OJK Mulai Data Investor Penerima Ganti Rugi Manipulasi Saham

Mentari Puspadini, CNBC Indonesia
Kamis, 19/11/2026 18:08 WIB
Foto: Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eddy Manindo Harahap saat menyampaikan pemaparan dalam Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/11/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendata investor saham yang berhak menerima pengembalian dana dari keuntungan tidak sah yang diperoleh pihak-pihak yang telah dikenakan sanksi denda.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Eddy Manindo Harahap mengatakan, proses penghitungan tersebut mencakup sejumlah aspek. Mulai dari besaran keuntungan tidak sah yang diperoleh pelaku, nilai kerugian yang dialami nasabah, hingga identifikasi investor yang berhak menerima pengembalian dana.

Eddy menyebutkan, OJK juga tengah menganalisis investor yang berhak memperoleh ganti rugi. Namun, penentuan investor penerima ganti rugi masih membutuhkan proses penghitungan dan analisis lebih lanjut.

"Masih diproses ya. Karena kan itu memang harus dihitung dulu semua. Berapa keuntungan tidak sah yang diperoleh, kemudian berapa kerugian yang diterima oleh nasabah, kemudian siapa investor yang harus dapat, itu sedang diproses," ujar Eddy kepada wartawan, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia mengatakan, OJK masih mengkaji skema pengembalian dana yang akan digunakan, termasuk besaran dana yang akan dikembalikan dan pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Menurut Eddy, proses tersebut menjadi tantangan tersendiri karena merupakan mekanisme yang baru pertama kali dilakukan. Oleh karena itu, OJK juga masih menyusun metodologi untuk mengidentifikasi investor yang mengalami kerugian serta menentukan besaran pengembalian dana.

"Karena ini kan baru pertama nih, jadi itu masih diproses lah. Bagaimana mekanismenya, berapa jumlahnya, siapa yang menerima, itu masih diproses. Cukup memang lumayan pelik itu," ujarnya.

Meski demikian, Eddy mengatakan OJK berharap proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Namun, dia belum dapat memastikan tenggat waktu penyelesaian penghitungan maupun penyaluran ganti rugi kepada investor.

Sebelumnya, OJK telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan dan individu dalam berbagai kasus pelanggaran di pasar modal sepanjang 2026. Berdasarkan rekapitulasi 10 dokumen yang dipublikasikan hingga 31 Oktober 2026, total denda yang dijatuhkan mencapai Rp2.144.600.000.000 atau sekitar Rp2,14 triliun.

Sebanyak 38 pihak tercantum sebagai penerima sanksi, yang terdiri atas 11 perusahaan sekuritas, empat badan usaha lainnya, dan 23 orang. Jenis sanksi yang diberikan mencakup denda, peringatan tertulis, hingga pembekuan izin Wakil Penjamin Emisi Efek.

Denda terbesar dijatuhkan kepada PT Sinar Mas Tunggal sebesar Rp1,5 triliun dalam kasus perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Selanjutnya, Anbo Holdings Ltd dikenakan denda Rp500 miliar terkait penawaran umum saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN).

Sementara itu, Tigonis Capital Pte Ltd dikenakan denda Rp100 miliar dalam kasus penawaran umum saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Ketiga kasus tersebut menjadi bagian dari rangkaian penindakan OJK terhadap pelanggaran di pasar modal.

Terbaru, OJK juga menetapkan sanksi administratif kepada tujuh perusahaan tercatat dan sejumlah pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal. Sanksi tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-4/PM.2/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.

Tujuh emiten yang dikenakan sanksi tersebut yakni PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), dan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU). Selain itu, terdapat PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), serta PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).



(Mentari Puspadini/asr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: OJK Ungkap Ada Rencana Penggalangan Dana Rp26,24 T di BEI