Pemerintah Lepas 13% Saham Bandara Kertajati via Reksa Dana

Usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jumat (19/1) malam, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengemukakan angka tersebut merupakan 13% dari total kepemilikan saham BIJB Kertajati.

Adapun, Pemerintah Daerah Jawa Barat akan memiliki 62% saham dan PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki 22%. AP II merupakan operator yang akan menjalankan bandara tersebut.

"Angka 13% itu masih kami exercise karena ternyata peminatnya banyak ya. Jadi kalau pemda maupun AP II mau mengurangi sharenya, porsi RDPT bisa lebih besar," ungkapnya.

Menhub menyebutkan, nota kesepahaman tentang pembagian porsi saham itu akan diteken pada pekan depan, yakni antara 22-25 Januari 2018. Sementara, penyelesaian akhir RDPT akan tuntas dalam waktu dua bulan sejak MoU diteken.

Dia mengatakan salah satu yang berminat untuk masuk melalui skema RDPT adalah investor dari China. "Calon investornya banyak. Karena opsi membeli dari RDPT itu terbuka, maka banyak peminat," tuturnya.

Secara bisnis, Menhub mengatakan tidak ada perbedaan apabila kepemilikan sebagian saham menggunakan RDPT. Skema fee untuk operator dan deviden untuk pemegang saham akan berjalan seperti biasa.

Terkait perkembangan penyelesaian pembangunan, Budi mengungkapkan sudah sesuai dengan target. "Progress di atas 85% yang darat, kalau airside tinggal menambah saja."