Pesan Jokowi untuk Para PNS: APBN Harus Dibuat Simpel

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
26 February 2019 12:05
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2019
Foto: Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2019 (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2019 di Istana Negara, Selasa (26/2/2019).

Di depan ratusan pegawai negeri sipil (PNS), Jokowi untuk kesekian kalinya meminta kepada seluruh hak abdi negara agar tak lagi hanya berorientasi pada prosedur, melainkan pada hasil.

"Sekarang ini orientasinya hasil, prosedur mengikuti. Karena prosedur sudah kewajibannya. Bukan orientasi prosedur, tapi orientasi hasil. Hasil yang bisa dimanfaatkan rakyat," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan, misalnya dari desain kas keuangan pusat maupun daerah. Kepala negara tak ingin lagi mendengar program pemerintah tak bisa bermanfaat lebih bagi masyarakat.

"Kalau mendesain APBN, APBD, desainlah sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tidak usah banyak-banyak program. Tidak usah. Program itu sedikit, fokus, konsentrasi, sasaran jelas, tepat, gampang kontrolnya, gampang ngeceknya," jelasnya.

"Harus ada konsentrasi betul ke mana arah kita, ke mana tujuan kita, di mana skala prioritas kita. Arah-arah seperti itu harus kita ubah," kata Jokowi.

Menurut kepala negara, dampak dari pelaksanaan APBN cukup besar, terutama bagi kesejahteraan masyarakat. Jokowi pun ingin, agar angka kekerdilan akibat gizi buruk (stunting) bisa terus ditekan.

"Saya ucapkan terima kasih karena angka stunting sudah turun dari 37% jadi 30%. Turunnya drastis. Saya minta lagi anjlok sampe di bawah 20%. Kita kerjakan bareng-bareng dari pusat sampai daerah," tegasnya.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyinggung sedikit mengenai persoalan gelontoran dana kas negara ke daerah yang dalam 4 tahun terakhir sudah mencapai Rp 257 triliun.

"Sistem pengawasan, sistem monitoring, harus menjaga dana desa ini jadi barang, bermanfaat. Entah jadi jalan desa, PAUD, pasar desa, jembatan, irigasi, yang ada di desa, embung air bersih. Semua harus betul betul dimonitor diawasi," katanya.






(dru) Next Article Rezeki Nomplok! Jokowi Naikkan Tunjangan PNS 4 Kementerian

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular