POD Blok Masela Ditargetkan Rampung Semester I
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
08 April 2019 16:56
Jakarta, CNBC Indonesia- Pembahasan proyek lapangan Abadi Blok Masela sampai saat ini masih terus bergulir. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan, semester I 2019 ini, rencana pengembangannya (plan of development/POD) harus rampung.
"Harusnya (semester I 2019) POD semuanya selesai, tidak cuma capex dan insentifnya saja," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (8/4/2019).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, persoalan belanja modal (capex) dan insentif masih menjadi yang dibahas saat ini. Sebab, insentif yang akan diberikan nanti tergantung jumlah capex yang dianggarkan.
"Kalau seandainya capex tinggi, lalu tidak bisa di-cover dengan ketentuan yang standar maka tentu harus ada insentif-insentif. Makanya sekarang yang kami cari adalah berapa capex yang rasional, setelah itu baru bicara masalah lain-lain, apakah itu split atau insentif lain," jelas Dwi.
Selain proyek Masela, proyek ultra laut dalam juga tidak luput dalam pembahasan. Malah, kata Dwi, proyek IDD bisa selesai lebih dulu dibanding proyek Masela.
"Sudah ajukan POD-nya kan, tinggal dikaji. Kajian biayanya sudah, dan tingkat keekonomisannya. Mudah-mudahan IDD (POD-nya selesai) sebelum Lebaran," pungkas Dwi.
Adapun, sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan tidak ada masalah dalam pengembangan kilang gas blok Masela. "Jadi tetap di On Shore (darat)," kata Luhut saat dijumpai di kantornya, Senin (8/4/2019).
Tidak hanya itu, pembahasan Masela kata Luhut juga akan langsung dibahas dengan Chairman Shell yang pada tanggal 21 mendatang akan datang ke RI dan meminta bertemu dengannya. Salah satu agendanya adalah tentang pembahasan seribu hektar lahan yang akan digunakan untuk proyek.
"Chairman Shell akan ke Indonesia tanggal 21 dan minta bertemu saya. Ada 1000 hektar lahan agar bisa segera dibebaskan saya minta setahun beres gitu," jelasnya.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menambahkan bahwa pekan lalu ada pertemuan dengan SKK Migas. "Intinya keputusan untuk melakukan di darat tetap dilakukan. Nah yang jadi topik diskusi adalah pengadaan lahan 1400 hektare yang diperlukan," katanya.
Untuk membebaskan ribuan hektare lahan ini perlu proses dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah ingin agar pembebasan lahan ini bisa lebih cepat dan rampung dalam waktu setengah tahun. Selain itu, masih ada juga bahasan soal permintaan tambahan insentif dan split yang masih didiskusikan.
"Diharapkan kalau semua berjalan lancar POD akan segera dapat disepakati," jelasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Dwi Soetjipto Janji Masela Bisa Kelar Lebih Cepat
"Harusnya (semester I 2019) POD semuanya selesai, tidak cuma capex dan insentifnya saja," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (8/4/2019).
"Kalau seandainya capex tinggi, lalu tidak bisa di-cover dengan ketentuan yang standar maka tentu harus ada insentif-insentif. Makanya sekarang yang kami cari adalah berapa capex yang rasional, setelah itu baru bicara masalah lain-lain, apakah itu split atau insentif lain," jelas Dwi.
Selain proyek Masela, proyek ultra laut dalam juga tidak luput dalam pembahasan. Malah, kata Dwi, proyek IDD bisa selesai lebih dulu dibanding proyek Masela.
"Sudah ajukan POD-nya kan, tinggal dikaji. Kajian biayanya sudah, dan tingkat keekonomisannya. Mudah-mudahan IDD (POD-nya selesai) sebelum Lebaran," pungkas Dwi.
Adapun, sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan tidak ada masalah dalam pengembangan kilang gas blok Masela. "Jadi tetap di On Shore (darat)," kata Luhut saat dijumpai di kantornya, Senin (8/4/2019).
Tidak hanya itu, pembahasan Masela kata Luhut juga akan langsung dibahas dengan Chairman Shell yang pada tanggal 21 mendatang akan datang ke RI dan meminta bertemu dengannya. Salah satu agendanya adalah tentang pembahasan seribu hektar lahan yang akan digunakan untuk proyek.
"Chairman Shell akan ke Indonesia tanggal 21 dan minta bertemu saya. Ada 1000 hektar lahan agar bisa segera dibebaskan saya minta setahun beres gitu," jelasnya.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menambahkan bahwa pekan lalu ada pertemuan dengan SKK Migas. "Intinya keputusan untuk melakukan di darat tetap dilakukan. Nah yang jadi topik diskusi adalah pengadaan lahan 1400 hektare yang diperlukan," katanya.
Untuk membebaskan ribuan hektare lahan ini perlu proses dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah ingin agar pembebasan lahan ini bisa lebih cepat dan rampung dalam waktu setengah tahun. Selain itu, masih ada juga bahasan soal permintaan tambahan insentif dan split yang masih didiskusikan.
"Diharapkan kalau semua berjalan lancar POD akan segera dapat disepakati," jelasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Dwi Soetjipto Janji Masela Bisa Kelar Lebih Cepat
Most Popular