Jokowi Minta Deregulasi Dipercepat dan Skema Insentif Diubah
Arys Aditya, CNBC Indonesia
20 February 2018 15:27
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo kembali menekankan agar jajarannya segera mempercepat deregulasi guna meningkatkan investasi. Kepala Negara juga mendorong perbaikan skema insentif agar lebih diminati pelaku usaha.
Dalam pengantar rapat terbatas, Selasa (20/2/2018), Jokowi mengemukakan negara-negara lain tengah melakukan upaya yang sama untuk menarik investor.
Untuk itu, dia menegaskan Indonesia harus bergerak lebih cepat atau akan semakin tertinggal. "Saya juga lihat negara lain juga dalam menarik investor, investasi, juga berlomba menawarkan berbagai insentif untuk meningkatkan daya tarik bagi investor. Saat berkunjung ke India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, mereka juga melakukan langkah yang sama. Sangat progresif, sangat atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemudahan investasi di negara mereka," paparnya di Kantor Presiden.
Dia mengatakan beberapa kementerian telah memangkas perizinan dan berinovasi untuk memecahkan hambatan berusaha. Presiden meminta hal ini agar juga diteruskan kepada pemerintah daerah.
"Artinya, jika kita kita tidak melakukan perbaikan, inovasi, dalam pelayanan perizinan, juga memangkas regulasi yang menghambat, maka kita akan semakin ditinggal," tutur Presiden.
Untuk skema insentif, Jokowi menyatakan agar dipermudah dan membuat investor tergiur. Pasalnya, dia mendapatkan laporan bahwa skema insentif seperti tax allowance dan tax holiday yang ditawarkan selama ini sepi peminat.
"Laporan yang saya terima, skema insentif seperti tax holiday, tax allowance ini sudah ada, tapi pemanfaatannya masih sangat rendah sehingga perlu dievaluasi," kata Jokowi.
Di sisi lain, Presiden berharap pada mekanisme perizinan tunggal atau single submission untuk menarik investor. Mekamismen ini diperkirakan siap digunakan bulan depan.
"Tadi pagi, Menko Perekonomian juga sudah melaporkan kepada saya mengenai perkembangan selesainya single submission. Saya kira ini kalau nantinya bisa selesai bulan-bulan Maret, saya kira ini akan lebih mempercepat proses-proses perizinan berusaha yang ada di negara kita."
(ray/ray) Next Article Pabrik Korea Pindah ke RI Buka 1.300 Lowongan, Tunggu 2021!
Dalam pengantar rapat terbatas, Selasa (20/2/2018), Jokowi mengemukakan negara-negara lain tengah melakukan upaya yang sama untuk menarik investor.
Untuk itu, dia menegaskan Indonesia harus bergerak lebih cepat atau akan semakin tertinggal. "Saya juga lihat negara lain juga dalam menarik investor, investasi, juga berlomba menawarkan berbagai insentif untuk meningkatkan daya tarik bagi investor. Saat berkunjung ke India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, mereka juga melakukan langkah yang sama. Sangat progresif, sangat atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemudahan investasi di negara mereka," paparnya di Kantor Presiden.
"Artinya, jika kita kita tidak melakukan perbaikan, inovasi, dalam pelayanan perizinan, juga memangkas regulasi yang menghambat, maka kita akan semakin ditinggal," tutur Presiden.
Untuk skema insentif, Jokowi menyatakan agar dipermudah dan membuat investor tergiur. Pasalnya, dia mendapatkan laporan bahwa skema insentif seperti tax allowance dan tax holiday yang ditawarkan selama ini sepi peminat.
"Laporan yang saya terima, skema insentif seperti tax holiday, tax allowance ini sudah ada, tapi pemanfaatannya masih sangat rendah sehingga perlu dievaluasi," kata Jokowi.
Di sisi lain, Presiden berharap pada mekanisme perizinan tunggal atau single submission untuk menarik investor. Mekamismen ini diperkirakan siap digunakan bulan depan.
"Tadi pagi, Menko Perekonomian juga sudah melaporkan kepada saya mengenai perkembangan selesainya single submission. Saya kira ini kalau nantinya bisa selesai bulan-bulan Maret, saya kira ini akan lebih mempercepat proses-proses perizinan berusaha yang ada di negara kita."
(ray/ray) Next Article Pabrik Korea Pindah ke RI Buka 1.300 Lowongan, Tunggu 2021!
Most Popular