CNBC Indonesia

Ratusan Pegawai Honorer dan PTT Demo di KemenPAN-RB

CNBC Indonesia
02 May 2018 15:43
Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan.

Ratusan massa honorer K2 dan pegawai tidak tetap (PTT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Rabu (2/5/2018). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan.

Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan, baik berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS yang bekerja di seluruh bidang. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan.

Menurut Ketua Umum Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) Mariani, aksi lanjutan ini sebagai bentuk protes kepada MenPAN-RB Asman Abnur. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan.

Para demonstran menyerukan "Misi kami satu, pegawai non PNS no, P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tolak, dan PNS yes!,". (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan.

Bagi demonstran jalan satu-satunya merevisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan.
Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan.
Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan.
Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan.
Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan.