Pekerja menutup retakan atap Gedung DPR/MPR dengan pelapis antibocor (waterproof) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2018). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menagih pihak pemerintah merealisasikan proyek penataan kawasan parlemen. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jika pemerintah tak memberi izin pembangunan gedung baru DPR pada tahun anggaran 2018 ini, DPR akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi tahap kedua dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Anggaran proyek gedung dipastikan bakalan meningkat dari usulan semula sebesar Rp 601 miliar yang belum dicairkan pada APBN 2018. Alasan kenaikan anggaran dalam rencana kerja anggaran DPR itu realistis lantaran penambahan 15 legislator usai pemilu 2019 dari jumlah 560 anggota sebelumnya. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
DPR dalam pagu indikatif RAPBN 2019 berencana mengajukan anggaran lagi sebagai kelanjutan pembangunan gedung untuk tahun anggaran 2018. Dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 April, DPR menetapkan rancangan anggaran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebesar Rp 7,72 triliun untuk tahun anggaran 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Anggaran lebih dari Rp 7,7 triliun lebih itu diperuntukkan bagi beberapa satuan kerja (satker). Namun, fokusnya untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan penambahan 15 orang anggota DPR periode 2019-2024. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)