Punya Masalah Sengketa Keuangan? OJK-BI Perluas Jalur Penyelesaian
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat pelindungan konsumen sektor keuangan dengan memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran.
Penguatan tersebut telah dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK antara OJK dan BI mengenai Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui kerja sama ini, kedua otoritas memperkuat koordinasi dalam mendukung penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, perluasan layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa konsumen secara lebih proaktif sekaligus mengurangi potensi kerugian yang dialami masyarakat.
Menurutnya, setiap pengaduan konsumen juga harus dimanfaatkan oleh industri jasa keuangan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki produk, layanan, proses bisnis, hingga perilaku pelaku usaha.
"Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan," kata Dicky dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).
Dicky mengatakan lebih jauh, sinergi antara OJK, BI, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan diperlukan untuk membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi. Upaya tersebut mencakup pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut akan memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
OJK dan BI pun berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi guna mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh.
LAPS SJK sendiri telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Perluasan kewenangan LAPS SJK semakin terbuka setelah BI memberikan persetujuan pada 6 Oktober 2026 agar lembaga tersebut dapat menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Langkah tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi tersebut memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan maupun melalui pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan.
Dalam mekanismenya, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi lini pertama dalam pelindungan konsumen atau first line of defense. Pelaku usaha bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen terlebih dahulu melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme internal tersebut, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR), sesuai persyaratan yang berlaku, atau melalui pengadilan.
Adapun sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK merupakan sengketa bersifat keperdataan yang telah melalui proses penanganan pengaduan internal oleh pelaku usaha, tetapi belum menghasilkan kesepakatan penyelesaian.
Selain itu, sengketa tersebut tidak sedang dalam proses maupun telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung implementasi petunjuk pelaksanaan bersama tersebut. Penguatan penanganan pengaduan di tingkat pelaku usaha juga diperlukan agar penyelesaian sengketa berjalan efektif, adil, serta memberikan kepastian bagi konsumen maupun industri keuangan.
(rob/rob)