Jokowi: Ekspor Mobil Indonesia ke Vietnam Terganggu
Arys Aditya, CNBC Indonesia
26 January 2018 18:25
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Vietnam memberikan masa transisi bagi Indonesia untuk mempelajari peraturan baru tentang impor otomotif yang diterapkan negara itu.
Adapun peraturan yang ditetapkan pemerintah Vietnam dan berlaku mulai 1 Januari 2018 itu antara lain menyatakan setiap pengekspor mobil ke negara itu harus membawa vehicle type approval (VTA), lalu mobil yang dikirim harus dilakukan pengecekan emisi pada setiap pengiriman.
Kepala Negara menyampaikan bahwa untuk dapat memenuhi kebijakan itu dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.
Presiden menyatakan kekhawatirannya apabila kebijakan itu berimplikasi pada terganggunya kerja sama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir.
"Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh (completely built-up) dan kendaraan terurai (completely knock-down)," jelasnya dalam siaran pers, Jumat (26/01/2018).
Hal itu disampaikan oleh Presiden saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyễn Xuân Phúc, di sela KTT ASEAN-India 2018 yang dihelat di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India.
Jokowi juga meminta kepada Perdana Menteri Vietnam untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan tersebut.
"Saya mengharapkan pemerintah Vietnam dapat memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari kebijakan ini, mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor," ujarnya.
Di samping membahas sektor industri otomotif, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomia eksklusif (ZEE).
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan.
Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas.
"Dalam hal ini saya menyambut baik dicapainya kesepakatan awal bersama terkait area delimitasi ZEE bulan November lalu. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE," jelas Jokowi.
(ray/ray) Next Article Prabowo Puji Jokowi Saat Meresmikan Puluhan Proyek Listrik di Sumedang
Adapun peraturan yang ditetapkan pemerintah Vietnam dan berlaku mulai 1 Januari 2018 itu antara lain menyatakan setiap pengekspor mobil ke negara itu harus membawa vehicle type approval (VTA), lalu mobil yang dikirim harus dilakukan pengecekan emisi pada setiap pengiriman.
Kepala Negara menyampaikan bahwa untuk dapat memenuhi kebijakan itu dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.
"Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh (completely built-up) dan kendaraan terurai (completely knock-down)," jelasnya dalam siaran pers, Jumat (26/01/2018).
Hal itu disampaikan oleh Presiden saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyễn Xuân Phúc, di sela KTT ASEAN-India 2018 yang dihelat di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India.
Jokowi juga meminta kepada Perdana Menteri Vietnam untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan tersebut.
"Saya mengharapkan pemerintah Vietnam dapat memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari kebijakan ini, mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor," ujarnya.
Di samping membahas sektor industri otomotif, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomia eksklusif (ZEE).
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan.
Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas.
"Dalam hal ini saya menyambut baik dicapainya kesepakatan awal bersama terkait area delimitasi ZEE bulan November lalu. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE," jelas Jokowi.
(ray/ray) Next Article Prabowo Puji Jokowi Saat Meresmikan Puluhan Proyek Listrik di Sumedang
Most Popular