Ketika Jokowi Marah dan Jengkel Terkait Perizinan Daerah
Arys Aditya, CNBC Indonesia
23 January 2018 12:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. Di hadapan seluruh gubernur dan ketua DPRD provinsi se-Indonesia, Jokowi memperingatkan agar tidak main-main dalam urusan kemudahan berusaha.
Dalam acara Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah, Selasa (23/1/2018), Jokowi berulangkali melemparkan pernyataan bernada tinggi terkait proses perizinan di daerah yang berbelit-belit.
"Saya jengkel ini. Alasan nomer satu calon investor balik badan, tidak jadi investasi di Indonesia adalah regulasi. Kita kebanyakan perizinan, aturan, yang ruwet sampai detik ini," ungkap Jokowi di Istana Negara.
Dalam catatan Jokowi, raihan pertumbuhan investasi Indonesia yang hanya 10% pada tahun lalu menjadi bukti nyata dari proses perizinan yang rumit tersebut. Pasalnya, pada periode yang sama, India mampu meraup 30%, Filipuna 38% dan Malaysia melesat hingga 51%.
Dalam penyampaian pidato itu, Jokowi yang mengenakan jas hitam berdasi merah kerapkali menggunakan tangan dan jari-jari tangan untuk mengekspresikan kegusarannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga membeberkan data proses perizinan di daerah untuk sejumlah sektor. "Kita blak-blakan saja, kita buka semua. Ini ada problem di daerah," katanya.
Dia mencontohkan, untuk mengurus proses perizinan usaha pembangkit listrik atau independent power producer (IPP), calon investor membutuhkan waktu 19 hari di pusat ditambah 775 hari atau lebih dari dua tahun di daerah.
Sementara, untuk izin usaha pertanian membutuhkan waktu 19 hari di pusat dan 726 hari di daerah. Jokowi juga menekankan izin untuk sektor perindustrian yang masih sangat lama, yakni 143 hari di pusat dan 529 hari di daerah.
"Kalau masalah ini tidak kita selesaikan, perizinan usaha tetep ruwet, sudah lupakan saja kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kunci pertumbuhan ekonomi itu cuma dua, investasi dan ekspor. Sudah, itu saja," ujarnya.
Tidak hanya kesal, Jokowi juga menyampaikan solusi atas persoalan itu. Pemerintah pusat, tuturnya, akan membentuk satuan tugas single submission yang bertugas untuk menyelaraskan dan mengharmonisasi segala regulasi terkait kemudahan berusaha.
Nantinya, satgas itu akan diteruskan di daerah. "Jadi kita duduk bersama di sini, mengumpulkan semua untuk single submission. Sehingga kita bersama bisa membedah mana aturan, perizinan, yang harus dipangkas dan dihilangkan."
Dalam rapat ini, nampak hadir antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Dari sisi pemerintah pusat antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
(dru) Next Article Geger Wacana (Lagi) Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Dalam acara Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah, Selasa (23/1/2018), Jokowi berulangkali melemparkan pernyataan bernada tinggi terkait proses perizinan di daerah yang berbelit-belit.
"Saya jengkel ini. Alasan nomer satu calon investor balik badan, tidak jadi investasi di Indonesia adalah regulasi. Kita kebanyakan perizinan, aturan, yang ruwet sampai detik ini," ungkap Jokowi di Istana Negara.
Dalam penyampaian pidato itu, Jokowi yang mengenakan jas hitam berdasi merah kerapkali menggunakan tangan dan jari-jari tangan untuk mengekspresikan kegusarannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga membeberkan data proses perizinan di daerah untuk sejumlah sektor. "Kita blak-blakan saja, kita buka semua. Ini ada problem di daerah," katanya.
Dia mencontohkan, untuk mengurus proses perizinan usaha pembangkit listrik atau independent power producer (IPP), calon investor membutuhkan waktu 19 hari di pusat ditambah 775 hari atau lebih dari dua tahun di daerah.
Sementara, untuk izin usaha pertanian membutuhkan waktu 19 hari di pusat dan 726 hari di daerah. Jokowi juga menekankan izin untuk sektor perindustrian yang masih sangat lama, yakni 143 hari di pusat dan 529 hari di daerah.
"Kalau masalah ini tidak kita selesaikan, perizinan usaha tetep ruwet, sudah lupakan saja kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kunci pertumbuhan ekonomi itu cuma dua, investasi dan ekspor. Sudah, itu saja," ujarnya.
Tidak hanya kesal, Jokowi juga menyampaikan solusi atas persoalan itu. Pemerintah pusat, tuturnya, akan membentuk satuan tugas single submission yang bertugas untuk menyelaraskan dan mengharmonisasi segala regulasi terkait kemudahan berusaha.
Nantinya, satgas itu akan diteruskan di daerah. "Jadi kita duduk bersama di sini, mengumpulkan semua untuk single submission. Sehingga kita bersama bisa membedah mana aturan, perizinan, yang harus dipangkas dan dihilangkan."
Dalam rapat ini, nampak hadir antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Dari sisi pemerintah pusat antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
(dru) Next Article Geger Wacana (Lagi) Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Most Popular