Isu Reshuffle Menguat, Sejumlah Menteri Gelar Rapat Dadakan

• Rumor yang berkembang santer menyebutkan rapat itu membahas mengenai draf keputusan presiden (Keppres) reshuffle.

• Ada menteri yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri jadi kepala daerah dan harus digantikan

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah menteri kedapatan menggelar rapat pada Rabu (10/1) malam di Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan.

Dalam rapat di kantor Mensesneg Pratikno itu, nampak hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dsn HAM Yasonna Laoly serta Menteri Pendayangunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Usai rapat, Pramono mengatakan rapat tersebut membahas mengenai kenaikan status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), meskipun rumor yang berkembang santer menyebutkan rapat itu membahas mengenai draf keputusan presiden (Keppres) reshuffle.

"Jadi pada hari ini kita rapat finalisasi untuk perubahan UKP-PIP yang semula dari unit kerja presiden untuk pengamalan ideologi Pancasila karena melihat kebutuhan yang ada ini dibuat permanen dan jangka panjang sehingga tidak bergantung pada periodisasi presiden yang ada," ungkapnya.

Pasalnya, pada hari yang sama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah resmi mendaftarkan diri menjadi calon gubernir Jawa Timur berpasangan dengan Emil Dardak. Untuk itu, Khofifah mengirimkan surat pemberitahuan dan pengunduran diri.

Beberapa jam sebelum rapat tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan telah menerima surat tersebut. Namun, dia mengaku belum membaca dan enggan membicarakan soal kocok ulang anggota Kabinet Kerja.

"Isi [surat dari Khofifah] aja belum ngerti. Kamu jangan maksa-maksa," kata Jokowi kepada wartawan.

Adapun menurut Pramono, surat Khofifah yang bertanggal 9 Januari 2018 itu ditujukan kepada presiden dengan tembusan kepada wakil presiden, mensesneg dan seskab.

"Kalau teman-teman tanya kepada saya apakah saya sudah membaca? Saya sudah membaca bahkan saya sudah mengcopy dan sudah ditaruh di tas saya. Tapi kewenangan [reshuffle] itu kan sepenuhnya kepada Presiden tentunya Presiden yang akan memutuskan."
(hps) Next Article Ini 4 Menteri yang Layak Diganti