Bertemu Ratu Maxima, Jokowi Bahas Inklusi Keuangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penyederhanaan sistem dan regulasi menjadi sasaran Pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi usai menerima Kunjungan Kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan / United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Selasa (13/2/2018).

Jokowi menyatakan, hasil diskusi dengan Ratu Maxima mengarah pada beberapa persoalan yang membuat laju inklusi keuangan tidak bisa secepat yang ditargetkan oleh Pemerintah.

"Jadi memang yang paling penting itu, satu, penyederhanaan sistem, penting sekali. Kedua, menyederhanakan izin-izin yang membuat kita ruwet," ungkapnya di Istana Merdeka.

Adapun, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang turut mendampingi Kepala Negara menyebut sejak 18 bulan yang lalu Pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah pengembangan inklusi keuangan.

Darmin mencontohkan, Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran beras sejahtera (rastra), bantuan nontunai dan kredit usaha rakyat (KUR), adalah bagian dari program besar keuangan inklusif.

"PKH itu 6 juta keluarga, bantuan nontunai 1,3 juta, rastra 1,2 juta targetnya 10 juta, KUR 4 juta, jadi sudah 20 juta. Lalu ada beasiswa. BPJS juga akan pakai rekening," tuturnya.

Dengan demikian, Darmin menekankan pada 2019 tingkat inklusivitas RI bisa sama dengan negara-negara lain yang selama ini lebih dahulu menjalankan program semacam ini.
(dru) Next Article Geger Wacana (Lagi) Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode