Tingkat Ketimpangan di Indonesia Terendah Dalam 7 Tahun
Raditya Hanung, CNBC Indonesia
16 July 2018 14:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data rasio gini Indonesia selama periode September 2017 hingga Maret 2018. BPS mencatat rasio gini sebesar 0,389.
Jumlah tersebut menurun dari capaian Maret 2017 yang sebesar 0,393% dan lebih kecil dari September 2017 yang sebesar 0,391.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2018 adalah sebesar 0,401, mengalami penurunan sebesar 0,003 poin dibanding September 2017 yang sebesar 0,404, dan menurun sebesar 0,006 poin dari Maret 2017 yang sebesar 0,407.
Untuk daerah perdesaan, rasio gini pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,324, naik 0,004 poin dibandingkan dengan kondisi September dan Maret 2017 yang sama-sama sebesar 0,320.
Sebagai informasi, rasio gini adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna.
Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna.
Secara nasional, nilai rasio gini Indonesia selama periode 2010-September 2014 mengalami fluktuasi, dengan rasio gini mencapai angka tertingginya di angka 0,414 pada September 2014,
Namun, mulai bulan Maret 2015 hingga Maret 2018, nilainya secara konsisten mulai menurun. Bahkan rasio gini bulan Maret 2018 menjadi yang terendah sejak 7 tahun terakhir, atau sejak September 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015-Maret 2018, di era pemerintahan Jokowi-JK, terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia.
Penurunan rasio gini secara berkelanjutan di masa pemerintahan Jokowi-JK tidak lepas dari keberhasilan pemerintahan mereka untuk menurunkan rasio gini di tingkat perkotaan secara konsisten, hingga mencapai 0,401 di Maret 2018. Sebelumnya, rasio gini di perkotaan cukup bergejolak, dan sempat menyentuh angka 0,433 pada September 2014.
Hanya saja, pemerintahan Jokowi-JK masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar. Pasalnya,sejak September 2016, rasio gini di perdesaan terus merangkak naik hingga menyentuh angka 0,324 pada Maret 2018.
Penyebab rasio gini di perdesaan terkerek naik pada Maret 2018 adalah kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita/bulan penduduk kelompok 40% terbawah yang lebih cepat dibandingkan penduduk kelompok 40% menengah, namun lebih lambat dari penduduk 20% teratas.
Untuk detilnya, kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita September 2017-Maret 2018 di perdesaan untuk kelompok penduduk 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas berturut-turut adalah sebesar 2,93 %, 2,35 %, dan 4,95 %.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(RHG/dru) Next Article Ketimpangan Si Kaya-Si Miskin Memudar, Kata BPS
Jumlah tersebut menurun dari capaian Maret 2017 yang sebesar 0,393% dan lebih kecil dari September 2017 yang sebesar 0,391.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2018 adalah sebesar 0,401, mengalami penurunan sebesar 0,003 poin dibanding September 2017 yang sebesar 0,404, dan menurun sebesar 0,006 poin dari Maret 2017 yang sebesar 0,407.
Sebagai informasi, rasio gini adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna.
Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna.
Secara nasional, nilai rasio gini Indonesia selama periode 2010-September 2014 mengalami fluktuasi, dengan rasio gini mencapai angka tertingginya di angka 0,414 pada September 2014,
Namun, mulai bulan Maret 2015 hingga Maret 2018, nilainya secara konsisten mulai menurun. Bahkan rasio gini bulan Maret 2018 menjadi yang terendah sejak 7 tahun terakhir, atau sejak September 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015-Maret 2018, di era pemerintahan Jokowi-JK, terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia.
 Foto: BPS |
Penurunan rasio gini secara berkelanjutan di masa pemerintahan Jokowi-JK tidak lepas dari keberhasilan pemerintahan mereka untuk menurunkan rasio gini di tingkat perkotaan secara konsisten, hingga mencapai 0,401 di Maret 2018. Sebelumnya, rasio gini di perkotaan cukup bergejolak, dan sempat menyentuh angka 0,433 pada September 2014.
Hanya saja, pemerintahan Jokowi-JK masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup besar. Pasalnya,sejak September 2016, rasio gini di perdesaan terus merangkak naik hingga menyentuh angka 0,324 pada Maret 2018.
Penyebab rasio gini di perdesaan terkerek naik pada Maret 2018 adalah kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita/bulan penduduk kelompok 40% terbawah yang lebih cepat dibandingkan penduduk kelompok 40% menengah, namun lebih lambat dari penduduk 20% teratas.
Untuk detilnya, kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita September 2017-Maret 2018 di perdesaan untuk kelompok penduduk 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas berturut-turut adalah sebesar 2,93 %, 2,35 %, dan 4,95 %.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(RHG/dru) Next Article Ketimpangan Si Kaya-Si Miskin Memudar, Kata BPS
Most Popular