Ekspor Nikel RI, Ada Lobi Smelter China?
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy K Lengkey mengungkap masalah tata niaga ini cukup berat, mulai dari harga yang terlalu murah yang dibeli oleh smelter sampai surveyor 'bodong' yang mengenakan tarif tanpa standar. Ini membuat penambang kewalahan.
Rencana pelarangan ekspor ini memang terkesan terburu-buru, berdasar Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 dan ketentuan relaksasi ekspor di PP Nomor 1 Tahun 2017, untuk nikel memang harusnya mulai berlaku pada 12 Januari 2022.
Namun, tiba-tiba ada kabar larangan ekspor dipercepat dan berlaku pada tahun ini. Kabar beredar ada lobi dari investor smelter China ke Presiden Joko Widodo untuk mempercepat larangan ekspor, mengingat beberapa smelter akan mulai beroperasi dan mereka khawatir soal pasokan nikel ke pabrik.
 Foto: Produksi Bijih Nikel (ist) |
Progres Smelter Nikel RI
Sejak diterbitkan aturan relaksasi ekspor PP Nomor 1 Tahun 2017, sebenarnya upaya pembangunan smelter nikel bisa dibilang paling cepat progresnya. Sampai saat ini, diperkirakan RI bakal memiliki 35 smelter nikel hingga pada tahun 2022 mendatang. Ini cukup cepat, mengingat pada 2016 lalu cuma ada 7 smelter nikel yang akan beroperasi.
Lantas, benarkah dari 35 smelter nikel yang akan beroperasi tersebut didominasi oleh investasi China?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, fasilitas pengolahan atau smelter nikel di Indonesia didominasi oleh investasi dari China.
"Investasinya dari China," kata Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Jumat (23/8/2019).
Sebagai informasi, selama ini ada empat perusahaan smelter besar pemilik IUI di Indonesia, yakni PT Sulawesi Mining Investment, PT Virtue Dragon Industry, PT Huadi Nickel Aloy, dan PT Harita Nickel.
Yunus pun membenarkan, kalau keempat smelter IUI tersebut seluruhnya merupakan investasi China.
Adapun, ditemui di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyampaikan, perlakuan pemerintah untuk komoditas nikel pada dasarnya tidak berbeda dengan komoditas batu bara.
Kata Bambang, jika pada komoditas batu bara ada Harga Batubara Acuan (HBA), di nikel ada yang namanya Harga Patokan Mineral (HPM). Kondisi serupa pun dialami oleh komoditas batu bara, karena adanya batasan harga (price cap) untuk penjualan domestik.
"Batu bara kan (kondisinya) sama saja, kenapa batu bara bisa, nikel tidak bisa?" kata Bambang, di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Berdasar data yang didapat CNBC Indonesia, berikut adalah daftar smelter nikel di Indonesia sampai 2022.
 Foto: Smelter Nikel (ist) |
(gus/gus) Next Article Di Balik Larangan Ekspor Nikel RI, Ada Lobi Smelter China?
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular