Dirut Bank di Banyumas Bikin Kredit Palsu ke 20 Nasabah Rp 1,72 M

Khoirul Anam, CNBC Indonesia
Minggu, 22/11/2026 21:00 WIB
Foto: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tuntaskan penyidikan tindak pidana di BPRS Khasanah Ummat, serahkan 2 tersangka ke Kejaksaan Negeri Banyumas yang dirilis OJK Jumat (13/11/2026). (Dok. OJK)

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, dengan menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11). Kedua tersangka masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.

Dikutip dari laman resmi OJK, keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar.

Sebelumnya, penyidik OJK menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU dan menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21) pada 11 November 2026.


"Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah," tulis OJK, dikutip Minggu (22/11/2026).

Atas dugaan perbuatannya, penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Sementara itu, penyidik OJK menyangkakan AHK melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

OJK menegaskan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten

"Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional," tutup OJK.


(wur)
Saksikan video di bawah ini:

Rugikan Rp6,97 M, OJK Tahan Tersangka Manipulasi Saham