Sri Mulyani 'Menteri Pencetak Utang' Vs Sederet Prestasinya

News - Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
28 January 2019 11:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Prabowo Subianto, Calon Presiden Nomor Urut 02 ini kembali membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi. Prabowo menyinggung perihal utang pemerintah terus menumpuk hingga memberi ungkapan tegas jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu) tapi diganti Menteri Pencetak Utang.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagi-lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019) seperti ditulis detikFinance.

Bicara soal utang, dari data yang ada selama 4 tahun, posisi utang pemerintah di akhir 2018 jumlahnya mencapai Rp 4.418 triliun.


Sri Mulyani 'Menteri Pencetak Uang' Vs Sederet PrestasinyaFoto: Debat Capres dan Cawapres RI (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)


Dalam data itu disebutkan, selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah naik Rp 1.809 triliun.

Pada 2018 lalu, CNBC Indonesia pernah mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal peruntukan utang-utang tersebut.

Sri Mulyani menegaskan, utang ini ditarik untuk hal-hal yang produktif.

Mantan Direktur Bank Dunia ini membandingkan penambahan utang pada periode 2012 - 2014 dengan periode 2015 - 2017. Pada 2012 - 2014, penambahan utang mencapai Rp 798 triliun, sementara pada periode 2015 - 2017 tambahan utang mencapai Rp 1.329,9 triliun.
Sri Mulyani 'Menteri Pencetak Uang' Vs Sederet PrestasinyaFoto: Menteri Keuangan Sri Mulyani (CNBC Indonesia/Iswari Anggit)

Pada periode 2012 - 2014. total tambahan utang tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 456,1 triliun, sektor pendidikan Rp 983,1 triliun, sektor kesehatan Rp 146,4 triliun, sektor perlindungan sosial Rp 35,3 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan dana desa Rp 88,6 triliun.

Sementara pada periode 2015 - 2017, tambahan utang di era Jokowi-JK dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 904,6 triliun, sektor pendidikan Rp 167,1 triliun, sektor kesehatan Rp 249,8 triliun, sektor perlindungan sosial Rp 299,6 triliun, dan DAK Fisik dan dana desa Rp 315,9 triliun.

"Jadi ini 8 kali lipatnya. Makanya kalau kita lihat kemiskinan turun, gini ratio turun. Dan ada juga pengamat yang lupa bahwa kita itu transfer ke daerah," kata Sri Mulyani kala itu.

"Jadi kalau bandingkan apple to apple jangan hanya tambahan utang. Tapi untuk apanya. Growth kita tetap terjaga, walaupun mengalami tekanan tetap jauh," kata Sri Mulyani.



NEXT : SEDERET PRESTASI SRI MULYANI >>>




(dru)
1 dari 3 Halaman
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading