JK Akui Pemerintah Sulit Penuhi Kebutuhan Rumah Warga RI
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
22 January 2019 14:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkap perbedaan yang mencolok antara masyarakat yang tidak mampu di luar negeri dan di Indonesia.
Hal tersebut dilontarkannya dalam acara Indonesia Development & Business Summit New Construction Opportunity 2019 Beyond Infrastructures di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
"Di luar negeri, orang kaya tinggal di luar kota. Orang tidak mampu, tinggal di apartemen. Kalau di kita, orang kaya tinggal di tengah kota, orang tidak mampu di pinggir kota," kata JK.
Menurut JK, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab setiap kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat, tak begitu terasa karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar.
"UMR naik, tapi biaya transportasi lebih mahal. Ini harus diperbaiki. Akibatnya tidak bisa meningkatkan kesejahteraan," katanya.
JK memahami, ada beberapa kesulitan yang dialami segelintir masyarakat apabila ingin tinggal di perkotaan. Salah satunya, adalah harga tanah di perkotaan yang cukup mahal.
Pemerintah, diakui Wapres, memang memiliki program satu juta rumah setiap tahunnya. Namun, menurutnya, bukan berarti persoalan ini bisa begitu saja diselesaikan.
"Masih ada backlog 6 juta, tapi tiap tahun penduduk bertambah 1,5%. [...] Kita tidak bisa memenuhi permintaan itu. Semua ini tantangan," jelasnya.
Untuk mempercepat pembangunan perumahan, JK pun meminta kepada pemangu kepentingan terkait untuk memberikan standar tetap dalam setiap pembangunan rumah.
"Saya selalu sampaikan ke PU (Kementerian PUPR), coba bikin standarisasi rumah. Segala macam harus distandardisasi. Jadi orang tinggal beli komponen. Sekarang semua harus ada standarnya," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Kalau Diminta Nyapres di Pilpres 2024, Pak JK Berminat?
Hal tersebut dilontarkannya dalam acara Indonesia Development & Business Summit New Construction Opportunity 2019 Beyond Infrastructures di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
"Di luar negeri, orang kaya tinggal di luar kota. Orang tidak mampu, tinggal di apartemen. Kalau di kita, orang kaya tinggal di tengah kota, orang tidak mampu di pinggir kota," kata JK.
 Foto: Jusuf Kalla di di Acara Indonesia Development and Business Summit (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Menurut JK, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab setiap kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat, tak begitu terasa karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar.
"UMR naik, tapi biaya transportasi lebih mahal. Ini harus diperbaiki. Akibatnya tidak bisa meningkatkan kesejahteraan," katanya.
JK memahami, ada beberapa kesulitan yang dialami segelintir masyarakat apabila ingin tinggal di perkotaan. Salah satunya, adalah harga tanah di perkotaan yang cukup mahal.
Pemerintah, diakui Wapres, memang memiliki program satu juta rumah setiap tahunnya. Namun, menurutnya, bukan berarti persoalan ini bisa begitu saja diselesaikan.
"Masih ada backlog 6 juta, tapi tiap tahun penduduk bertambah 1,5%. [...] Kita tidak bisa memenuhi permintaan itu. Semua ini tantangan," jelasnya.
 Foto: Rumah Lelang (CNBC Indonesia/Fikri) |
Untuk mempercepat pembangunan perumahan, JK pun meminta kepada pemangu kepentingan terkait untuk memberikan standar tetap dalam setiap pembangunan rumah.
"Saya selalu sampaikan ke PU (Kementerian PUPR), coba bikin standarisasi rumah. Segala macam harus distandardisasi. Jadi orang tinggal beli komponen. Sekarang semua harus ada standarnya," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Kalau Diminta Nyapres di Pilpres 2024, Pak JK Berminat?
Most Popular