Desa & Kelurahan Sudah, Menkeu Mau Alokasikan Dana Kecamatan?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
20 March 2019 13:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana pengalokasian Dana Kecamatan mencuat dalam rapat koordinasi nasional camat di Hotel Ciputra, Jakarta, Rabu (20/3/2019). Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, sempat memberikan sinyal di hadapan para camat.
Dia mengatakan, ada keluhan dari para camat terkait kebutuhan anggaran untuk kecamatan. Keluhan itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang diteruskan kepada Sri Mulyani.
"Desa dan Lurah ada, kok Camat enggak dikasih. Nah nanti kami pikirkan saja dalam bentuk DAU [Dana Alokasi Umum]-nya. Karena kan Camat...," ucapan Sri Mulyani terhenti oleh tepuk tangan meriah para Camat.
"Ya, tepuk tangan boleh tapi ngomong sama bupati atau wali kota-nya masing-masing, dan sama DPRD-nya," lanjut Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan, sebenarnya anggaran untuk kecamatan bisa diambil melalui DAU yang disalurkan ke pemerintah daerah (pemda). Namun, dalam perancangan APBD di tiap pemda, penggunaan DAU tidak bisa diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Sri Mulyani juga enggan terlalu banyak 'menandai' DAU yang dalam hal itu akan disalurkan ke kecamatan. Artinya, kewenangan tetap menjadi milik pemda.
"Saya nggak bisa menjanjikan bahwa dana ini bisa langsung dikasih tanda, ini khusus untuk camat. Kalau itu dilakukan nanti DAU-nya banyak dikavling-kavling yang kemudian mengurangi esensi dari otonomi daerah," paparnya.
Meski begitu, Sri Mulyani tetap menaruh perhatian pada alokasi anggaran untuk kecamatan ini. Dia mengaku memahami aspirasi dari para camat terkait kebutuhan anggaran, terutama untuk pembinaan dan pengawasan realisasi Dana Desa dan Dana Kelurahan.
"Saya ingin nanti dengan pak Mendagri, kita duduk sama-sama deh. Desa dapat alokasi sesuai Dana Desa. Lurah juga mendapatkan, maka nanti perlu duduk sama-sama bagaimana membuat keseimbangan, alokasi melalui apa fungsinya untuk apa," tandasnya.
"Tapi jangan sampai kita cuma bilang pokoknya anggaran dinaikkan, tapi kita nggak tahu untuk apa," Sri Mulyani memperingatkan.
Simak video terkait kenaikan dan kesejahteraan PNS di tangan Jokowi di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Kemenkeu Tanpa Pegawai Baru 5 Tahun ke Depan
Dia mengatakan, ada keluhan dari para camat terkait kebutuhan anggaran untuk kecamatan. Keluhan itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang diteruskan kepada Sri Mulyani.
"Desa dan Lurah ada, kok Camat enggak dikasih. Nah nanti kami pikirkan saja dalam bentuk DAU [Dana Alokasi Umum]-nya. Karena kan Camat...," ucapan Sri Mulyani terhenti oleh tepuk tangan meriah para Camat.
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Sri Mulyani menegaskan, sebenarnya anggaran untuk kecamatan bisa diambil melalui DAU yang disalurkan ke pemerintah daerah (pemda). Namun, dalam perancangan APBD di tiap pemda, penggunaan DAU tidak bisa diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Sri Mulyani juga enggan terlalu banyak 'menandai' DAU yang dalam hal itu akan disalurkan ke kecamatan. Artinya, kewenangan tetap menjadi milik pemda.
"Saya nggak bisa menjanjikan bahwa dana ini bisa langsung dikasih tanda, ini khusus untuk camat. Kalau itu dilakukan nanti DAU-nya banyak dikavling-kavling yang kemudian mengurangi esensi dari otonomi daerah," paparnya.
Meski begitu, Sri Mulyani tetap menaruh perhatian pada alokasi anggaran untuk kecamatan ini. Dia mengaku memahami aspirasi dari para camat terkait kebutuhan anggaran, terutama untuk pembinaan dan pengawasan realisasi Dana Desa dan Dana Kelurahan.
"Saya ingin nanti dengan pak Mendagri, kita duduk sama-sama deh. Desa dapat alokasi sesuai Dana Desa. Lurah juga mendapatkan, maka nanti perlu duduk sama-sama bagaimana membuat keseimbangan, alokasi melalui apa fungsinya untuk apa," tandasnya.
"Tapi jangan sampai kita cuma bilang pokoknya anggaran dinaikkan, tapi kita nggak tahu untuk apa," Sri Mulyani memperingatkan.
Simak video terkait kenaikan dan kesejahteraan PNS di tangan Jokowi di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Kemenkeu Tanpa Pegawai Baru 5 Tahun ke Depan
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular