Wiranto Sebut 3 Kendala Soal Karhutla: dari Hujan Hingga Uang
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
21 August 2019 16:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto memimpin rapat koordinasi terkait kebakaran hutan dan lahan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/8/2019). Turut hadir dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Dalam keterangan pers selepas rapat, Wiranto menilai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini patut diwaspadai lantaran jumlah titik api lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan Siti Nurbaya, jumlah titik api berfluktuasi antara 900 hingga 1.000 titik.
"Kebakaran hutan itu persentase terbesar karena ulah manusia. Buka lahan dengan bakar hutan dan lain-lain. Rapat tadi coba melihat kondisi saat ini gimana, apakah kesiapan kita, prosedur, pasukan pemadam, kelengkapan, sarana, penegakan hukumnya. Kita bahas ternyata ada tiga poin yang perlu menjadi perhatian," ujar Wiranto.
Pertama, hujan. Masalahnya, menurut Wiranto, di sejumlah tempat hujan belum turun. Hujan buatan dapat menjadi solusi, tapi tergantung ramalan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
"Sebanyak 70% awan paling tidak. Hujan alam enggak ada, hujan buatan enggak bisa. Sekarang ada 37 pesawat heli untuk water bombing," ujar Wiranto.
Kedua, penegakan hukum. Wiranto menilai aparat kurang tegas untuk berantas pembakar-pembakar hutan.
"Kita juga kasihan masyarakat, maka kita coba pemerintah daerah, swasta, ajak rakyat dari pembakar hutan pertanian, dijadikan... korporasi kan punya traktor, bisa dibantu masyarakat, jadi tidak bakar hutan, tapi pakai alat berat," ujarnya.
Ketiga, masalah pendanaan. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu mengatakan ada concern terkait dana tanggap darurat. Hal itu penting untuk gaji dan insentif pada personel pasukan pemadam kebakaran hutan senilai Rp 145 ribu/orang/hari. Jumlah petugas yang terlibat mencapai 23 ribu orang.
"Presiden arahannya ini tugas daerah, jangan tergantung pusat, tugas gubernur, bupati yang daerahnya rawan kebakaran. Segala koordinasi lebih aktifkan di sana untuk mengatasi api," kata Wiranto.
(miq/miq) Next Article Temui WHO, Wiranto Sebut RI Bebas Corona Bukan Asal Bicara
Dalam keterangan pers selepas rapat, Wiranto menilai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini patut diwaspadai lantaran jumlah titik api lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan Siti Nurbaya, jumlah titik api berfluktuasi antara 900 hingga 1.000 titik.
"Kebakaran hutan itu persentase terbesar karena ulah manusia. Buka lahan dengan bakar hutan dan lain-lain. Rapat tadi coba melihat kondisi saat ini gimana, apakah kesiapan kita, prosedur, pasukan pemadam, kelengkapan, sarana, penegakan hukumnya. Kita bahas ternyata ada tiga poin yang perlu menjadi perhatian," ujar Wiranto.
"Sebanyak 70% awan paling tidak. Hujan alam enggak ada, hujan buatan enggak bisa. Sekarang ada 37 pesawat heli untuk water bombing," ujar Wiranto.
 Foto: Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air untuk memadamkan kebakaran hutran di Tapung, provinsi Riau, Indonesia, Kamis, (1/8/2019). (AP Photo/Rafka Majjid) |
Kedua, penegakan hukum. Wiranto menilai aparat kurang tegas untuk berantas pembakar-pembakar hutan.
"Kita juga kasihan masyarakat, maka kita coba pemerintah daerah, swasta, ajak rakyat dari pembakar hutan pertanian, dijadikan... korporasi kan punya traktor, bisa dibantu masyarakat, jadi tidak bakar hutan, tapi pakai alat berat," ujarnya.
Ketiga, masalah pendanaan. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu mengatakan ada concern terkait dana tanggap darurat. Hal itu penting untuk gaji dan insentif pada personel pasukan pemadam kebakaran hutan senilai Rp 145 ribu/orang/hari. Jumlah petugas yang terlibat mencapai 23 ribu orang.
"Presiden arahannya ini tugas daerah, jangan tergantung pusat, tugas gubernur, bupati yang daerahnya rawan kebakaran. Segala koordinasi lebih aktifkan di sana untuk mengatasi api," kata Wiranto.
(miq/miq) Next Article Temui WHO, Wiranto Sebut RI Bebas Corona Bukan Asal Bicara
Most Popular