BUMN Saat Ini: Sinergi Membangun Negeri Berujung Korupsi?
Redaksi, CNBC Indonesia
01 August 2019 10:34
"Selain untuk meningkatkan efisiensi, sinergi BUMN hadir untuk Negeri dalam rangka memperbaiki ketimpangan serta memeratakan kesejahteraan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia."
Hal itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Kala itu Rini menyampaikan Kuliah Umum tentang Sinergi BUMN Membangun Negeri di Grand Studio Metro TV Kebon Jeruk.
Rini menjelaskan betapa pentingnya holding BUMN untuk menyatukan dan menyinergikan BUMN dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.
BUMN sebagai agen pembangunan berperan untuk mengelola sumber daya Indonesia untuk kemakmuran masyarakat. Selain itu, BUMN juga wajib untuk mendapatkan keuntungan untuk menjaga sustainability perusahaan sampai generasi berikutnya.
Lebih dari puluhan BUMN saling bekerja sama sejak Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri pada 26 Oktober 2014 dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Di BUMN Industri strategis misalnya, kurang lebih di 2018 sendiri ada 11 MoU antar sesama BUMN. PT Dirgantara Indonesia, PT Industri Nuklir, PT Industri Kereta Api dan masih banyak lagi.
Dari niatan Menteri Rini yang ingin menyinergikan BUMN tersebut tidak semua berjalan dengan mulus. Pasalnya, beberapa kasus terjadi saat sinergi tersebut berjalan.
HALAMAN SELANJUTNYA NEXT >> SENGKARUT MASALAH BUMN
Dari niatan Menteri Rini yang ingin menyinergikan BUMN tersebut tidak semua berjalan dengan mulus. Pasalnya, beberapa kasus terjadi saat sinergi tersebut berjalan.
Strategi sinergi tersebut juga mengundang beberapa kritikan. Setidaknya, ada dua kritikan yang mengemuka. Pertama, terkait dengan praktik sinergi tersebut yang rawan menimbulkan praktik bisnis monopoli yang berujung pada inefisiensi industri serta fraud. Kita melihat eskalasi jumlah kasus-kasus di BUMN dalam tiga tahun terakhir ini.
Hal ini sudah pernah disuarakan oleh Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Saidah Sakwan pada 2016 dengan mengingatkan bahwa holding BUMN dan sinergi BUMN sangat rawan dengan praktik monopoli. Alasannya, sinergi memungkinkan para petinggi BUMN untuk mem-barrier pemain usaha lain untuk masuk ke sektor yang mereka garap.
Kedua, terjadinya pengkerdilan sektor swasta karena proyek-proyek yang dalam logika business to business (B to B) bisa digarap oleh swasta pada akhirnya diraup semuanya oleh BUMN. Swasta pun hanya bisa gigit jari dan berharap proyek non-pemerintah masih bergulir di tengah stagnannya pertumbuhan ekonomi di angka 5%.
Masih hangat masalah BUMN kakap seperti Garuda Indonesia hingga Eks Dirut PLN Sofyan Basir yang ditahan KPK kini tambah lagi. Dua BUMN yakni PT Angkasa Pura II dan PT Inti kena OTT.
Angkasa Pura II adalah BUMN pengelola bandara di Indonesia. Situs resmi perseroan mengungkapkan AP II mengelola 14 bandara di antaranya Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak), Husein Sastranegara (Bandung), Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), dan Silangit (Tapanuli Utara).
Sementara INTI adalah BUMN yang fokus pada industri telekomunikasi, elektronika, informatika, dan kelistrikan/energi.
HALAMAN SELANJUTNYA NEXT >>> KRONOLOGI OTT KPK
OTT KPK tersebut melibatkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam. Dia diamankan karena diduga menerima suap terkait proyek yang dikerjakan oleh BUMN lainnya.
"Ya benar. KPK mengkonfirmasi adanya kegiatan tangkap tangan yang dilakukan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Kamis (1/8/2019) dini hari.
Basaria mengatakan ada lima orang yang diamankan dalam OTT yang dilakukan di Jakarta Selatan tersebut. Tim KPK juga mengamankan sejumlah uang saat proses OTT.
"Ditemukan juga uang dalam bentuk Dolar Singapura," ujarnya.
