Video: Perkuat Daya Tahan Ekonomi, Industri Butuh Stimulus Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia- Menilik data belanja pemerintah sebagai penopang pertumbuhan ekonomi RI, Chief Economist BNI, Leo Rinaldy menilai Government Expenditure pada Kuartal II-2026 yang mulai tertahan imbas efek normalisasi dan low based effect mengingat pada kuartal I-2025 belanja pemerintah sangat kecil akibat efisiensi anggaran yang signifikan.

Leo menilai belanja pemerintah sebesar 22% pada Q1 dan turun menjadi 16% pada Q2-2026 dinilai masih cukup tinggi karena rata-rata pengeluaran pemerintah sebelum pandemi di kisaran 5%. Saat ini belanja pemerintah didorong untuk menjaga daya beli kelas Bawah dan menjaga momentum pertumbuhan.

Dalam upaya menjaga daya tahan ekonomi, Pemerintah RI perlu untuk tetap memastikan daya beli melalui stimulus namun perlu diperluas ke sisi produsen dan industri. Hal ini diperlukan untuk mengurangi tekanan lonjakan biaya produksi yang terkait dengan lapangan pekerjaan.

Selain itu juga diperlukan reformasi struktur guna mendorong peningkatan ekspor dan investasi asing, dimana hal ini terkait produktivitas SDM, deregulasi dan pembangunan infrastruktur untuk menekan biaya logistik.

BNI melihat potensi pertumbuhan ekonomi RI terus berlanjut hingga Semester II-2025 yang di proyeksi tetap bisa di atas 5%. Lalu seperti apa ekonom melihat arah, tantangan dan potensi pertumbuhan ekonomi RI? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Chief Economist PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI Leo Rinaldy dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Kamis, 13/08/2026)