Danantara Dapat Karpet Merah Pajak untuk Restrukturisasi BUMN
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah secara resmi memberikan insentif pajak atas transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, dan entitas yang dimilikinya.
Kebijakan ini sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya.
Seluruh insentif yang berlaku dalam beleid yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto ini berlaku sampai 31 Desember 2029. Insentif yang diberikan adalah pengenaan pajak penghasilan (PPh) final 0% atas penghasilan dari pengalihan saham berupa hibah, yang diterima atau diperoleh badan, holding investasi, holding operasional atau badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pihak yang mengalihkan saham.
Selain itu, penghasilan dari penerimaan harta hibahan berupa saham yang diterima atau diperoleh badan, holding investasi, holding operasional, atau BUMN yang merupakan induk persero sebagai pihak yang menerima saham juga dikenakan PPh final 0%.
"Dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan dikenai PPh yang bersifat final sebesar 0%," sebagaimana termaktub melalui dokumen yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Kamis (19/11/2026).
Untuk memanfaatkan fasilitas pengenaal PPh final 0%, maka badan, holding investasi, holding operasional atau BUMN yang mengalihkan saham dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan wajib menyampaikan pemberitahuan pengenaan PPh yang bersifat final dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto.
Dalam kaitan itu, entitas restrukturisasi dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN. Hal ini dapat dilakukan setelah menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto.
Penggunaan nilai buku dapat dilakukan untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha; setoran modal nontunai; pembayaran dividen nontunai; tukar menukar harta; pembelian kembali saham nontunai atau penarikan kembali saham nontunai; dan transaksi pengalihan dan/atau perolehan lini usaha dengan kas.
Tak hanya PPh, pemerintah juga mengatur perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Salah satu yang diatur adalah penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan antar entitas restrukturisasi tidak dipungut PPN atau PPnBM. Namun, hal ini hanya bisa dilakukan dalam rangka transaksi korporasi berupa pembayaran dividen nontunai; pembelian kembali saham nontunai dan/atau pengurangan modal ditempatkan dan disetor nontunai; tukar menukar harta; dan/atau transaksi pengalihan dan perolehan harta dengan kas.
Pemerintah juga memberikan perlakuan khusus terkait pemenuhan kewajiban menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing) dan pemenuhan kewajiban pelaporan pajak minimum global (global minimum tax).
Dalam hal ini, kewajiban BUMN dan anak usaha BUMN untuk menyelenggarakan, menyimpan, dan/atau menyampaikan dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing) diberikan perlakuan khusus sampai dengan tahun pajak 2029.
Selanjutnya, badan, holding investasi, dan holding operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah berdasarkan kesepakatan internasional, bukan merupakan entitas induk utama dan bukan merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional.
Mereka dikecualikan dari kewajiban untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT PPh) dalam rangka melaksanakan pajak minimum global. Namun, kewajiban itu dilakukan oleh entitas konstituen yang dimiliki secara langsung oleh badan, holding investasi atau holding operasional.
Tujuan Pemberian Insentif
Insentif ini diberikan untuk penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha BUMN yang memiliki implikasi perpajakan.
Penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN harus dilakukan usai berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN.
(haa/haa)