Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Anggaran Riset yang Cuma Rp 35 T
31 July 2019 13:12
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (CNBC Indonesia/Lidya Kembaren)
Jakarta, CNBC Indonesia - Riset sangat penting bagi Indonesia. Dengan riset maka masyarakat bisa mendapatkan data yang pasti dan benar. Sayangnya anggaran riset Indonesia masih cukup rendah ketimbang negara-negara berkembang lain, apalagi negara maju.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, jika berbicara tentang riset maka sudah pasti tidak bisa lepas dari pendidikan. Pasalnya, dana riset adalah bagian dari dana pendidikan meski porsinya hanya kecil.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 492,5 triliun pada 2019 dan untuk riset hanya sebesar Rp 35,7 triliun.
"Total itu disebutkan sebagai anggaran pendidikan Indonesia 2019 yang di dalamnya mengenai penelitian Rp 35,7 triliun," ujar Sri Mulyani di Soehana Hall, SCBD, Rabu (31/7/2019).
Bendahara negara ini menjelaskan, pihaknya telah koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menata alokasi pendidikan Indonesia.
Apalagi anggaran riset yang hanya Rp 35 triliun tersebut juga dikatakan Sri Mulyani dialokasikan ke 45 Kementerian/Lembaga (KL). Artinya anggaran sangat kecil dan tidak terasa manfaatnya.
Oleh karenanya, ia juga ingin peran swasta dalam pendanaan penelitian lebih meningkat, salah satu caranya yakni pemerintah memberikan insentif. Karena saat ini dana penelitian hanya berasal dari pemerintah.
"Dengan anggaran pendidikan dan penelitian yang tadi, kita dihadapkan pada desain tata kelola. Tapi pertama kita lihat society kita kontribusi terhadap kegiatan penelitian masih didominasi pemerintah, 66% dari total belanja penelitian di Indonesia itu dari pemerintah."
"Peranan swasta hanya 10%. Dominasi pemerintah atau kurangnya partisipasi swasta pasti ada penyebabnya, paling mudah, tidak ada insentif. Jadi, pemerintah mengeluarkan," jelasnya.
Dari sisi penggunaannya, anggaran riset tersebut hanya sekitar 43,7% atau di bawah 50% yang benar-benar dipakai untuk penelitian. Sisa anggarannya digunakan untuk belanja operasional seperti gaji pegawai.
"Sisanya dipakai untuk alokasi jasa iptek dan belanja modal dan bahkan untuk pendidikan dan pelatihan. Tidak langsung riset tapi supporting. Itu gambarkan bahwa aktivitas pendukung dan anggaran dananya besar. Ini sesuatu yang harus diteliti dan dikaji apa yang salah," kata dia.
Oleh karenanya, ia menilai desain lembaga dan tata kelola penggunaan anggaran harus diperbaiki. Peran swasta juga diharapkan bisa seimbang dengan peran pemerintah.
"Saya berharap dapat dipikirkan bisakah pemerintah dengan pemda swasta memikirkan sebuah ekosistem di mana share services bisa dilakukan di mana teknologi sekarang memungkinkan. Jadi, setiap penelitian tidak harus dikeluarkan dari scratch. Alokasi benar ditujukan untuk the real penelitian," tegasnya.
(dru)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, jika berbicara tentang riset maka sudah pasti tidak bisa lepas dari pendidikan. Pasalnya, dana riset adalah bagian dari dana pendidikan meski porsinya hanya kecil.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 492,5 triliun pada 2019 dan untuk riset hanya sebesar Rp 35,7 triliun.
"Total itu disebutkan sebagai anggaran pendidikan Indonesia 2019 yang di dalamnya mengenai penelitian Rp 35,7 triliun," ujar Sri Mulyani di Soehana Hall, SCBD, Rabu (31/7/2019).
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (CNBC Indonesia/Lidya Kembaren) |
Bendahara negara ini menjelaskan, pihaknya telah koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menata alokasi pendidikan Indonesia.
Apalagi anggaran riset yang hanya Rp 35 triliun tersebut juga dikatakan Sri Mulyani dialokasikan ke 45 Kementerian/Lembaga (KL). Artinya anggaran sangat kecil dan tidak terasa manfaatnya.
Oleh karenanya, ia juga ingin peran swasta dalam pendanaan penelitian lebih meningkat, salah satu caranya yakni pemerintah memberikan insentif. Karena saat ini dana penelitian hanya berasal dari pemerintah.
"Dengan anggaran pendidikan dan penelitian yang tadi, kita dihadapkan pada desain tata kelola. Tapi pertama kita lihat society kita kontribusi terhadap kegiatan penelitian masih didominasi pemerintah, 66% dari total belanja penelitian di Indonesia itu dari pemerintah."
"Peranan swasta hanya 10%. Dominasi pemerintah atau kurangnya partisipasi swasta pasti ada penyebabnya, paling mudah, tidak ada insentif. Jadi, pemerintah mengeluarkan," jelasnya.
Dari sisi penggunaannya, anggaran riset tersebut hanya sekitar 43,7% atau di bawah 50% yang benar-benar dipakai untuk penelitian. Sisa anggarannya digunakan untuk belanja operasional seperti gaji pegawai.
"Sisanya dipakai untuk alokasi jasa iptek dan belanja modal dan bahkan untuk pendidikan dan pelatihan. Tidak langsung riset tapi supporting. Itu gambarkan bahwa aktivitas pendukung dan anggaran dananya besar. Ini sesuatu yang harus diteliti dan dikaji apa yang salah," kata dia.
Oleh karenanya, ia menilai desain lembaga dan tata kelola penggunaan anggaran harus diperbaiki. Peran swasta juga diharapkan bisa seimbang dengan peran pemerintah.
"Saya berharap dapat dipikirkan bisakah pemerintah dengan pemda swasta memikirkan sebuah ekosistem di mana share services bisa dilakukan di mana teknologi sekarang memungkinkan. Jadi, setiap penelitian tidak harus dikeluarkan dari scratch. Alokasi benar ditujukan untuk the real penelitian," tegasnya.
Artikel Selanjutnya
Akhir Februari, APBN 2020 Catat Defisit Rp 62,8 T
(dru)