Berikut sederet fakta OTT KPK sejauh ini:
1. Terkait Suap Antar-BUMN
Andra Y Agussalam diduga menerima suap dari pihak PT Inti (Industri Telekomunikasi Indonesia). PT Inti juga merupakan BUMN.
"Ditemukan bukti-bukti awal bahwa telah terjadi transaksi di antara dua pihak dari BUMN. Diduga telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu direksi di PT Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT Inti," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Kamis (1/8).
Namun, KPK belum menjelaskan detail dugaan pemberian itu terkait proyek apa.
2. KPK Amankan 5 Orang
Ada lima orang yang diamankan dalam OTT terhadap Dirkeu AP II Andra Y Agussalam tersebut. Kelima orang itu terdiri dari unsur direksi BUMN AP II hingga pegawai di PT Inti.
"Tim KPK telah mengamankan lima orang dari unsur direksi PT AP II, pihak dari PT Inti, dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Kamis (1/8).
Syarif belum menjelaskan identitas detail pihak yang diamankan tersebut.
3. Sita Duit Rp 1 Miliar
KPK turut menyita duit dalam pecahan dolar Singapura saat OTT tersebut. Jumlah yang disita disebut setara dengan Rp 1 miliar.
"Ditemukan juga uang dalam bentuk dolar Singapura setara hampir Rp 1 miliar yang kemudian diamankan tim sebagai bagian dari barang bukti di lokasi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.
4. Status Hukum Ditentukan Hari Ini
KPK masih memeriksa para pihak yang diamankan dalam OTT ini. Kelima orang yang terjaring OTT tersebut masih berstatus sebagai terperiksa.
"Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka KPK akan memaksimalkan waktu 24 jam ini sebelum menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut," ucap Basaria.
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan dengan banyaknya kasus di BUMN, Menteri Rini merupakan salah satu Menteri yang terancam posisinya. "Menteri BUMN juga kocar kacir melihat Direksi beberapa BUMN tersandung kasus korupsi misalnya Dirut PLN Sofyan Basir dan terbaru adalah laporan keuangan Garuda Indonesia yang sudah terbukti bermasalah," paparnya.
Ada apa dengan BUMN Kita?
(RCI) Next Article Pengamat:Wajar Jika Erick Thohir Tentukan Target Dividen BUMN
Hal itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Kala itu Rini menyampaikan Kuliah Umum tentang Sinergi BUMN Membangun Negeri di Grand Studio Metro TV Kebon Jeruk.
Rini menjelaskan betapa pentingnya holding BUMN untuk menyatukan dan menyinergikan BUMN dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.
 Foto: Menteri BUMN Rini Sumarno di Peresmian pembangunan Halal Park. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Lebih dari puluhan BUMN saling bekerja sama sejak Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri pada 26 Oktober 2014 dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Di BUMN Industri strategis misalnya, kurang lebih di 2018 sendiri ada 11 MoU antar sesama BUMN. PT Dirgantara Indonesia, PT Industri Nuklir, PT Industri Kereta Api dan masih banyak lagi.
Dari niatan Menteri Rini yang ingin menyinergikan BUMN tersebut tidak semua berjalan dengan mulus. Pasalnya, beberapa kasus terjadi saat sinergi tersebut berjalan.
HALAMAN SELANJUTNYA NEXT >> SENGKARUT MASALAH BUMN
Dari niatan Menteri Rini yang ingin menyinergikan BUMN tersebut tidak semua berjalan dengan mulus. Pasalnya, beberapa kasus terjadi saat sinergi tersebut berjalan.
 Foto: Arif Gunawan / Tim Riset CNBC Indonesia |
Strategi sinergi tersebut juga mengundang beberapa kritikan. Setidaknya, ada dua kritikan yang mengemuka. Pertama, terkait dengan praktik sinergi tersebut yang rawan menimbulkan praktik bisnis monopoli yang berujung pada inefisiensi industri serta fraud. Kita melihat eskalasi jumlah kasus-kasus di BUMN dalam tiga tahun terakhir ini.
