Utang Pemerintah Lunas Jika Tiap Orang RI Bayar Rp 16 Juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik terkait utang pemerintah memang tidak ada habisnya. Teranyar, perdebatan antara Zulkifli Hasan (Ketua MPR) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) yang menjadi sorotan publik.

Pembayaran beban utang pemerintah yang melonjak menjadi pangkal masalahnya. Zulkifli mempermasalahkan besarnya utang yang harus dibayarkan pemerintah.

"Pola utang tidak bisa aman dengan rasio 30% yaitu beban utang pemerintah adalah Rp 400 triliun di 2018 ini yang diperhatikan," katanya saat menyampaikan Pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8/2018).

Sri Mulyani pun membantah hal tersebut dan mengatakan kondisi utang Indonesia masih aman. Menurutnya, pengelolaan utang saat ini sudah hati-hati. Namun fakta yang menarik, utang di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang melonjak tajam.

Menurut Sri Mulyani, selama 2014-2018 total utang selama pemerintah naik hingga Rp 1.600 triliun lebih dan berada di posisi Rp 4.227,8 triliun (Sampai Juni 2018). Ini artinya, per kepala menanggung utang sekitar Rp 16 juta! ( Asumsi jumlah penduduk 256 juta jiwa)

Belum lagi setiap bayi yang lahir, secara tidak langsung akan menanggung utang. Tentu sungguh ironis, jika masyarakat dihadapkan pada sesuatu yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya.

Kesadaran Bayar Pajak Rendah, Pemerintah Terpaksa Gali Lubang

Di sisi lain, pemerintah pun dihadapkan pada penerimaan pajak yang masih belum mencapai target. Sepanjang 2015-2018, memang realisasi penerimaan pajak meningkat. Namun, faktanya belum ada yang mencapai dari target yang ditetapkan.

Tahun	Penerimaan Pajak	Realisasi dari Target (%)
2015	Rp 1.055 Triliun	81,5
2016	Rp 1.283 Triliun	83,4
2017	Rp 1.147 Triliun	89,4
2018	Rp 760 Triliun	53,4*

               * Per 20 Agustus 2018 

Seiring dengan program pembangunan ekonomi yang ada dan kemampuan APBN yang terbatas, mengakibatkan utang menjadi alternatif yang dipilih. Akibatnya, jumlah tanggungan pemerintah pun menggunung hingga mencapai Rp 4.000 triliun lebih.

Jumlah ini diperkirakan terus meningkat kedepannya, jika pemerintah tidak mampu meningkatkan penerimaan fiskal yaitu pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan strategi lain guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Program Tax Amnesty yang baru direalisasikan memang ampuh meningkat kesadaran tersebut. Namun, hal tersebut masih belum cukup. Penerimaan pemerintah dari program tersebut hanya sekitar Rp 135 triliun dari sekitar 956 ribu Wajib Pajak (WP). Angka ini mungkin masih bisa naik, mengingat potensi WP yang belum banyak tergali. Di sisi lain, pemerintah juga dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) badan khususnya yang memiliki omzet lebih dari Rp 50 miliar.

Dengan penerimaan pajak yang meningkat, dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang. Hal ini tidak hanya meringankan beban fiskal yang ada, juga menghilangkan beban anak cucu kita kedepannya.

(dru) Next Article Menkeu: Waspadai Risiko Gagal Bayar Utang!