DPR Panggil BPH Migas dan Pertamina, Bahas Hulu Migas dan B20
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
28 August 2018 15:36
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Adapun dalam rapat ini akan ada beberapa poin yang dibahas untuk menemukan kesepakatan.
Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung dan dihadiri oleh Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam.
"Dalam rapat ini telah hadir 10 anggota dari 6 fraksi. Yang hadir ini sudah memenuhi tata tertib rapat DPR sehingga rapat ini bisa kita mulai dengan terbuka untuk umum," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VII, Selasa (28/8/2018).
Tamsil menjelaskan pembahasan nantinya adalah:
Diperkirakan, konsumsi jenis BBM tertentu hanya 14,6 juta kiloliter (KL). Di tengah naiknya harga minyak dunia, juga defisit impor BBM yang sampai 27%. Apalagi ada kenaikan nilai impor migas sekitar 15,01%.
"Kami memandang penting soal penyaluran ini, agar ke depan bisa dirumuskan kebijakan soal konsumsi BBM itu lebih efisien. Subsidi juga lebih efektif dan tidak membengkak karena harga minyak naik. LPG melampaui kuota. Ini karena enggak jalan distribusi tertutup. Untuk mengatasi tingginya konsumsi ini, per 1 Juli Pertamina buat LPG non subsidi," kata dia.
Menurutnya, LPG non subsidi ini belum masif sosialisasinya, sehingga belum ada peralihan yang maksimal.
"Kami meminta ke BPH dan Pertamina, untuk menyampaikan progressnya penyaluran LPG PSO dan non PSO. B20 juga nih, dengan Perpres yang baru keluar, seluruh kendaraan diharapkan menggunakan B20. Pemerintah menerapkan sanksi juga bagi perusahaan yang tidak patuh. Kami mau tahu, bagaimana pengawasannya."
Selain itu, Komisi VII juga ingin mengetahui langkah pemerintah mengatur sub penyalur BBM dengan tujuan memberikan jaminan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan BBM secara pasti.
"Kami mau dapat info yang komperhensif terkait sub penyalur ini. Rapat ini akan kita bahas semuanya dan sebelum kepala BPH Migas dan Pertamina menjawab maka kita sepakati dulu agar jawaban yang diberikan langsung ke intinya tanpa mengurangi jawaban dari yang kami minta."
(wed/wed) Next Article Akhir Tahun, 5000 Pom Bensin RI Akan Pakai Sistem Digital
Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung dan dihadiri oleh Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam.
"Dalam rapat ini telah hadir 10 anggota dari 6 fraksi. Yang hadir ini sudah memenuhi tata tertib rapat DPR sehingga rapat ini bisa kita mulai dengan terbuka untuk umum," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VII, Selasa (28/8/2018).
- Progres Produksi Hulu Migas PT Pertamina sampai dengan Kuartal III-2018
- Progres Penyaluran BBM PSO dan non PSO sampai dengan Kuartal III-2018
- Progres LPG 3 Kg subsidi dan non subsidi sampai dengan Kuartal III-2018
- Implementasi program B20
- Implementasi Sub Penyalur BBM
Diperkirakan, konsumsi jenis BBM tertentu hanya 14,6 juta kiloliter (KL). Di tengah naiknya harga minyak dunia, juga defisit impor BBM yang sampai 27%. Apalagi ada kenaikan nilai impor migas sekitar 15,01%.
"Kami memandang penting soal penyaluran ini, agar ke depan bisa dirumuskan kebijakan soal konsumsi BBM itu lebih efisien. Subsidi juga lebih efektif dan tidak membengkak karena harga minyak naik. LPG melampaui kuota. Ini karena enggak jalan distribusi tertutup. Untuk mengatasi tingginya konsumsi ini, per 1 Juli Pertamina buat LPG non subsidi," kata dia.
Menurutnya, LPG non subsidi ini belum masif sosialisasinya, sehingga belum ada peralihan yang maksimal.
"Kami meminta ke BPH dan Pertamina, untuk menyampaikan progressnya penyaluran LPG PSO dan non PSO. B20 juga nih, dengan Perpres yang baru keluar, seluruh kendaraan diharapkan menggunakan B20. Pemerintah menerapkan sanksi juga bagi perusahaan yang tidak patuh. Kami mau tahu, bagaimana pengawasannya."
Selain itu, Komisi VII juga ingin mengetahui langkah pemerintah mengatur sub penyalur BBM dengan tujuan memberikan jaminan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan BBM secara pasti.
"Kami mau dapat info yang komperhensif terkait sub penyalur ini. Rapat ini akan kita bahas semuanya dan sebelum kepala BPH Migas dan Pertamina menjawab maka kita sepakati dulu agar jawaban yang diberikan langsung ke intinya tanpa mengurangi jawaban dari yang kami minta."
(wed/wed) Next Article Akhir Tahun, 5000 Pom Bensin RI Akan Pakai Sistem Digital
Most Popular