RI Targetkan Kandungan Sawit Capai 100% di Solar
Arys Aditya, CNBC Indonesia
24 July 2018 15:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berambisi merealisasikan kandungan minyak sawit sebagai bahan bakar minyak (BBM) jenis solar hingga 100% (B100) dalam beberapa tahun ke depan.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut Pemerintah ingin meningkatkan kandungan B100 setelah B20 selesai direalisasi sepenuhnya.
"Setelah B20, kita langsung lompat ke B100. Tidak perlu ke B25 atau B30 karena sama saja upayanya," kata Airlangga usai menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa (24/7/2018).
Airlangga menerangkan proses realisasi B20 secara penuh untuk kendaraan bermesin diesel, baik yang mendapatkan subsidi (public service obligation/PSO) dan non-PSO, sudah dimulai.
Ia mengemukakan Pemerintah belum mematok jangka waktu penetapan rencana kebijakan wajib B10. Menperin hanya menyebut kebijakan itu dilakukan dalam waktu beberapa tahun ke depan sembari menunggu industri siap.
Adapun, pada awal bulan ini Presiden Joko Widodo secara langsung memerintahkan untuk merealisasikan kebijakan B20 sebagai salah satu cara untuk menghadapi perang dagang global.
Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kewajiban penggunaan bauran minyak sawit dalam solar 20% (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia.
Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan revisi Peraturan Presiden No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang hanya mengisyaratkan kewajiban B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi.
Airlangga mengungkapkan dalam beleid yang baru tidak akan ada lagi perbedaan antara PSO dan non-PSO. Dengan demikian, kendaraan niaga atau pribadi bermesin diesel juga akan terkenda kewajiban B20.
"Pihak swasta tentu akan dilibatkan. Pemerintah akan melakukan revisi Perpres terlebih dahulu," kata Airlangga.
"Non PSO itu konsumsinya sampai 16 juta kiloliter, kalau kena B20, maka ada tambahan demand untuk biofuel 3,2 juta ton per tahun."
Dari catatannya, sepanjang tahun lalu produksi CPO sebesar 38 juta ton, dengan total ekspor mencapai 7,21 juta ton dan kebutuhan pangan nasional 8,86 juta ton. Airlangga mengatakan penambahan permintaan untuk B20 tidak mengganggu kelangsungan suplai untuk pangan.
(ray) Next Article Dikritik AS, RI Ubah Mekanisme Pembayaran BPDP Sawit
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut Pemerintah ingin meningkatkan kandungan B100 setelah B20 selesai direalisasi sepenuhnya.
"Setelah B20, kita langsung lompat ke B100. Tidak perlu ke B25 atau B30 karena sama saja upayanya," kata Airlangga usai menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa (24/7/2018).
Ia mengemukakan Pemerintah belum mematok jangka waktu penetapan rencana kebijakan wajib B10. Menperin hanya menyebut kebijakan itu dilakukan dalam waktu beberapa tahun ke depan sembari menunggu industri siap.
Adapun, pada awal bulan ini Presiden Joko Widodo secara langsung memerintahkan untuk merealisasikan kebijakan B20 sebagai salah satu cara untuk menghadapi perang dagang global.
Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kewajiban penggunaan bauran minyak sawit dalam solar 20% (Biodiesel 20/B20) kepada seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia.
Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan revisi Peraturan Presiden No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang hanya mengisyaratkan kewajiban B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi.
Airlangga mengungkapkan dalam beleid yang baru tidak akan ada lagi perbedaan antara PSO dan non-PSO. Dengan demikian, kendaraan niaga atau pribadi bermesin diesel juga akan terkenda kewajiban B20.
"Pihak swasta tentu akan dilibatkan. Pemerintah akan melakukan revisi Perpres terlebih dahulu," kata Airlangga.
"Non PSO itu konsumsinya sampai 16 juta kiloliter, kalau kena B20, maka ada tambahan demand untuk biofuel 3,2 juta ton per tahun."
Dari catatannya, sepanjang tahun lalu produksi CPO sebesar 38 juta ton, dengan total ekspor mencapai 7,21 juta ton dan kebutuhan pangan nasional 8,86 juta ton. Airlangga mengatakan penambahan permintaan untuk B20 tidak mengganggu kelangsungan suplai untuk pangan.
(ray) Next Article Dikritik AS, RI Ubah Mekanisme Pembayaran BPDP Sawit
Most Popular