Mobil Sandiaga Dicegat, Hingga Kata 'Goblok' dari Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Selama sepekan, CNBC Indonesia mengelompokan pemberitaan yang menjadi santapan terlaris pembaca setia. Dimulai dari Senin, (24/12/2018), artikel most popular jatuh kepada aksi Presiden Jokowi yang berhasil merebut 3 Aset Tambang Raksasa Kembali ke RI.

Memasuki Selasa (25/12/2018), ada kabar dari Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno yang mobilnya sampai dicegat massa di Jeneponto.

Berikut berita terpopuler selama sepekan, dirangkum CNBC Indonesia berdasarkan data analisis para pembaca setia CNBC Indonesia :

Dibuka dengan kembalinya blok gas raksasa, blok Mahakam, pada awal tahun. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menutup tahun dengan prestasi bersejarah lainnya yakni akusisi PT Freeport Indonesia.

RI Kuasai Freeport

Mendekati akhir tahun, peristiwa bersejarah terjadi. Kembalinya kekayaan negara dari Tambang Grasberg di Papua menjadi kado istimewa dari Kepala Negara. Dengan usaha yang tidak mudah, akhirnya divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi 51% milik negara terealisasilah sudah.

"Hari ini merupakan momen yang bersejarah, setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Dan kepemilikan mayoritas ini kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 51,2% sudah beralih ke PT Inalum (Persero) dan sudah lunas dibayar," ujar Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Jumat (21/12/2018).

Penandatanganan ini dilakukan persama sejumlah menteri, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, dan Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, Jumat (21/12/2018).

Indonesia mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN Pertambangan, PT Inalum (Persero) dengan nilai mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun. Untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia ini, Inalum menerbitkan surat utang global senilai US$ 4 miliar, salah satu nilai terbesar sepanjang sejarah RI.

Dengan kesepakatan di atas, Indonesia kini memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PTFI yang secara kasar bernilai Rp 2.400 triliun, yang terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ounce emas, dan 156,2 juta ounce perak.

Blok Raksasa Rokan Kini di Tangan Pertamina

Pencapaian besar lainnya di era Presiden Joko Widodo di tahun ini untuk sektor energi yakni blok Rokan dan Mahakam yang kini dikelola oleh PT Pertamina (Persero).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memutuskan Pertamina duduk sebagai operator di blok Rokan. Pertamina akan mengambil alih blok yang saat ini masih dikelola oleh Chevron ini, setelah 2021, hingga 20 tahun mendatang.

"Pemerintah lewat Menteri ESDM menetapkan pengelolaan blok Rokan mulai tahun 2021 selama 20 tahun ke depan akan diberikan kepada Pertamina" ujar Arcandra di Kementerian ESDM, Selasa (31/7/2018).

Pemerintah mengklaim, penawaran Pertamina lebih 'seksi' ketimbang Chevron yang telah menguasai Blok Rokan selama 94 tahun. "Penawaran Chevron jauh di bawah penawaran yang diajukan Pertamina," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Selasa (31/7/2018).

Sebagaimana diketahui, blok Rokan adalah blok tersubur di Indonesia. Berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sampai April 2018 tercatat produksi minyak di blok Rokan mencapai 210.280,60 BOPD, dan produksi gas-nya sebesar 24,26 MMSCFD.

Dibuka dengan Menguasai Mahakam

Sedangkan, soal blok Mahakam, Presiden Jokowi menegaskan blok ini sepenuhnya diberikan ke Pertamina. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Tahun 2018, di Auditorium Tilangga, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jokowi mengatakan Blok Mahakam akhirnya kembali ke pelukan Ibu Pertiwi setelah 50 tahun dikelola asing.

"Saya serahkan kepada Pertamina. Dulu kita satu persen saja enggak punya saham di situ, sekarang 100%. Ini berikan ke Pertamina," kata Jokowi.

Seperti diketahui, pada 1 Januari 2018 pengelolaan migas di Blok Mahakam sudah 100% kembali ke Ibu Pertiwi, dan dikelola oleh Pertamina. Semula Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P Indonesie (TEPI)‎. Namun, kontrak mereka habis per 31 Desember 2017.

Pemerintah tidak memperpanjang izin pengelolaan blok atau Wilayah Kerja Mahakam, di Kalimantan Timur itu, dan memilih mengambil alih pengelolaan tersebut, dengan menyerahkannya kepada PT Pertamina Persero. Dalam perjalanan dari Kabupaten Takalar menuju Ke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, Selasa (25/12/2018) Sandiaga Salahuddin Uno dicegat di tengah jalan. Sekelompok massa menyemut di tengah jalan yang dilalui rombongan calon wakil presiden nomor urut 02 tersebut.

Rombongan pun terpaksa berhenti karena massa tumpah ruah di jalan dengan menggunakan atribut partai koalisi.

Sandi pun membuka pintu kaca depannya, seorang pria menghampiri dan meminta mantan wakil gubernur DKI ini untuk turun. Sandi juga meminta tim pengawalannya untuk tetap tenang.

"Pak ini posko pemenangan Prabowo Sandi, gunting pita pak, satu menit saja," kata pria tersebut setengah memaksa sambil berusaha membuka pintu.

Dengan tenang Sandi meminta relawan militannya itu untuk menarik nafas dan relaks. "Pak kami tidak dijadwalkan untuk bersosialisasi di sini, Bawaslu akan mencatatnya sebagai pelanggaran," ucap Sandi.

Namun pria itu keukeuh, masih setengah memaksa dia berujar, "satu menit saja pak, hanya peresmian posko pak," katanya lagi.

Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan, Idris Manggabarani, akhirnya menjelaskan lagi kepada relawan militan itu soal peraturan sosialisasi.

Sandi akhirnya mengambil jalan tengah, meminta relawan membawa pita dan dia akan mengguntingnya dan meresmikannya di dalam mobil. "Bawa pitanya kemari, saya potong. Dengan Bismillah saya resmikan rumah pemenangan ini," kata Sandi sambil memotong pita dengan gunting.

Begitu Sandi menggunting pita, teriakan gemuruh Prabowo presiden bergemuruh. Rombongan pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah juang Jeneponto. Grab, aplikasi transportasi online terpopuler di Indonesia, berencana untuk merekrut 1.000 tenaga teknologi informasi pada 2019, setelah tahun ini telah memiliki 2.000 orang.

Kepala Teknik Grab Dithesh Gathani mengatakan pihaknya berambisi menjadi super app yang paling digemari di wilayah Asia Tenggara. Grab pun telah mengumpulkan lebih dari 4 petabyte data dalam Big Data. Untuk menempatkan itu dalam konteks, itu setara dengan 2 triliun halaman teks standar yang tercetak, atau 53 tahun video HD.

Untuk menyulut ambisi itu, perusahaan meningkatkan tim teknologinya menjadi hampir 2.000 dalam 12 bulan terakhir, dan di tahun mendatang, mengharapkan untuk mempekerjakan 1.000 pekerja profesional teknologi lainnya dalam 12 bulan ke depan.

"Kami meluncurkan pusat R&D baru di Malaysia dan sedang mencari untuk mempekerjakan 100 pekerja profesional di negara yang akan dikerahkan pada proyek teknologi mendalam untuk bisnis ini," jelas Gathani, dilansir dari techwireasia, belum lama ini.

Pusat R&D pertama perusahaan dimulai di Singapura. Kemudian meluncurkan satu di Beijing, diikuti lagi satu di Seattle. Pada bulan Maret 2017, Grab meluncurkan dua pusat, satu di Bangalore dan satu lagi di Kota Ho Chi Minh, dan pada bulan Mei 2018, meluncurkan satu di Jakarta.

Perusahaan yang dimulai dengan hanya beberapa anggota di sebuah ruangan kecil pada tahun 2012 sangat antusias dengan pasar transportasi senilai US$ 25 miliar (Rp 365 triliun) dan pasar US$ 500 miliar untuk pembayaran di Asia. Divestasi PT Freeport Indonesia tuntas pada pekan lalu, setelah puluhan tahun dinanti akhirnya tambang emas dan tembaga terbesar yang ada di bumi Papua itu bisa dikuasai oleh Indonesia.

Namun, sampai saat ini masih ada saja yang menilai negatif soal langkah pemerintah tersebut. Mulai dari ekonom, mantan menteri, hingga netizen masih ramai membahas. Bahkan, keputusan pemerintah ini pun disebut keputusan goblok. Mendengar kritikan tersebut, telinga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut panas dan terusik.

Melalui akun Facebook-nya, Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Sri Mulyani menjelaskan secara rinci sejarah Freeport, hingga akhirnya berhasil dikuasai kembali oleh Indonesia.

"Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah dibawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan Goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa," tulis Sri Mulyani.

Simak pernyataan lengkap Sri Mulyani :

Sejak tahun 1967, Freeport McMoran (FCX) memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Papua. KK tersebut diperpanjang pada tahun 1991, untuk jangka waktu 30 tahun sampai dengan 2021. Pada Kontrak Karya 1991 tercantum bahwa setelah 2021 pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2x10 tahun (hingga 2041) - dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar.

Dengan berbekal KK tersebut, FCX bahkan sejak 7 tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041. Alasan mereka adalah keputusan perpanjangan kontrak harus dilakukan jauh hari - agar kepastian Investasi ke depan dan kontinyuitas operasi penambangan dapat dijaga dan tidak berhenti.

Alasan lain, Indonesia mengeluarkan UU 4 tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua kontrak karya diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sehingga muncul tekanan kepada FCX untuk mengubah KK menjadi IUPK. Pemerintahan SBY menghadapi situasi harus melaksanakan UU 4/2009 - termasuk tekanan DPR untuk melaksanakan UU4/2009 - namun pada saat bersamaan harus menghormati dan menjalankan KK yang dipegang FCX. Hingga Pemerintahan SBY berakhir 2014, tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintahan RI dengan FCX mengenai perpajangan KK dan pengubahan KK menjadi IUPK.

Tugas ini dipikul oleh Presiden Jokowi semenjak terpilih sebagai Presiden tahun 2014. Presiden Jokowi menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport yang menyangkut empat hal yang tidak terpisahkan (satu paket) yaitu:

1) Keharusan Freeport McMoran (FCX) melakukan divestasi 51% kepemilikan pada PT Freeport Indonesia (FI) ke Indonesia.  

2) Keharusan FCX untuk membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun semenjak persetujuan perpanjangan operasi ditandatangani.

3) Keharusan FCX membayar lebih besar bagi penerimaan negara (Perpajakan Pusat dan Daerah dan PNBP - Penerimaan Negara Bukan Pajak).

4) Perpanjangan Operasi 2x10 tahun hingga 2041 diatur dalam skema IUPK sebagai pengganti Kontrak Karya.

Tugas tersebut tidaklah mudah, dan sungguh kompleks, karena segala urusan menyangkut operasi Freeport di Papua adalah selalu sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan. Berbagai kepentingan sudah mengakar tidak hanya dari dalam negeri namun juga menyangkut perusahaan global FCX yang listed di New York Amerika Serikat. Bahkan FCX sudah melakukan kerja sama operasi dalam bentuk participating interest dengan Rio Tinto - sebuah perusahaan pertambangan global yang terdaftar di bursa saham Australia, London (UK)- dan New York (USA). Divestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pembangunan smelter juga sudah diupayakan semenjak masa lalu, namun tidak pernah terjadi dengan berbagai alasan.

Dengan catatan masa lalu yang panjang dan kompleksitas tersebut, setiap ucapan, keputusan dan tindakan menyangkut FI menjadi pusat perhatian semua kalangan di dalam negeri dan luar negeri dan dunia pertambangan global. Setiap ucapan, tindakan dan keputusan pemerintah RI menyangkut penanganan pertambangan Freeport akan membuktikan di mana posisi pemerintah Republik Indonesia terhadap kepentingan negara dan kemakmuran rakyatnya baik di Papua maupun seluruh rakyat Indonesia, kepentingan membangun ketahanan ekonomi Indonesia termasuk pembangunan industri, kepentingan perbaikan dan kelestarian lingkungan, kepentingan penerimaan negara, kepentingan kepastian hukum dan menjaga tata kelola yang baik, dan kepentingan menjaga kepercayaan dunia usaha dan Investasi.

Para menteri dan jajaran melakukan negosiasi Menteri Jonan dan jajaran ESDM melakukan negosiasi dari aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak pembangunan smelter. Menteri Rini Sumarno dan jajaran BUMN beserta saya (Menteri Keuangan) dan jajaran Kemenkeu, menangani bagaimana struktur transaksi divestasi 51 persen dilakukan, dimulai dari pembentukan holding pertambangan Inalum, menunjuk dirut Inalum Budi Sadikin untuk meneliti kontrak FCX dengan Rio Tinto, melakukan valuasi yang fair dan transparan dan dapat diterima oleh semua pihak di dalam dan luar negeri. Menteri BUMN dan Inalum mengusulkan dan menyelesaikan struktur transaksi pengambilalihan antara Rio Tinto-FCX dan FCX-Inalum, juga pembagian porsi yang akan dimiliki oleh Pemerintah Derah (Provinsi Papua dan kabupaten Mimika).

Menteri BUMN dan Menkeu mengawal penerbitan obligasi Inalum untuk pembelian saham 51 persen, termasuk penanganan Rating Agency Moodys dan Fitch untuk mendapatkan rating obligasi global dari Inalum agar mendapat rating terbaik sesuai dengan rating Sovereign RI. Menkeu beserta jajaran DJP meneliti transaksi Rio Tinto -FCX dan Inalum untuk menetapkan status kewajiban perpajakannya.

Jajaran Kemenkeu (BKF, DJP, DJPK, DJBC, DJA bersama Sekjen dan DJKN) melakukan negosiasi aspek penerimaan negara yang harus mengkonversi KK menjadi IUPK dengan jaminan penerimaan negara harus lebih baik di bawah rezim IUPK. Tim meneliti laporan keuangan PTFI sejak 1991 hingga sekarang dan porsi penerimaan negara (pusat dan daerah dan PNBP)- dengan berbagai skenario harga emas,tembaga dan perak. Kami berkoordinasi dengan Mendagri, Pemda Papua dan Kabupaten Mimika mengenai hak penerimaan daerah.

Tim hukum BKF DJP Sekjen Kemenkeu bersamaan Tim Menhukham dan BKPM harus mencari jalan bagaimana menjalankan UU 4/2009 yang menetapkan pemakaian "prevailing law" - namun di lain pihak penting untuk memberikan kepastian Invetasi dan penerimaan negara hingga 20 tahun mendatang.

Menteri Siti Nurbaya dan jajaran Kementerian KLH melakukan negosiasi aspek lingkungan, meneliti praktik dan persetujuan masa lalu, namun harus menjamin operasi kedepan yang lebih baik dari segi lingkungan.

Saya menghitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar Kementerian dan Lembaga dan Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating dll. Belum rapat di internal ESDM, BUMN, KLH, dan rapat di tingkat Menko.

Yang patut digarisbawahi, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan hanya satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi.

