Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini sebagai tindak lanjut mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun dari pinggiran dalam rangka menjaga NKRI. (Dokumentasi PUPR)
Di kawasan perbatasan Kalimantan, Kementerian PUPR saat ini tengah menyelesaikan pembangunan jalan paralel sepanjang 1.920 km, terdiri dari 824 km di Kalimantan Utara dan 244 km di Kalimantan Timur. Kedua jalan tersebut ditargetkan sudah tersambung pada akhir 2019 (Dokumentasi PUPR).
Pembangunan jalan perbatasan secara otomatis akan membuka keterisolasian wilayah. Dampaknya, akses masyarakat jadi lebih terbuka hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. (Dokumentasi PUPR)
Kondisi tersebut akan sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan, dimana barang kebutuhan diperoleh dengan lebih mudah dan murah. (Dokumentasi PUPR)
Pembangunan jalan paralel perbatasan Kaltim dan Kaltara telah dimulai sejak 2015 dengan melibatkan Zeni TNI-AD untuk pembukaan lahan. Pada tahun 2018 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran total sebesar Rp 839,4 miliar untuk pembangunan dua jalan paralel perbatasan tersebut. (Dokumentasi PUPR)