RI Kuasai Freeport, Menteri Siti: Saya Mau Nangis Rasanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) resmi menguasai 51,2% saham PT Freeport Indonesia. Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

"Hari ini merupakan momen yang bersejarah setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Dan kepemilikan mayoritas ini kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Jokowi.

Baca: Jokowi: Freeport Tuntas, Masyarakat Papua Dapat Jatah 10%

Proses divestasi 51,2% saham mengalami eskalasi mulai 12 Juli 2018 saat penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara Inalum, Freeport McMoRan, dan Rio Tinto terkait dengan harga dan struktur transaksi.

Salah satu isu yang sempat mencuat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada beberapa temuan mulai dari izin hingga kerusakan lingkungan dari penerapan kontrak karya PTFI yang perlu diperbaiki.

Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, penerapan KK PTFI selama ini ditemukan dua hal yang signifikan yang perlu diperbaiki, yakni penggunaan hutan lindung 4.535 ha tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan pembuangan limbah tailing yang mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Namun, setelah melalui berbagai tahapan, persoalan itu tuntas. Kepada CNBC Indonesia, Jumat (21/12/2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengaku terharu dengan tuntasnya divestasi 51,2% saham PTFI. "Iya, saya mau nangis rasanya," ujarnya.

Menurut dia, penuntasan masalah yang terkait dengan divestasi 51,2% saham PTFI tidaklah mudah. "Cukup berat ngeberesinnya, ribet, tapi selesai juga," kata Siti yang juga politikus Partai Nasdem tersebut.

(miq/miq) Next Article Jokowi Terbang ke Gresik, Resmikan Pabrik Smelter Freeport!