Jokowi Minta Perumusan Peta Tunggal Tuntas 2019
Arys Aditya, CNBC Indonesia
05 February 2018 16:33
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyelesaikan penyusunan kebijakan peta tunggal (one map policy) sesuai tenggat pada 2019.
(ray/ray) Next Article Bye Google, RI Bakal Punya Peta Sendiri Skala 1:5000
Dalam pembukaan rapat terbatas tentang kebijakan satu peta di Kantor Presiden, Senin (05/01/2017), Kepala Negara mengemukakan program peta tunggal merupakan kebijakan yang sangat mendesak, dibutuhkan dan penting.
"Saya minta hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan. Karena di lapangan tumpang tindih peta, tumpang tindih perizinan, justru menimbulkan konflik mengakibatkan terjadinya dan akhirnya menghambat laju perekonomian di daerah," ungkapnya.
Dia menyatakan peta tunggal berfungsi untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor, kementerian dan lembaga, ke dalam suatu peta integratif.
Sehingga, lanjutnya, tidak terjadi perpindahan dengan tumpang tindih informasi geospasial.
Adapun selama ini terjadi tumpang tindih informasi geospasial seperti yang ada di Kalimantan. Di pulau itu, jelas Presiden terdapat sekitar 4 juta hektare (ha) lahan kawasan hutan yang tumpang tindih dengan kawasan perkebunan sehingga rentan konflik dalam pemanfaatan lahan dan penetapan batas wilayah.
Jokowi mengingatkan bahwa telah digelar dua rapat terbatas untuk penyelesaian implementasi kebijakan satu peta, yaitu pada 7 April 2016 dan 13 Juni 2017.
Sesuai jadwal, Kepala Negara telah menginstruksikan kepada para pembantunya untuk menjadikan Kalimantan sebagai prioritas pertama kebijakan satu peta, disusul oleh Sumatra, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.
Pada tahun ini, Presiden memerintahkan agar kebijakan satu peta dilanjutkan untuk Pulau Papua, Maluku dan Papua sehingga pada tahun depan peta tunggal sudah mencakup seluruh Indonesia.
"Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa. Sehingga peta tunggal yang dihasilkan dan dapat memberikan kepastian, selanjutnya bisa menjadikan pegangan kita bersama."
"Saya minta hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan. Karena di lapangan tumpang tindih peta, tumpang tindih perizinan, justru menimbulkan konflik mengakibatkan terjadinya dan akhirnya menghambat laju perekonomian di daerah," ungkapnya.
Sehingga, lanjutnya, tidak terjadi perpindahan dengan tumpang tindih informasi geospasial.
Adapun selama ini terjadi tumpang tindih informasi geospasial seperti yang ada di Kalimantan. Di pulau itu, jelas Presiden terdapat sekitar 4 juta hektare (ha) lahan kawasan hutan yang tumpang tindih dengan kawasan perkebunan sehingga rentan konflik dalam pemanfaatan lahan dan penetapan batas wilayah.
Jokowi mengingatkan bahwa telah digelar dua rapat terbatas untuk penyelesaian implementasi kebijakan satu peta, yaitu pada 7 April 2016 dan 13 Juni 2017.
Sesuai jadwal, Kepala Negara telah menginstruksikan kepada para pembantunya untuk menjadikan Kalimantan sebagai prioritas pertama kebijakan satu peta, disusul oleh Sumatra, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.
Pada tahun ini, Presiden memerintahkan agar kebijakan satu peta dilanjutkan untuk Pulau Papua, Maluku dan Papua sehingga pada tahun depan peta tunggal sudah mencakup seluruh Indonesia.
"Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa. Sehingga peta tunggal yang dihasilkan dan dapat memberikan kepastian, selanjutnya bisa menjadikan pegangan kita bersama."
(ray/ray) Next Article Bye Google, RI Bakal Punya Peta Sendiri Skala 1:5000
Most Popular