PLN Klaim Keuangan Perseroan Aman untuk Terbitkan Obligasi

• Rasio utang masih 40%
• Hasil obligasi untuk pembiayaan investasi EPC kelistitrikan senilai Rp 585 triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) mengatakan perusahaan masih berada dalam status aman untuk menerbitkan obligasi.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan rasio utang berbunga terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) PLN masih aman pada posisi 40%.
 
“Perbankan kan melihatnya waspada kalau mendekati 300%, kalau PLN sekarang masih 40%. Artinya setiap Rp 1 utang dijamin Rp 4 aset. Pinjam sampai Rp 2.000 triliun juga masih aman,” kata Made kepada CNBC Indonesia, Senin (8/1).
 
Menurutnya, tidak ada Badan Usaha Milik Negara maupun perusahaan swasta yang bisa melakukan peminjaman dengan rasio keamanan seperti PLN.
 
Berdasarkan laporan keuangan PLN kuartal III, liabilities PLN mencapai Rp 429,32 triliun dan stakeholder’s equity sebesar Rp 882,43 triliun. Dengan itu, DER perusahaan berkisar 48%.
 
Made tidak bisa merinci pengalokasian obligasi Rp 20 triliun yang akan diterbitkan oleh PLN, namun dia mengatakan saat ini PLN masih fokus atas kegiatan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) dan jaringan. Anggaran untuk kegiatan EPC, dia sampaikan, sekitar Rp 585 triliun dan yang perusahaan butuhkan sekitar Rp 500 triliun.
 
“Untuk pencapaian pembangunan 35 ribu mega watt (MW) tidak bisa kami rincikan karena pembangkit itu kan macam-macam, ada Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang membutuhkan waktu kurang dari setahun. Namun ada juga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bisa sampai 3 tahun, jadi beda-beda,” kata Made.
 
Seperti diketahui, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan PLN akan menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah pada kuartal II-2018 senilai Rp 10 triliun - Rp 20 triliun. Pinjaman itu diberi nama Setrum Bond dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan investasi perseroan. 
 
Dana tersebut dipergunakan perusahaan untuk pembangunan proyek kelistrikan 35.000 mega watt, yang diperkirakan menelan biaya hingga US$ 4-5 miliar tahun ini.
 
Pengamat energi Fabby Tumiwa melihat penerbitan obligasi sebesar Rp 20 triliun oleh PLN sebagai hal yang wajar karena anggaran sekitar Rp 30-40 triliun yang diterima perusahaan plat merah itu memang tak bisa menutupi kebutuhannya pada tahun ini.
 “Kalau pada tahun ini kebutuhan mereka sekitar Rp 90 hingga Rp 100 triliun, dengan anggaran yang ada mereka masih butuh pemasukan dari sumber lain,” kata Fabby.
 
Namun dalam pengerjaan proyek, Fabby mengingatkan, PLN harus melakukan evaluasi atas mega proyek listrik 35 ribu MW. Sebab, realitanya pertumbuhan permintaan listrik tidak seperti yang diperkirakan.
 
Dia pun menilai yang mampu dibangun oleh PLN tidak bisa mencapai jumlah tersebut, melainkan hanya 16 ribu MW saja. Kemungkinan target 35 ribu MW baru bisa tercapai pada tahun 2023-2024.


(gus/gus) Next Article Pemerintah Kucurkan Rp 3 T Untuk Insentif Biaya Listrik