Hal ini sudah pernah disuarakan oleh Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Saidah Sakwan pada 2016 dengan mengingatkan bahwa holding BUMN dan sinergi BUMN sangat rawan dengan praktik monopoli. Alasannya, sinergi memungkinkan para petinggi BUMN untuk mem-barrier pemain usaha lain untuk masuk ke sektor yang mereka garap.
Kedua, terjadinya pengkerdilan sektor swasta karena proyek-proyek yang dalam logika business to business (B to B) bisa digarap oleh swasta pada akhirnya diraup semuanya oleh BUMN. Swasta pun hanya bisa gigit jari dan berharap proyek non-pemerintah masih bergulir di tengah stagnannya pertumbuhan ekonomi di angka 5%.
Masih hangat masalah BUMN kakap seperti Garuda Indonesia hingga Eks Dirut PLN Sofyan Basir yang ditahan KPK kini tambah lagi. Dua BUMN yakni PT Angkasa Pura II dan PT Inti kena OTT.
Angkasa Pura II adalah BUMN pengelola bandara di Indonesia. Situs resmi perseroan mengungkapkan AP II mengelola 14 bandara di antaranya Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak), Husein Sastranegara (Bandung), Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), dan Silangit (Tapanuli Utara).
Sementara INTI adalah BUMN yang fokus pada industri telekomunikasi, elektronika, informatika, dan kelistrikan/energi.
HALAMAN SELANJUTNYA NEXT >>> KRONOLOGI OTT KPK
OTT KPK tersebut melibatkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam. Dia diamankan karena diduga menerima suap terkait proyek yang dikerjakan oleh BUMN lainnya.
"Ya benar. KPK mengkonfirmasi adanya kegiatan tangkap tangan yang dilakukan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Kamis (1/8/2019) dini hari.
Basaria mengatakan ada lima orang yang diamankan dalam OTT yang dilakukan di Jakarta Selatan tersebut. Tim KPK juga mengamankan sejumlah uang saat proses OTT.
"Ditemukan juga uang dalam bentuk Dolar Singapura," ujarnya.
Berikut sederet fakta OTT KPK sejauh ini:
1. Terkait Suap Antar-BUMN
Andra Y Agussalam diduga menerima suap dari pihak PT Inti (Industri Telekomunikasi Indonesia). PT Inti juga merupakan BUMN.
"Ditemukan bukti-bukti awal bahwa telah terjadi transaksi di antara dua pihak dari BUMN. Diduga telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu direksi di PT Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT Inti," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Kamis (1/8).
Namun, KPK belum menjelaskan detail dugaan pemberian itu terkait proyek apa.
2. KPK Amankan 5 Orang
Ada lima orang yang diamankan dalam OTT terhadap Dirkeu AP II Andra Y Agussalam tersebut. Kelima orang itu terdiri dari unsur direksi BUMN AP II hingga pegawai di PT Inti.
"Tim KPK telah mengamankan lima orang dari unsur direksi PT AP II, pihak dari PT Inti, dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Kamis (1/8).
Syarif belum menjelaskan identitas detail pihak yang diamankan tersebut.
3. Sita Duit Rp 1 Miliar
KPK turut menyita duit dalam pecahan dolar Singapura saat OTT tersebut. Jumlah yang disita disebut setara dengan Rp 1 miliar.
"Ditemukan juga uang dalam bentuk dolar Singapura setara hampir Rp 1 miliar yang kemudian diamankan tim sebagai bagian dari barang bukti di lokasi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.
4. Status Hukum Ditentukan Hari Ini
KPK masih memeriksa para pihak yang diamankan dalam OTT ini. Kelima orang yang terjaring OTT tersebut masih berstatus sebagai terperiksa.
"Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka KPK akan memaksimalkan waktu 24 jam ini sebelum menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut," ucap Basaria.
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan dengan banyaknya kasus di BUMN, Menteri Rini merupakan salah satu Menteri yang terancam posisinya. "Menteri BUMN juga kocar kacir melihat Direksi beberapa BUMN tersandung kasus korupsi misalnya Dirut PLN Sofyan Basir dan terbaru adalah laporan keuangan Garuda Indonesia yang sudah terbukti bermasalah," paparnya.
Ada apa dengan BUMN Kita?
(RCI) Next Article Pengamat:Wajar Jika Erick Thohir Tentukan Target Dividen BUMN
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular