Prabowo Janji Tarif Listrik Turun Dalam 100 Hari, Mungkinkah?
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
08 April 2019 12:51
Jakarta, CNBC Indonesia- Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjanjikan akan menurunkan tarif listrik di 100 hari pertama jika mereka terpilih nanti. Paslon ini menilai, tarif listrik masih mahal.
"Insyallah kalau dapat mandat dari rakyat, kami akan turunkan harga-harga. Hitungan para pakar, Bung Rizal Ramli [eks Menko Maritim] 100 hari pertama tarif listrik bisa turun. Saya tanya, kenapa selama ini tinggi? Biasa Pak, banyak yang minta setoran," ujar Prabowo diikuti tepuk tangan ribuan pendukungnya, Minggu (7/4/2019).
Benarkah perhitungan Bung Rizal Ramli dkk?
Janji Prabowo-Sandi sejatinya memang manis. Namun, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, janji manis tersebut berpotensi membahayakan keuangan PT PLN (Persero). Padahal, menurut Fabby marjin ideal untuk PLN adalah 10-12%.
"Secara ekonomi peluang Untuk menurunkan tarif listrik sangat kecil karena dg tarif sekarang pun, margin PLN sangat rendah hanya 2-4%, jauh dibandingkan margin ideal 10-12%," ujar Fabby kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Senin (8/4/2019).
Lebih lanjut, Fabby menjelaskan, nilai tukar menjadi faktor penting dalam peningkatan biaya PLN. Kalau dilihat dari sisi TDL (tarif dasar listrik) saat ini sebesar Rp 1.467/kWh, nilai dalam dolar AS itu sekitar US$ 10 sen/kwh dengan nilai tukar saat ini. Apabila dibandingkan ketika 2017 dengan nilai tukar rata-rata di Rp 13,500/US$, maka tarif dalam dolar AS adalah US$10,8/kwh.
"Jadi dengan mempertimbangkan faktor kurs dan inflasi, sebenarnya tarif listrik secara real turun sebesar 10%. Jadi artinya tarif yang sekarang itu sebenarnya sudah terlalu murah. Tapi ini yang tidak terlihat langsung oleh masyarakat," tambah Fabby.
Sehingga, menurutnya, jika tarif listrik diturunkan lagi, maka marjin PLN akan semakin tergerus, meski sudah ada kebijakan DMO harga batu bara. Kalau PLN merugi, lanjut Fabby, dampaknya tidak baik pada rating investasi pemerintah.
"Jadi memang pemerintah perlu hati-hati dalam menangani persoalan listrik. Saya mendesak pemerintah dan semua pihak agar menghindari politisasi tarif listrik untuk menjaga iklim investasi di sektor listrik dan energi tetap sehat. Selain itu memberikan peluang ada kompetisi terhadap pilihan energi lain selain batu bara," pungkas Fabby.
Adapun, hal serupa juga disampaikan oleh Ekonom INDEF Berly Martawardaya. Ia mengatakan, "Untuk jangka pendek, agak sulit harga listrik diturunkan, kecuali harga energi (migas dan batu bara) turun drastis, atau ada penambahan subsidi energi di APBNP 2019," tandas Berly.
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Tagihan Listrik Bengkak, Pelanggan Bisa Mencicil ke PLN
"Insyallah kalau dapat mandat dari rakyat, kami akan turunkan harga-harga. Hitungan para pakar, Bung Rizal Ramli [eks Menko Maritim] 100 hari pertama tarif listrik bisa turun. Saya tanya, kenapa selama ini tinggi? Biasa Pak, banyak yang minta setoran," ujar Prabowo diikuti tepuk tangan ribuan pendukungnya, Minggu (7/4/2019).
Janji Prabowo-Sandi sejatinya memang manis. Namun, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, janji manis tersebut berpotensi membahayakan keuangan PT PLN (Persero). Padahal, menurut Fabby marjin ideal untuk PLN adalah 10-12%.
"Secara ekonomi peluang Untuk menurunkan tarif listrik sangat kecil karena dg tarif sekarang pun, margin PLN sangat rendah hanya 2-4%, jauh dibandingkan margin ideal 10-12%," ujar Fabby kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Senin (8/4/2019).
Lebih lanjut, Fabby menjelaskan, nilai tukar menjadi faktor penting dalam peningkatan biaya PLN. Kalau dilihat dari sisi TDL (tarif dasar listrik) saat ini sebesar Rp 1.467/kWh, nilai dalam dolar AS itu sekitar US$ 10 sen/kwh dengan nilai tukar saat ini. Apabila dibandingkan ketika 2017 dengan nilai tukar rata-rata di Rp 13,500/US$, maka tarif dalam dolar AS adalah US$10,8/kwh.
"Jadi dengan mempertimbangkan faktor kurs dan inflasi, sebenarnya tarif listrik secara real turun sebesar 10%. Jadi artinya tarif yang sekarang itu sebenarnya sudah terlalu murah. Tapi ini yang tidak terlihat langsung oleh masyarakat," tambah Fabby.
Sehingga, menurutnya, jika tarif listrik diturunkan lagi, maka marjin PLN akan semakin tergerus, meski sudah ada kebijakan DMO harga batu bara. Kalau PLN merugi, lanjut Fabby, dampaknya tidak baik pada rating investasi pemerintah.
"Jadi memang pemerintah perlu hati-hati dalam menangani persoalan listrik. Saya mendesak pemerintah dan semua pihak agar menghindari politisasi tarif listrik untuk menjaga iklim investasi di sektor listrik dan energi tetap sehat. Selain itu memberikan peluang ada kompetisi terhadap pilihan energi lain selain batu bara," pungkas Fabby.
Adapun, hal serupa juga disampaikan oleh Ekonom INDEF Berly Martawardaya. Ia mengatakan, "Untuk jangka pendek, agak sulit harga listrik diturunkan, kecuali harga energi (migas dan batu bara) turun drastis, atau ada penambahan subsidi energi di APBNP 2019," tandas Berly.
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Tagihan Listrik Bengkak, Pelanggan Bisa Mencicil ke PLN
Most Popular