Sungguh suatu perintah yang sangat jelas dan memberikan kekuatan moral dan politik kepada para menteri untuk bernegosiasi secara tegas, fokus, berwibawa, dan konsisten tanpa konflik kepentingan dan unsur korupsi. Tidak ada perundingan melalui pintu belakang. Para menteri bersama-sama menghadapi perundingan dan saling menunjang dan membantu. Kepemimpinan Presiden memberikan kejelasan dan melindungi kami dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Saya sangat mengagumi dan menghargai tim negosiator teknis yang terdiri dari para eselon 1,  eselon 2 dan jajaran staf di Kemenkeu, Kementrian ESDM, BUMN, KLH dan Menhukham, Kejaksaan Agung, Kemendagri dan BPKP beserta Direksi Inalum yang sangat ulet, teliti, cerdik dan profesional serta berintegritas dalam menghadapi tim keuangan dan tim hukum FCX yang merupakan tim profesional terbaik yang disewa mereka.

Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas, namun tim selalu mampu memberikan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres.

Pada tanggal 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh. Keempat hal menyangkut :
(1) Divestasi 51%
(2) Pembangunan Smelter
(3) Kepastian Penerimaan Negara dan Invetasi
(4) Perpanjangan Operasi 2x10 melalui IUPK, kami laporkan kepada Bapak Presiden.

Ini adalah hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas serta dedikasi dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan memberikan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia boleh bangga dengan hasil terbaik yang dipersembahkan anak-anak bangsanya.

Saya bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan. Saya bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur dan tegas.

Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah dibawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan Goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa.



Dalam susunan Komisaris terbaru hasil RUPSLB PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Jumat (28/12/2018) tak ada lagi nama mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Said Didu digantikan oleh Jhoni Ginting sebagai Komisaris.


Bagaimana kiprah Said Didu di BUMN berkode emiten PTBA ini?

Said Didu menjadi komisaris PTBA menggantikan Thamrin Sihitie pada Maret 2015 lalu. Said Didu terpilih dalam RUPST 2015 yang digelar di Hotel JS Luwansa ketika itu.

Said Didu yang lahir di Pinrang-Sulawesi Selatan pada 2 Mei 1962 ini meraih pendidikan tinggi S2 di Teknik Industri, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1996 dan S3 System Engineering, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2000.

Said Didu merupakan Perekayasa Madya di BPPT hingga saat ini. Ia juga merupakan Ketua Bidang Perencanaan Tim Pelaksana KKIP.

Said Didu pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN (2005-2010), Dewan Pengawas BLU Rumah Sakit RSCM (2007-2011), Komisaris Utama PTPN IV (Persero) (2006 sampai Sekarang), Komisaris Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (2008-2011), Anggota MPR-RI (1997-1999), Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Direktur Teknologi Agroindustri, BPPT.

Dicopot Menteri Rini?

Said Didu dicopot tanpa alasan yang jelas. Dan memang pencopotan dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Menurut saya ini hak dari otoritas pemegang saham. Kementerian BUMN," kata Dirut PTBA Arviyan Arifin saat berbincang dengan CNBC Indonesia TV.

Menanggapi hal ini Said Didu justru bingung. Said Didu mengatakan, berdasarkan UU BUMN, seseorang yang dicopot dari jabatannya sebagai komisaris, harus diberi tahu alasannya. "Saat saya diberi tahu belum ada alasannya," kata Said yang dihubungi langsung oleh CNBC Indonesia TV.

Secara rinci, perseroan mengangkat Soenggoel Pardamean Sitorus sebagai Komisaris Independen menggantikan Johan O Silalahi serta mengangkat Taufik Madjid dan Jhoni Ginting sebagai Komisaris menggantikan Purnomo Sinar Hadi dan Muhammad Said Didu.

Dalam cuitannya di Media Sosial Twitter, Said Didu memang mengakui ada yang tidak sejalan. Ia pun menumpahkannya melalui media sosial.

"Sesuai keputusan RUPSLB PTBA hari ini saya diberhentikan sbg Komisaris PTBA dengan alasan saya sudah TIDAK SEJALAN dg pemegang saham Dwi Warna (Menteri BUMN)," kata Said Didu.
(dru) Next Article Saat Sandi Uno Jumpa Sri Mulyani, Bahas Apa Ya?