Saat Luhut Bantah Ada Lobi China di Larangan Ekspor Nikel
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
21 August 2019 17:30
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan paling gencar menyuarakan kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
Wacana pelarangan ini heboh sejak 12 Agustus 2019, dan sampai saat ini masih bergulir. Dua kementerian teknis lainnya, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan pernyataan yang jelas terkait kabar ini.
Kabar beredar yang diterima CNBC Indonesia, ada peran dan lobi para investor smelter dari China di balik buru-burunya kebijakan ini diterapkan.
Dijumpai di sela acara Indonesia - Africa Infrastructure Dialogue (IAID) Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). Berikut pernyataan lengkap Menko Luhut Pandjaitan.
Soal larangan ekspor bijih nikel?
Saya kira tunggu saja nanti dari presiden. Tapi saya ingin sampaikan undang-undang kan sudah ada, minerba itu. Tapi yang paling penting seperti saya sering bolang, nilai tambah.
Jadi kalau nikel itu kita larang, itu yang di bawah grade 1,7 akan bisa diekstrak ke cobalt. Dari sana bisa jadi bahan material baterai lithium dan 70% itu semua ada di Indonesia. Jadi kita akan menjadi produsen baterai lithium terbesar di dunia. Artinya apa? Kita akan jadi global player, kan ini nilai tambah. Jadi jangan sekarang karena dia ekspor dapat sedikit, lantas dia korbankan satu planning besar.
Saya lapor presiden mengenai ini dan presiden sangat paham, karena dengan ditutup nanti, waktu akan ditentukan presiden, itu kita akan bisa melihat investasi sampai tahun 2023 itu mencapai US$ 18-70 miliar dan ekspor kita by the time akan sampai kira-kira US$ 34 miliar dolar.
Tapi, ada keluhan dari pengusaha nikel?
Pertanyaan saya, dari kapan keluhan itu? Dari dulu kan? Coba lihat sekarang Antam itu 40% kerjaannya ekspor saja. Sekian puluh tahun, ada pabriknya tapi itu-itu saja. Saya tak ada apa-apa, saya hanya lihat ini national interest tak ada yang lain.
Kabarnya ada lobi-lobi dari perusahaan smelter China juga?
Tidak juga, lama sudah saya sampaikan ke presiden. Seperti kemarin India. India kemarin datang investasi US$ 1 miliar untuk bangun smelter karena kebetulan mereka punya konsesi nikel. Tapi satu syarat, kalian harus banned (ekspor) karena kalau tidak dibanned ngapain bikin pabrik di sini. Bikin saja di India atau China.
Jadi benar tidak ada lobi?
Tidak ada lobi, ini logika saja. Saya ulangi tidak ada urusan lobi-lobi di sini, berpikir. Kamu ekspor nikel hanya dapat US$ 600 juta -700 juta dolar. Sekarang kamu bikin added value, kamu dapat tahun lalu kita sudah ekspor stainless steel US$ 5,8 miliar. Tahun ini US$ 7,5 miliar dolar, tahun depan itu akan US$ 12 miliar dan akan terus bertambah sejalan dengan investasi.
Sekarang pilih mana, ini generasi kalian bukan generasi saya. Jadi janganlah orang ngomong asal bilang ini lobi, tidak ada urusan, datang ke saya siapa yang ngomong itu!
Jadi kapan keluar itu larangan ekspor nikel, Pak?
Saya tidak tahu, ada di Presiden Jokowi. Beliau sudah kita kasih angka-angkanya dan beliau paham betul, beliau ingin melihat added value.
(gus/gus) Next Article Luhut Mau Atur Tata Niaga Nikel, ESDM Belum Tahu
Wacana pelarangan ini heboh sejak 12 Agustus 2019, dan sampai saat ini masih bergulir. Dua kementerian teknis lainnya, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan pernyataan yang jelas terkait kabar ini.
Dijumpai di sela acara Indonesia - Africa Infrastructure Dialogue (IAID) Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). Berikut pernyataan lengkap Menko Luhut Pandjaitan.
Soal larangan ekspor bijih nikel?
Saya kira tunggu saja nanti dari presiden. Tapi saya ingin sampaikan undang-undang kan sudah ada, minerba itu. Tapi yang paling penting seperti saya sering bolang, nilai tambah.
Jadi kalau nikel itu kita larang, itu yang di bawah grade 1,7 akan bisa diekstrak ke cobalt. Dari sana bisa jadi bahan material baterai lithium dan 70% itu semua ada di Indonesia. Jadi kita akan menjadi produsen baterai lithium terbesar di dunia. Artinya apa? Kita akan jadi global player, kan ini nilai tambah. Jadi jangan sekarang karena dia ekspor dapat sedikit, lantas dia korbankan satu planning besar.
Saya lapor presiden mengenai ini dan presiden sangat paham, karena dengan ditutup nanti, waktu akan ditentukan presiden, itu kita akan bisa melihat investasi sampai tahun 2023 itu mencapai US$ 18-70 miliar dan ekspor kita by the time akan sampai kira-kira US$ 34 miliar dolar.
 Foto: Menko Maritim Luhut Pandjaitan (dok. Kemenko Maritim) |
Tapi, ada keluhan dari pengusaha nikel?
Pertanyaan saya, dari kapan keluhan itu? Dari dulu kan? Coba lihat sekarang Antam itu 40% kerjaannya ekspor saja. Sekian puluh tahun, ada pabriknya tapi itu-itu saja. Saya tak ada apa-apa, saya hanya lihat ini national interest tak ada yang lain.
Kabarnya ada lobi-lobi dari perusahaan smelter China juga?
Tidak juga, lama sudah saya sampaikan ke presiden. Seperti kemarin India. India kemarin datang investasi US$ 1 miliar untuk bangun smelter karena kebetulan mereka punya konsesi nikel. Tapi satu syarat, kalian harus banned (ekspor) karena kalau tidak dibanned ngapain bikin pabrik di sini. Bikin saja di India atau China.
Jadi benar tidak ada lobi?
Tidak ada lobi, ini logika saja. Saya ulangi tidak ada urusan lobi-lobi di sini, berpikir. Kamu ekspor nikel hanya dapat US$ 600 juta -700 juta dolar. Sekarang kamu bikin added value, kamu dapat tahun lalu kita sudah ekspor stainless steel US$ 5,8 miliar. Tahun ini US$ 7,5 miliar dolar, tahun depan itu akan US$ 12 miliar dan akan terus bertambah sejalan dengan investasi.
Sekarang pilih mana, ini generasi kalian bukan generasi saya. Jadi janganlah orang ngomong asal bilang ini lobi, tidak ada urusan, datang ke saya siapa yang ngomong itu!
Jadi kapan keluar itu larangan ekspor nikel, Pak?
Saya tidak tahu, ada di Presiden Jokowi. Beliau sudah kita kasih angka-angkanya dan beliau paham betul, beliau ingin melihat added value.
(gus/gus) Next Article Luhut Mau Atur Tata Niaga Nikel, ESDM Belum Tahu
Most Popular