'Oposisi Bagus itu yang Konstruktif, Kalau yang Hoax Enggak'

News - Fikri Muhammad & Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
02 July 2019 17:12
Salah satu isu yang mengemuka adalah keinginan petahana merangkul oposisi ke dalam pemerintahan.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara perihal dinamika politik nasional selepas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

Salah satu isu yang mengemuka adalah keinginan petahana merangkul oposisi ke dalam pemerintahan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah partai politik pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Kendati demikian, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak agar parpol pendukung Prabowo-Sandi tetap menjadi oposisi. Hal itu bertujuan untuk mengawal periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Foto: Capres dan Cawapres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno usai memberikan keterangan pers mengenai hasil sidang putusan MK (CNBC Indonesia/Rehia Indrayanti Beru Sebayang)



Ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (2/7/2019), Menko Kemaritiman Letnan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, oposisi masuk ke dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bergantung kepada kepala negara. Namun, Luhut punya penilaian tersendiri terhadap oposisi.

"Ya oposisi bagus yang konstruktif kalau yang hoax enggak," ujarnya.



Perihal oposisi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menceritakan pengalaman semasa memerintah dengan Jokowi pada periode 2014-2019. Hal itu disampaikan JK kepada wartawan saat ditemui di kantornya.

"Waktu 2014, mula-mula awalnya saya dengan Pak Jokowi koalisinya hanya 41%. Jadi supaya di atas 50%, masuk PAN, Golkar, PPP, menjadi 60% sekarang koalisi yang mendukung Pak Jokowi sudah 60%. Artinya bahwa sudah cukup aman pemerintah ini di DPR sebenarnya," katanya.

"(Koalisi) 60 persen juga itu kan kadang-kadang tetap memberikan kritik ke pemerintah juga. Tetap. Tidak berarti semuanya langsung ditunggu otoriter tidak. Karena dibutuhkan, pemerintah juga butuh kritik. Di samping oposisi juga, partai pemerintah juga kadang mengkritik juga pemerintah di DPR," lanjut JK.

[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading