Heboh Soal Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, OJK Tegaskan Hal Ini!

Teti Purwanti, CNBC Indonesia
Selasa, 17/11/2026 19:39 WIB
Foto: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono memberi pemaparan pada kegiatan Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan wartawan media massa, Bali, (17/11/2026). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Bali, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai kabar heboh di media sosial terkait pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa dana cadangan sekarang ini disimpan oleh perusahaan, tidak dikeluarkan, tapi hanya dicatat sebagai cadangan pesangon.

"Namun ada juga yang menitipkan cadangan pesangon sebagai dana pensiun di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dan bagi kami sebaiknya masuk ke kelompok dana pensiun. Adapun soal pengelolaannya bisa yang menyelenggarakan program pensiun apakah BPJS TK atau DPLK atau lembaga khusus yang disiapkan pemerintah," kata Ogi dalam acara Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11/2026).'

Ogi merinci alasannya DCP seharusnya masuk dana pensiun karena dana pensiun mendapatkan insentif pajak yang berbeda dari dana-dana biasan.


Ogi juga menjelaskan bahwa kewajiban perusahaan menyetor dana cadangan pesangon ke pemerintah diatur dalam pasal 253 Undang-Undang nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dengan masa transisi selama 1 tahun. Targetnya, kebijakan tersebut mulai berlaku mulai awal 2027. Lalu, Undang-Undang nomor 27 tahun 2026 menyatakan dana pesangon akan dikelola oleh lembaga khusus yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Menurut Ogi, pembahasan DCP juga telah sampai pada program penjaminan polis, iuran awal, iuran berkala, apa yang dijamin, dan sebagainya. Meski begitu, Ogi meminta masyarakat untuk menunggu PP untuk lebih jelas dan juga POJK yang akan keluar dalam waktu enam bulan setelah PP.

"Salah satu kriterianya adalah Risk Base Capital (RBC) sebagai syarat untuk mengikuti program penjaminan polis," tegas Ogi.

Menurut Ogi, OJK mendorong pendalaman pasar dana pensiun, pasalnya pada RPJMN 2026-2045 diharapkan dana pensiun berkontribusi hingga 60% PDB. Padahal hingga saat ini kontribusinya baru 8%, sehingga menurut Ogi kalau tidak ada inovasi produk baru dana pensiun ini akan sulit bertumbuh.

"Mana mungkin lompat dari 8% ke 60% kalau program dana pensiun itu tidak ada inovasi produk-produk baru seperti dana cadangan ini. Nanti bukannya membesar malah kempes," ungkap Ogi.

Asal tahu saja, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.


(dpu/dpu)
Saksikan video di bawah ini:

Rugikan Rp6,97 M, OJK Tahan Tersangka Manipulasi Saham