Rapat dengan JK-Sri Mulyani, Anies Sebut DKI Butuh Rp 571 T
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
11 March 2019 16:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan rapat terkait pembangunan infrastruktur DKI Jakarta di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/3/2019).
Turut hadir dalam rapat antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
"Kita lanjutkan diskusi bulan lalu. Kita akan lakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, pengolahan air limbah dan perumahan," kata Anies.
"Tadi dengan Menkeu dan Kepala Bappenas kita diskusikan besaran anggarannya. Yang diperlukan cukup besar, sebagian diproyeksikan melalui pinjaman, sebagian investasi, dan sebagian kemitraan dengan swasta," lanjutnya.
Saat dielaborasi, Anies menjelaskan jaringan moda raya terpadu (MRT) harus ditambah dari 16 kilometer menjadi 223 km. Kemudian Transjakarta dari 431 km menjadi 2.149 km. Sementara air bersih cakupannya harus 100% dari besaran sekarang 60%.
Pengelolaan air limbah dari saat ini 14% diproyeksikan bisa sampai 81%. Sedangkan permukiman tambahan dari sisi perumahan membutuhkan 600 unit rumah baru. Pun kereta dalam kota yang saat ini sebidang harus dinaikkan seluruhnya sepanjang 27km agar tak menghambat lalu lintas.
"Kesimpulan dari sidang kabinet waktu itu Pemprov DKI ditugaskan semua pembangunan ini harus selesai dalam 10 tahun. Jadi tidak bertahap 30 tahun hingga 40 tahun tapi dikebut dalam waktu 10 tahun sehingga bisa tuntas," kata Anies.
"Karena mau dikebut maka dananya harus dikejar. Proyeksi sementara dibutuhkan dana lebih dari Rp 571 triliun dalam 10 tahun untuk seluruh proyek tadi termasuk air bersih dan pengendalian banjir. Artinya kira-kira Rp 50 triliun per tahun," lanjutnya.
Lebih lanjut, Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan sudah mengidentifikasi sumber-sumber dana. Ada tim kecil dari Pemprov DKI Jakarta dan Kemenkeu yang akan menyusun perencanaan keuangan dan tindak lanjutnya.
Ditemui selepas rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan menjawab pertanyaan seputar rapat lantaran terburu-buru menghadiri rapat kerja di DPR. Sedangkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro tidak bersedia diwawancara.
Simak video terkait pengelolaan air Jakarta di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Luncurkan Rumah DP Rp 0, Anies: 52% Warga DKI Tak Punya Rumah
Turut hadir dalam rapat antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
"Kita lanjutkan diskusi bulan lalu. Kita akan lakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, pengolahan air limbah dan perumahan," kata Anies.
Saat dielaborasi, Anies menjelaskan jaringan moda raya terpadu (MRT) harus ditambah dari 16 kilometer menjadi 223 km. Kemudian Transjakarta dari 431 km menjadi 2.149 km. Sementara air bersih cakupannya harus 100% dari besaran sekarang 60%.
Pengelolaan air limbah dari saat ini 14% diproyeksikan bisa sampai 81%. Sedangkan permukiman tambahan dari sisi perumahan membutuhkan 600 unit rumah baru. Pun kereta dalam kota yang saat ini sebidang harus dinaikkan seluruhnya sepanjang 27km agar tak menghambat lalu lintas.
 Foto: Menteri Keuangan (Menkeu) meninjau proyek Moda Raya Terpadu (MRT) dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia hingga Stasiun Lebak Bulus. (Dok. Kemenkeu) |
"Kesimpulan dari sidang kabinet waktu itu Pemprov DKI ditugaskan semua pembangunan ini harus selesai dalam 10 tahun. Jadi tidak bertahap 30 tahun hingga 40 tahun tapi dikebut dalam waktu 10 tahun sehingga bisa tuntas," kata Anies.
"Karena mau dikebut maka dananya harus dikejar. Proyeksi sementara dibutuhkan dana lebih dari Rp 571 triliun dalam 10 tahun untuk seluruh proyek tadi termasuk air bersih dan pengendalian banjir. Artinya kira-kira Rp 50 triliun per tahun," lanjutnya.
Lebih lanjut, Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan sudah mengidentifikasi sumber-sumber dana. Ada tim kecil dari Pemprov DKI Jakarta dan Kemenkeu yang akan menyusun perencanaan keuangan dan tindak lanjutnya.
Ditemui selepas rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan menjawab pertanyaan seputar rapat lantaran terburu-buru menghadiri rapat kerja di DPR. Sedangkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro tidak bersedia diwawancara.
Simak video terkait pengelolaan air Jakarta di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Luncurkan Rumah DP Rp 0, Anies: 52% Warga DKI Tak Punya Rumah
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular