Deretan Proyek Infrastruktur yang Bisa Ditunda Pemerintah
Raditya Hanung, CNBC Indonesia
27 July 2018 18:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur besar pada tahun depan. Langkah tersebut, sebagai salah satu upaya menekan lonjakan impor.
Memang, pembangunan infrastruktur di era Jokowi menjadi harapan bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain. Akan tetapi, karena pembangunan infrastruktur Indonesia cenderung terlambat, kebutuhannya pun membengkak.
Sementara kebutuhan bahan baku maupun barang modal untuk pembangunan infrastruktur belum bisa seluruhnya dipasok oleh industri dalam negeri. Akibatnya, importasi untuk keperluan infrastruktur pun meningkat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beberapa impor barang modal dan bahan baku/penolong untuk keperluan infrastruktur naik tajam. Misalnya pembatas jalan atau guardrail yang tumbuh 1.028,85% secara tahunan/year-on-year (YoY) pada April 2018, kabel serat optik dengan kenaikan 399,65%, atau besi lempengan alias steel slab yang naik 163,64%.
Dari sinilah ambisi infrastruktur Jokowi menemui hambatan besar yang bernama depresiasi rupiah. Sejak awal tahun, rupiah telah melemah di kisaran 6,6% terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Di antara mata uang utama Asia, hanya rupee India yang mengalami pelemahan lebih dalam.
Akhirnya, pemerintah pun saat ini terpaksa mengkaji penundaan proyek-proyek infrastruktur yang tidak strategis agar beban impor tidak bertambah, yang berkontribusi terhadap pelemahan rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi.
"Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem impor," ungkap Erani saat berkunjung ke kantor Transmedia, kemarin, dikutip dari CNN Indonesia.
Sebenarnya, pemerintah sudah mengeluarkan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp264 triliun pada pertengahan April 2018 lalu, di antaranya Jalan Tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak, Kereta Api Jambi-Pekanbaru serta Jambi-Palembang, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East-West DKI Jakarta, dan Bandara Sebatik.
Dikeluarkannya belasan proyek tersebut, karena dianggap tidak bisa dimulai paling lambat pada kuartal III-2019. Meski demikian, Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Reiner Hariyanto menegaskan bahwa 14 PSN itu akan tetap berjalan, hanya saja bukan prioritas. Dari sini, sebenarnya pemerintah sudah mengindikasikan adanya pengereman sejumlah PSN.
Lalu, sekarang proyek infrastruktur apa lagi yang berpotensi untuk ditunda, sehingga mampu meringankan beban negara?
Mengutip komentar Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, tidak semua proyek infrastruktur besar bisa ditunda. Misalnya, seperti proyek-proyek yang memang dalam beberapa tahun terakhir sudah berjalan.
"Kita harus melihatnya proyek yang benar-benar baru, dan belum berjalan. Kalau kita menunda proyek yang sudah berjalan, itu sama saja rugi," katanya.
Berdasarkan komentar Sofjan, tim riset CNBC Indonesia menganalisis 200 lebih PSN, dan mengidentifikasi proyek-proyek mana saja yang sejauh ini masih belum signifikan pembangunannya, termasuk yang membutuhkan bahan baku impor dalam jumlah banyak.
Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah 6 ruas tol baru DKI Jakarta, yang terdiri dari Jalan Tol Semanan-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, dan Pasar Minggu-Casablanca. Dengan ruas seperti itu, total panjang tol ini mencapai 69,78 kilometer (km), dengan biaya investasi Rp 41,17 triliun.
Proyek ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama, namun baru mulai didengungkan kembali pada tahun 2010, oleh Gubernur kala itu, Fauzi Bowo. Setelah sempat terjadi polemik, pembangunan fisiknya pun baru dimulai pada tahun 2017.
Berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tahun 2014, pengerjaan proyek ini dibagi 3 tahap. Tahap Pertama meliputi Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang sepanjang 30 km. Pada tahap awal ini, pembangunan dibagi lagi dalam 3 seksi, yakni seksi A menyambungkan Kelapa Gading-Pulo Gebang. Rute tersebut adalah satu-satunya yang baru dibangun dari rute yang lain.
Setelah itu, ada seksi B dari Semanan menuju Grogol, dan seksi C dari Grogol ke Kelapa Gading. Pengerjaan rute ini rencananya dimulai pada akhir tahun 2018.
Tahap Kedua rute yang akan dibangun adalah Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 km, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,6 km. Tahap ketiga terdiri dari Ulujami-Tanah Abang sepanjang 8,7 km, dan Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,16 km.
Melihat progresnya yang belum begitu besar, sepertinya proyek ini cocok untuk menjadi proyek infrastruktur yang perlu ditunda oleh pemerintah. Setidaknya, penundaan bisa dilakukan untuk Tahap Kedua, Tahap Ketiga, atau seksi B dan C Tahap Pertama, yang progresnya masih amat minim.
Pembangunan jalan tol di ibu kota, sebagian besar hanya akan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat menengah ke atas. Dampaknya ke pertumbuhan ekonomi inklusif tidak akan sebesar pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kelistrikan, irigasi, pelabuhan, atau bahkan jalan tol di luar Pulau Jawa.
Selain itu, dari sisi impor, ditundanya pembangunan jalan tol akan memberikan keringanan yang cukup signifikan. Pasalnya, ternyata sebagian besar pasokan aspal masih diimpor.
"Kebutuhan aspal kita itu saat sekarang 1,2 juta ton per tahun, tapi hanya 20% dari lokal, artinya sebanyak 80% itu sisanya impor. Jadi kita bangun jalan-jalan sepanjang itu ternyata aspalnya dari impor," kata Ketua Komite Tetap Pengembangan Infrastruktur Bidang Konstruksi Kadin, Dandung Sri Harnito dalam acara Rembuk Nasional 2017, Senin (23/10/2017), seperti dikutip dari detikFinance.
Sebenarnya, Indonesia punya aspal berkualitas bernama Aspal Buton, meski demikian proses hilirisasinya masih belum berjalan dengan baik. Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih terus mengembangkan teknologi yang dapat memaksimalkan penggunaan Aspal Buton untuk proyek infrastruktur nasional.
Namun, tidak hanya aspal. Dengan ditundanya pembangunan jalan tol, Indonesia bisa menghemat impor besi dan baja. "Besi mohon maaf juga, yang lokal 40%, sisanya impor. Jadi komponen impor ini luar biasa sekali. Tapi kita harus infrastruktur, enggak punya pilihan lain," imbuh Dandung dalam pernyataannya.
Berdasarkan penelusuran tim riset CNBC Indonesia, impor besi dan baja tanah air mencapai US$8,46 miliar (sekitar Rp118,4 triliun) pada tahun 2017, yang merupakan komoditas no.4 yang paling banyak diimpor Indonesia. Nilai sebesar itu meningkat 37% dari impor tahun 2016 yang sebesar US$6,18 miliar (Rp86,52 triliun).
Selain proyek ruas jalan tol baru DKI Jakarta, tim riset CNBC Indonesia juga mengidentifikasi proyek lainnya yang berpeluang untuk ditunda pemerintah, antara lain proyek Kereta Api Purukcahu - Bangkuang di Kalimantan Tengah, proyek Kereta Api Jakarta-Surabaya, dan Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta -Kulon Progo sekaligus Bandara Kulon Progo. Alasannya, pembangunannya masih terhambat sejauh ini.
Sebagai contoh, mengutip website KPPIP, proyek Kereta Api Purukcahu-Bangkuang sejauh ini masih menunggu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH) pada trase jalur Kereta Api sedang dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sementara itu, proyek Kereta Api Jakarta-Surabaya dan Bandara Kulon Progo bahkan masih dalam proses bernegosiasi dengan calon investor, atau terhambat masalah pembebasan lahan.
Dari sisi penghematan impor, ditundanya pembangunan jalur kereta juga akan mengurangi beban impor rel kereta. Pada tahun 2016 saja, Indonesia mengimpor konstruksi rel kereta senilai US$53,49 juta (Rp748,86 miliar). Itu belum menghitung lokomotif yang ternyata masih diimpor Indonesia senilai US$66,83 juta (Rp935,62 miliar) di tahun yang sama.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(dru) Next Article Jokowi Kecam Aksi Teroris Saat Gelar Bukber
Memang, pembangunan infrastruktur di era Jokowi menjadi harapan bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain. Akan tetapi, karena pembangunan infrastruktur Indonesia cenderung terlambat, kebutuhannya pun membengkak.
Sementara kebutuhan bahan baku maupun barang modal untuk pembangunan infrastruktur belum bisa seluruhnya dipasok oleh industri dalam negeri. Akibatnya, importasi untuk keperluan infrastruktur pun meningkat.
Dari sinilah ambisi infrastruktur Jokowi menemui hambatan besar yang bernama depresiasi rupiah. Sejak awal tahun, rupiah telah melemah di kisaran 6,6% terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Di antara mata uang utama Asia, hanya rupee India yang mengalami pelemahan lebih dalam.
Akhirnya, pemerintah pun saat ini terpaksa mengkaji penundaan proyek-proyek infrastruktur yang tidak strategis agar beban impor tidak bertambah, yang berkontribusi terhadap pelemahan rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi.
"Proyek infrastruktur yang besar-besar dan tidak mendesak akan ditunda untuk mengerem impor," ungkap Erani saat berkunjung ke kantor Transmedia, kemarin, dikutip dari CNN Indonesia.
Sebenarnya, pemerintah sudah mengeluarkan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp264 triliun pada pertengahan April 2018 lalu, di antaranya Jalan Tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak, Kereta Api Jambi-Pekanbaru serta Jambi-Palembang, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East-West DKI Jakarta, dan Bandara Sebatik.
Dikeluarkannya belasan proyek tersebut, karena dianggap tidak bisa dimulai paling lambat pada kuartal III-2019. Meski demikian, Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Reiner Hariyanto menegaskan bahwa 14 PSN itu akan tetap berjalan, hanya saja bukan prioritas. Dari sini, sebenarnya pemerintah sudah mengindikasikan adanya pengereman sejumlah PSN.
Lalu, sekarang proyek infrastruktur apa lagi yang berpotensi untuk ditunda, sehingga mampu meringankan beban negara?
Mengutip komentar Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, tidak semua proyek infrastruktur besar bisa ditunda. Misalnya, seperti proyek-proyek yang memang dalam beberapa tahun terakhir sudah berjalan.
"Kita harus melihatnya proyek yang benar-benar baru, dan belum berjalan. Kalau kita menunda proyek yang sudah berjalan, itu sama saja rugi," katanya.
Berdasarkan komentar Sofjan, tim riset CNBC Indonesia menganalisis 200 lebih PSN, dan mengidentifikasi proyek-proyek mana saja yang sejauh ini masih belum signifikan pembangunannya, termasuk yang membutuhkan bahan baku impor dalam jumlah banyak.
Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah 6 ruas tol baru DKI Jakarta, yang terdiri dari Jalan Tol Semanan-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, dan Pasar Minggu-Casablanca. Dengan ruas seperti itu, total panjang tol ini mencapai 69,78 kilometer (km), dengan biaya investasi Rp 41,17 triliun.
 Foto: Tim Riset CNBC Indonesia |
Proyek ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama, namun baru mulai didengungkan kembali pada tahun 2010, oleh Gubernur kala itu, Fauzi Bowo. Setelah sempat terjadi polemik, pembangunan fisiknya pun baru dimulai pada tahun 2017.
Berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tahun 2014, pengerjaan proyek ini dibagi 3 tahap. Tahap Pertama meliputi Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang sepanjang 30 km. Pada tahap awal ini, pembangunan dibagi lagi dalam 3 seksi, yakni seksi A menyambungkan Kelapa Gading-Pulo Gebang. Rute tersebut adalah satu-satunya yang baru dibangun dari rute yang lain.
Setelah itu, ada seksi B dari Semanan menuju Grogol, dan seksi C dari Grogol ke Kelapa Gading. Pengerjaan rute ini rencananya dimulai pada akhir tahun 2018.
Tahap Kedua rute yang akan dibangun adalah Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 km, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,6 km. Tahap ketiga terdiri dari Ulujami-Tanah Abang sepanjang 8,7 km, dan Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,16 km.
Melihat progresnya yang belum begitu besar, sepertinya proyek ini cocok untuk menjadi proyek infrastruktur yang perlu ditunda oleh pemerintah. Setidaknya, penundaan bisa dilakukan untuk Tahap Kedua, Tahap Ketiga, atau seksi B dan C Tahap Pertama, yang progresnya masih amat minim.
Pembangunan jalan tol di ibu kota, sebagian besar hanya akan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat menengah ke atas. Dampaknya ke pertumbuhan ekonomi inklusif tidak akan sebesar pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kelistrikan, irigasi, pelabuhan, atau bahkan jalan tol di luar Pulau Jawa.
Selain itu, dari sisi impor, ditundanya pembangunan jalan tol akan memberikan keringanan yang cukup signifikan. Pasalnya, ternyata sebagian besar pasokan aspal masih diimpor.
"Kebutuhan aspal kita itu saat sekarang 1,2 juta ton per tahun, tapi hanya 20% dari lokal, artinya sebanyak 80% itu sisanya impor. Jadi kita bangun jalan-jalan sepanjang itu ternyata aspalnya dari impor," kata Ketua Komite Tetap Pengembangan Infrastruktur Bidang Konstruksi Kadin, Dandung Sri Harnito dalam acara Rembuk Nasional 2017, Senin (23/10/2017), seperti dikutip dari detikFinance.
Sebenarnya, Indonesia punya aspal berkualitas bernama Aspal Buton, meski demikian proses hilirisasinya masih belum berjalan dengan baik. Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), masih terus mengembangkan teknologi yang dapat memaksimalkan penggunaan Aspal Buton untuk proyek infrastruktur nasional.
Namun, tidak hanya aspal. Dengan ditundanya pembangunan jalan tol, Indonesia bisa menghemat impor besi dan baja. "Besi mohon maaf juga, yang lokal 40%, sisanya impor. Jadi komponen impor ini luar biasa sekali. Tapi kita harus infrastruktur, enggak punya pilihan lain," imbuh Dandung dalam pernyataannya.
Berdasarkan penelusuran tim riset CNBC Indonesia, impor besi dan baja tanah air mencapai US$8,46 miliar (sekitar Rp118,4 triliun) pada tahun 2017, yang merupakan komoditas no.4 yang paling banyak diimpor Indonesia. Nilai sebesar itu meningkat 37% dari impor tahun 2016 yang sebesar US$6,18 miliar (Rp86,52 triliun).
Selain proyek ruas jalan tol baru DKI Jakarta, tim riset CNBC Indonesia juga mengidentifikasi proyek lainnya yang berpeluang untuk ditunda pemerintah, antara lain proyek Kereta Api Purukcahu - Bangkuang di Kalimantan Tengah, proyek Kereta Api Jakarta-Surabaya, dan Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta -Kulon Progo sekaligus Bandara Kulon Progo. Alasannya, pembangunannya masih terhambat sejauh ini.
Sebagai contoh, mengutip website KPPIP, proyek Kereta Api Purukcahu-Bangkuang sejauh ini masih menunggu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH) pada trase jalur Kereta Api sedang dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sementara itu, proyek Kereta Api Jakarta-Surabaya dan Bandara Kulon Progo bahkan masih dalam proses bernegosiasi dengan calon investor, atau terhambat masalah pembebasan lahan.
Dari sisi penghematan impor, ditundanya pembangunan jalur kereta juga akan mengurangi beban impor rel kereta. Pada tahun 2016 saja, Indonesia mengimpor konstruksi rel kereta senilai US$53,49 juta (Rp748,86 miliar). Itu belum menghitung lokomotif yang ternyata masih diimpor Indonesia senilai US$66,83 juta (Rp935,62 miliar) di tahun yang sama.
(dru) Next Article Jokowi Kecam Aksi Teroris Saat Gelar Bukber
Most Popular